Elemen Kompetensi SDM pada Sekretariat KPUD di Tengah Dinamika Lingkungan: Studi pada KPUD Yogyakarta
Abstract
KPU DIY menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien.
Dibutuhkan SDM yang kompeten untuk menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraan tugas
dan tanggungjawabnya, seperti terkait: konflik/sengketa Pemilu, proses rekrutmen dan hasil
perhitungan suara, suara tidak sah, pemutakhiran data pemilih. Dibutuhkan pengembangan
kompetensi dalam memenuhi kesenjangan kompetensi SDM KPU DIY. Sekretariat KPU DIY
sudah mempunyai dasar kebijakan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
Penelitian bertujuan untuk memetakan kebijakan dalam pengembangan kompetensi SDM KPU
DIY, dan memetakan hambatan, peluang dan tantangan terkait sistem tata kelola pengembangan
kompetensi sumber daya manusia Sekretariat KPU DIY. Penelitian dilakukan dengan pendekatan
kualitatif. Analisis pemetaan regulasi menggunakan data sekunder. Analisis hambatan, peluang
dan tantangan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia menggunakan data primer
dengan studi kasus wilayah kerja KPU DIY. Hasil penelitian menemukan hasil bahwa regulasi
secara umum sudah tersedia terkait sistem tatakelola dalam pengembangan kompetensi
sumberdaya manusia KPU DIY baik dalam aspek perencanaan, pengembangan kompetensi,
kontrol monitoring, dan evaluasi termasuk reward dan punishment terhadap prestasi dan sanksi
seperti terhadap pelanggaran kode etik. Hambatan implementasi kebijakan sistem tata kelola
pengembangan kompetensi sumber daya manusia KPU DIY, muncul karena karakteristik Pemilu
dan organisasi matriks KPU, seperti: (1) hubungan tata kerja, (2) bekerja di tengah kompleksitas
dan waktu yang pendek. Peluang dan tantangan pengembangan kompetensi sumber daya manusia
KPU terutama di masa-masa akan datang, meliputi: (1) peningkatan pengembangan kompetensi
Sosial Kultural, (2) kompetensi untuk penyelenggaraan Pemilu yang efisien, (3) kompetensi
digital, (4) kompetensi untuk penyelenggaraan pemilu ramah lingkungan.
The Regional Election Commission (KPU) in Yogyakarta Special Region (DIY) faces challenges in organizing
elections effectively and efficiently. Competent human resources are needed to address issues in fulfilling their
duties and responsibilities, such as conflicts/disputes in elections, recruitment processes, vote counting
results, invalid votes, and updating voter data. Competency development is required to bridge the competency
gaps in KPU DIY's human resources. The Secretariat of KPU DIY already has a policy foundation for human
resource competency development. The research aims to: map policies in developing the competencies of KPU
DIY human resources and map obstacles, opportunities, and challenges related to the governance system of
human resource competency development in the Secretariat of KPU DIY. The research is conducted using a
qualitative approach. Regulation mapping analysis uses secondary data, while the analysis of obstacles,
opportunities, and challenges in human resource competency development uses primary data with a case
study in the working area of KPU DIY. The results of the study found that: regulations are generally
available related to the governance system in developing the competence of KPU DIY human resources both
in aspects of planning, competency development, monitoring control, and evaluation including rewards and
punishments for achievements and sanctions such as violations of the code of ethics. Obstacles to the
implementation of the KPU DIY human resource competency development governance system policy arise due
to the characteristics of elections and the KPU matrix organisation, such as: (1) working relationship, (2)
working in the midst of complexity and short time. Opportunities and challenges of KPU human resource
competency development, especially in the future, include: (1) increased development of socio-cultural
competence, (2) competence for efficient election organisation, (3) digital competence, (4) competence for
environmentally friendly election organisation
References
Achyani, F.T., Gana, F., dan Kase, P. 2015. Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JKAP Vol. 19 No 1., 43-60
Azmi, I.F. & Asmarianti. 2021. Kebijakan Baru Pengembangan Kompetensi ASN: Respon terhadap Era Society 5.0. dalam Antologi Pengembangan Kompetensi ASN. Edisi I. Jakarta: LAN RI
Boyatzis, R. E. 2008. Competencies in the 21st century. In Journal of Management Development (Vol. 27, Issue 1). https://doi.org/10.1108/02621710810840730
Browne, Jennifer; Coffey, Brian; Cook, Kay; Meiklejohn, Sarah; Palermo, Claire. 2018. A Guide to Policy Analysis as a Research Method. Health Promotion International, (), –. doi:10.1093/heapro/day052
Burton, R. M., Obel, B., & Håkonsson, D. D. 2015. How to get the Matrix Organization to Work. Journal of Organization Design, 4(3), 37. https://doi.org/10.7146/jod.22549
Chazali H. Situmorang. 2016. Kebijakan Publik: Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan. Social Security Development Institute, Jakarta
Dharma, S. 2011. Manajemen Kinerja. Edisi ke-4. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
Effendhie, Machmoed. 2019. Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsipan. Edisi kedua. Universitas Terbuka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Gayatri, 2015. Konflik Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah. Seminar Nasional FEKON 2015.
Grubenmann, S. 2017. Matrix Organisation: The design of Cross-Beat Teamwork in Newsrooms. Journalism Practice, Vol. 11(4), 458–476. https://doi.org/10.1080/17512786.2016.1140588
Hadi. 2019. "Yogya Disebut Rawan Konflik Pemilu, DPRD DIY: Jangan Korbankan Persatuan!" selengkapnya https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4454762/yogya-disebut-rawan-konflik-pemilu-dprd-diy-jangan-korbankan-persatuan.
Hasibuan, Malayu S.P. 2014. Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas. Bumi Aksara, Jakarta.
Hamdan Kurniawan, MA, Ketua KPU DIY periode 2018-2023. Seleksi Serentak Penyelenggara Pemilu. Tulisan telah diterbitkan di Kedaulatan Rakyat tanggal 11 Juni 2022
Ibrahim, I. 2022. Pelaksanaan Diklat Teknis Berbasis E-Learning Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Asn Pada Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Diklat Review : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan, 6(2). https://doi.org/10.35446/diklatreview.v6i2.829
Irawan. 2011. The Design of Spencer Generic Competency as A Model for Banking Supervisors Position Specification In Surabaya. Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura Vol.14, No. 3, December 2011, pages 217 – 224
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kiruba Nagini, R., Devi, S. U., & Mohamed, S. 2020. A Proposal on Developing a 360° Agile Organizational Structure by Superimposing Matrix Organizational Structure with Cross-functional Teams. Management and Labour Studies, 45(3), 270–294. https://doi.org/10.1177/0258042X20922108
Lepak, D. P., & Snell, S. A. 1999. The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development. Academy of Management Review, Vol. 24: 31–48.
Lilleväli, Uku; Täks, Marge. 2017. Competence Models as a Tool for Conceptualizing the Systematic Process of Entrepreneurship Competence Development. Education Research International, 2017(), 1–16. doi:10.1155/2017/5160863
McClelland, D. C. 1973. Testing for competence rather than for “intelligence.” American Psychologist, Vol. 28, 1–14.
Mersa, A. & Faozan, H. 2021. Implementasi Corporate University dalam Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Terobosan Pembelajaran di Era Disrupsi dalam Antologi Pengembangan Kompetensi ASN. Edisi I. Jakarta: LAN RI
Mintzberg, H. 1983. Structure in Fives: Designing Effective Organizations Upper Saddle River. NJ: Prentice Hall.
Parjaman, T., Soedarmo, U. R., & Enas. 2019. Penguatan Kapasitas Aparatur Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Global. Journal of Management Review, 1(1).
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis bagi Widyaiswara
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS)
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, aan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Robbins, S., & Judge, T. 2013. Organizational Behavior. 15th Edition. United States: Prentice Hall
Salabi, Amalia. 2021. KPU Ungkap Persoalan Rekrutmen KPUD di 2022, 2023, dan 2024. rumahpemilu.org
Supardi. 2022. Problematika Daftar Pemilih. https://bantul.bawaslu.go.id/problematika-daftar-pemilih/
Silitonga, Saor. 2022. Pemilu itu Mahal, Kawan. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/makassar1/id/data-publikasi/artikel/2846-pemilu-itu-mahal,-kawan.html
Saksono, T. & Suhartono, B. 2021. Akselerasi Pengembangan Kompetensi PNS Melalui Perubahan Kebijakan dalam Antologi Pengembangan Kompetensi ASN. Edisi I. Jakarta: LAN RI
Sobandi, B. 2016. Metode Penelitian II. Jakarta: LAN RI.
Subagyo, P. J. 2004. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sumanti, R., Yunita, E., & Sinurat, H. P. 2021. Strategic Aspects of Professional Position Development: Implications for Adjustment from Administrative to Professional Positions in Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 17(3). https://doi.org/10.24258/jba.v17i3.898
Surbakti, R. dan Nugroho. K. 2015. Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. Kemitraan Partnership, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Jakarta.
Sari, E. 2006. Teori Organisasi: Konsep dan Aplikasi. Edisi ke-1. Jayabaya University Press, Jakarta.
Sugiyono. 2001. Metode Penelitian. Bandung: CV Alfa Beta.
Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Sudrajat, T.2011. Efektivitas Organisasi Sekretariat KPU Di Daerah Sebagai The Operating Core dan The Support Staff Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. VIII, No. 2, 205-211.
Sulastri, E. & Handayani, N. 2016. Pola Rekruitmen di PPS dan KPPS Mendapatkan Pemilu Terpadu. Konferensi Multidisiplin Internasional ke-2 2016 November 15th Prosiding, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
Salinan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015, 69
Stuckenbruck, L. C. 1979. The Matrix Organization. Project Management Quarterly, Vol. 10 No. 3, 21–33.
Telaumbauna, A. P. 2019. Konflik Internal Komisioner dan Sekretariat KPU. Kompasiana beyond blogging.
Talumewo, C.M. 2020. Komunikasi Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 2, September 2020 www.journal.kpu.go.id.
Triyatno, Agus. 2017. Surat Suara Tidak Sah Menuju Sengketa. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 6 Maret 2017. Artikel diakses secara online 9/10/22 di https://www.krjogja.com/angkringan/read/342976/surat-suara-tidak-sah-menuju-sengketa
Umah, A dan Suryani, B. 2002 Sejumlah Hal Ini Membuat Sleman Rawan Konflik saat Pemilu, Senin, 19 Desember 2022 - 16:37 WIB
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. 2021. Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20(1). https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139
Zhang, J., Li, F., & Zhang, X. 2021. Decoupling Strategy and Modular Design for Loosely Coupled Organizations. Discrete Dynamics in Nature and Society, 00(0
Copyright (c) 2024 Jurnal Widyaiswara Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang menerbitkan naskahnya pada jurnal ini setuju dengan beberapa hal berikut ini:
- Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama pada jurnal ini dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan memberikan pengakuan kepengarangan publikasi awal pada jurnal ini.
- Penulis dapat mengadakan perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan mencatumkan sumber publikasi awal pada jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (misalnya dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman naskah pada jurnal ini, karena hal itu dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.
