Jurnal Widyaiswara Indonesia

Strategi Optimalisasi Implementasi Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ABDUL HAKIM — 2025-07-18

Sistem merit merupakan salah satu bagian penting dari agenda reformasi birokrasi untuk membangun birokrasi yang professional dan berintegritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun strategi optimalisasi implementasi sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada pencarian fakta aktual, selanjutnya data dianalisis dengan model Edward III dan matriks analisis model SOAR. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa ada tiga aspek penerapan sistem merit yang belum mencapai nilai optimal (100%), yaitu aspek pengembangan karier (82%), aspek promosi dan mutasi (75%), dan aspek manajemen kinerja (90%). Hal ini disebabkan beberapa hambatan, antara lain, 1) road map sistem merit KLHK belum tersusun secara lengkap dan regulasi pengaturan pola karier belum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, 2) pemetaan profil seluruh ASN KLHK belum terselesaikan sepenuhnya (belum terbangun talent pool KLHK), 3) manajemen talenta ASN KLHK belum dapat dilaksanakan sesuai amanat Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, 4) pengembangan kompetensi ASN KLHK belum sepenuhnya berdasarkan pada hasil pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja, 5) struktur birokrasi KLHK yang kompleks dengan jumlah pegawai di atas 15.000 pegawai memengaruhi pelaksanaan penilaian kinerja dan pengukuran kompetensi pegawai, 6) regulasi terkait promosi dan mutasi belum disusun dan ditetapkan, termasuk NSPK dan SOP penerapan sistem merit secara rinci, 7) penyebaran informasi implementasi sistem merit belum optimal dilakukan oleh pemangku kepentingan, serta belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi berupa e-government dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini dikelola Pusat Data dan Informasi KLHK (kelemahan faktor komunikasi, dan 8) parsialitas pengeloaan data kepegawaian menghambat percepatan penyelesaian pemetaan talenta atau profil ASN KLHK, sehingga menjadi kendala penerapan sistem manajemen talenta di KLHK. Ada beberapa strategi dalam upaya optimalisasi implementasi kebijakan sistem merit dalam pengelolaan ASN KLHK, yaitu 1) penyusunan road map sistem merit KLHK, 2) pengembangan karier ASN KLHK berbasis kompetensi dan kinerja, 3) penerapan sistem manajemen talenta ASN KLHK, 4) pengembangan kompetensi ASN KLHK, 5) penerapan sistem manajemen kinerja ASN, 6) penyusunan dan penetapan sistem promosi dan mutasi, 7) pengoptimalan penggunaan Personal Assesment Center KLHK, 8) penerapan transformasi digital. Dengan menerapkan strategi tersebut, pencapaian nilai penerapan sistem merit KLHK diharapkan akan optimal.

Merit system is one of the part important from the bureaucratic reform agenda for build professional and integrity bureaucracy. The purpose of this study is to develop a strategy for optimizing the implementation of the merit system in ASN management at the Ministry of Environment and Forestry. This research method is qualitative research with a descriptive approach that focuses on finding actual facts, then the data is analyzed using the Edward III model and the SOAR model analysis matrix. The results of this study illustrate that there are three aspects of the implementation of the merit system that have not reached optimal values (100%), namely career development aspects (82%), promotion and mutation aspects (75%), and performance management aspects (90%). This is due to several obstacles, including, 1) the road map of the KLHK merit system has not been completely prepared and the regulations governing career patterns have not been determined by the authorized official, 2) the mapping of the profiles of all KLHK ASN has not been fully completed, 3) KLHK ASN talent management has not been implemented according to the mandate of PermenLHK Number 7 of 2021, 4) the development of KLHK ASN competencies has not been fully based on the results of competency measurements and performance assessments, 5) the complex bureaucratic structure of KLHK with the number of employees above 15,000 employees affect the implementation of performance assessments and employee competency measurements, 6) regulations related to promotions and transfers have not been prepared and determined, including the NSPK and SOP for the implementation of the merit system in detail, 7) the dissemination of information on the implementation of the merit system has not been optimally carried out by stakeholders, and has not fully utilized Information Technology in the form of e-Government in the Electronic-Based Government System (SPBE) which is currently managed by the KLHK Data and Information Center (Weaknesses in communication factors, and 8) partiality in personnel data management hinders the acceleration of the completion of talent mapping or KLHK ASN profiles, thus becoming an obstacle to the implementation of the talent management system at KLHK. There are several strategies in an effort to optimize the implementation of the merit system policy in the management of ASN LHK, as follows, 1) preparation of the road map of the KLHK merit system, 2) career development of KLHK ASN based on competency and performance, 3) implementation of the KLHK ASN talent management system, 4) development of KLHK ASN competencies, 5) implementation of the ASN performance management system, 6) preparation and determination of the promotion and mutation system, 7) optimization of the use of the KLHK Personal Assessment Center, 8) implementation of digital transformation. By implementing these strategies, it is possible to achieve the optimal value of the implementation of the KLHK merit system.

Efektivitas In-House Training Berbasis AI dalam Meningkatkan Kompetensi Widyaiswara di BPSDM Sulawesi Selatan

MUHAMMAD DJAJADI — 2025-07-19

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan in-house dalam meningkatkan kompetensi Widyaiswara di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam pengembangan bahan ajar berbasis kecerdasan buatan (AI). Di era transformasi digital, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam memanfaatkan teknologi menjadi kebutuhan mendesak. Namun, masih banyak Widyaiswara yang menghadapi keterbatasan literasi digital serta belum terbiasa menggunakan AI dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-test dan post-test yang melibatkan 25 peserta. Instrumen tes telah divalidasi oleh pakar dan diuji reliabilitasnya. Hasil analisis menggunakan uji paired sample t-test menunjukkan adanya peningkatan skor signifikan dari rata-rata 65,48 menjadi 85,20 (p < 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa in-house training yang dirancang secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan peserta efektif dalam membangun keterampilan baru, khususnya dalam menyusun bahan ajar berbasis AI. Pelatihan juga memperkuat kolaborasi dan refleksi sejawat. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, dan belum adanya kebijakan internal mengenai integrasi AI menjadi tantangan yang perlu ditangani. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi pelatihan berkelanjutan, penguatan kebijakan internal, serta penyediaan dukungan teknologi yang memadai agar transformasi digital dalam pendidikan ASN dapat berjalan efektif. Pelatihan in-house dapat menjadi model pembelajaran yang kontekstual, berkelanjutan, dan memberdayakan Widyaiswara sebagai agen perubahan dalam era pembelajaran berbasis teknologi.

This study aims to evaluate the effectiveness of in-house training in enhancing the competencies of Widyaiswara (government trainers) at the South Sulawesi Human Resource Development Agency (BPSDM), particularly in developing AI-based instructional materials. In the digital transformation era, equipping civil servants with technology-integrated teaching skills is increasingly essential. However, many trainers still face challenges in digital literacy and lack practical experience in applying AI tools to learning processes. Employing a quantitative method with a pre-test and post-test design, this study involved 25 purposively selected participants. The assessment instrument was validated by experts and tested for reliability. Statistical analysis using paired sample t-tests showed a significant increase in average scores, from 65.48 to 85.20 (p < 0.05). The findings suggest that contextually designed in-house training is effective in building applied competencies, especially in designing AI-enhanced instructional content. It also fosters peer collaboration and reflective learning. Nevertheless, challenges persist, including limited access to technological infrastructure, disparities in digital proficiency, and the absence of formal policies on AI integration. This study recommends the implementation of continuous professional development strategies, the formulation of supportive institutional policies, and the provision of adequate technological resources. These measures are essential to advance digital transformation in public sector training. In-house training emerges as a relevant, sustainable, and empowering model to support Widyaiswara in becoming agile facilitators in the era of technology-driven learning.

Analisis Aspek-Aspek Penyelenggaraan Simulasi Gladi Ruang Dan Gladi Posko Penanganan Darurat Bencana Di Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB

BAGUS TJAHJONO — 2025-07-22

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 9 (sembilan) aspek penyelenggaraan gladi ruang dan gladi posko yaitu peserta gladi; pembuatan skenario gladi; tahapan gladi; elemen, peran dan fungsi dalam gladi; produk perencanaan gladi; mekanisme pelaksanaan gladi; pergerakan (move) gladi ruang; pergerakan (move) gladi posko dan evaluasi pelaksanaan gladi. Penelitian melibatkan 6 (enam) BPBD Provinsi yang melaksanakan gladi ruang dan gladi posko penanganan darurat bencana pada Tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, diskusi, dan dokumentasi dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 (sembilan) aspek penyelenggaraan gladi telah dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan kaidah, metode dan prosedur sehingga menunjukkan bahwa proses latihan kesiapsiagaan bencana melalui gladi ini telah berjalan dengan baik di Pusdiklat PB BNPB.

The purpose of this study was to analyze 9 (nine) aspects of organizing table top exercise and command post exercise, namely participants; creating exercise scenarios; exercise stages; elements, roles and functions in exercise; exercise planning products; execise implementation mechanism; movement of table top exercise; movement of command post exercise and evaluation of the implementation of exercise. The study involved 6 (six) Provincial BPBDs who carried out table top exercise and commands post exercise for disaster emergency response. The approach used in this research is a qualitative method. Data collection techniques used are observation, discussion, and documentation with primary and secondary data sources. The results of the study show that 9 (nine) aspects of organizing exercise had been carried out comprehensively in accordance with the rules, methods and procedures so as to indicate that the process of disaster preparedness training through this exercise has been running well at the BNPB PB Training Center.

Pemetaan Sebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bulukumba Periode 2022-2024

ANDI ABIL HASAN RIVAI — 2025-07-22

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). DBD masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia, melihat perkembangan kasus DBD yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, berdasarkan data Dinas Kesehatan Bulukumba, melaporkan bahwa terjadi kenaikan kasus dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2022-2024). Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Geographic Information System (GIS) instrumen yang digunakan adalah laptop dan ArcGIS 10.8. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan sebaran penyakit demam berdarah dengue di Kabupaten Bulukumba periode 2022-2024. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penderita DBD pada kurun waktu tersebut yaitu sebanyak 509 penderita. Berdasarkan hasil pemetaan, sebaran kasus DBD di Kabupaten Bulukumba tidak konsisten dan selalu berubah pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2022, kasus tertinggi tercatat di Kecamatan Ujung Bulu, kemudian di Tahun 2023, tertinggi ditemukan di Kecamatan Bonto Tiro dan mulai Januari hingga April 2024 kasus tertinggi kembali terjadi di Kecamatan Ujung Bulu. Sementara itu, penyebaran kasus DBD lebih banyak ditemukan di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Oleh karenanya masyarakat diharapkan menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan menerapkan perilaku 3M Plus juga Dinas Kesehatan perlu mewaspadai kemungkinan potensi risiko penularan dengan menetapkan program pencegahan dan pengendalian virus dengue.

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a disease caused by a virus transmitted through the bite of the Aedes aegypti mosquito which can cause Extraordinary Events (KLB). Dengue fever is still a major health problem in Indonesia, looking at the development of dengue cases that occurred in Bulukumba Regency, based on data from the Bulukumba Health Office, reported that there has been an increase in cases in the last 3 years (2022-2024). This type of research uses a descriptive research method with a Geographic Information System (GIS) approach, the instruments used are laptops and ArcGIS 10.8. This study aims to map the distribution of dengue hemorrhagic fever in Bulukumba Regency for the 2022-2024 period. The population in this study was all dengue patients during that period, which was 509 patients. Based on the mapping results, the distribution of dengue cases in Bulukumba Regency is inconsistent and always changes every year. In 2022, the highest cases were recorded in Ujung Bulu District, then in 2023, the highest was found in Bonto Tiro District and from January to April 2024 the highest cases again occurred in Ujung Bulu District. Meanwhile, the spread of dengue cases is more common in areas with high population density. Therefore, the public is expected to maintain the cleanliness of the environment around their residences by implementing 3M Plus behavior, and the Health Office needs to be aware of the possible potential risk of transmission by establishing a dengue virus prevention and control program.