Prosiding PITNAS 2023

Implementasi Hadist terhadap Etika Berbicara bagi Widyaiswara dalam Pembelajaran

2024-01-03T15:45:14+07:00

Widyaiswara merupakan profesi yang diharuskan memiliki kompetensi mumpuni dalam mendidik, melatih dan mengajar Pegawai Negeri Sipil di bawah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Agama termasuk etika komunikasi yang baik dan tepat sasaran. Dalam menjalankan tugas, terkadang etika dalam berbicara kurang diterapkan oleh Widyaiswara, sehingga atmosfir pembelajaran hanya sekedar penyampaian materi dan pemberian pelatihan. Sementara etika berbicara atau komunikais yang baik dengan para peserta kurang diperhatikan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi hadits terhadap etika berbicara bagi widyaswara, sehingga penyampaian materi atau pemberian pelatihan kepada peserta dilakukan secara tepat, membangun saling menghormati antara widyaiswara dengan peserta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah melalui wawancara dengan narasumber yaitu Widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Kota Makassar. Temuan penelitian menunjukan bahwa Widyaiswara dalam menyampaikan materi pembelajaran kurang memperhatikan etika berbicara diruang publik. hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran, pengaruhi lingkungan dan tuntutan komunikasi kontenporer. maka diperlukan inovasi dalam proses pembelajaran dengan mengedepankan etika berbicara yang disandarkan pada Hadits. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika berbicara dalam kurikulum dan kegiatan Kediklatan. Pendidikan berbasis nilai yang mengajarkan etika berbicara juga perlu diperkuat.

Pengaruh Pemberian Mikro Organisme Lokal Dari Batang Pisang Terhadap Pertumbuhan Tinggi Batang dan Jumlah Daun Pada Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea Reptans Poir)

2024-01-05T10:37:16+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Mikro Organisme Lokal (MOL) dari batang pisang terhadap pertumbuhan tinggi batang dan jumlah daun pada tanaman Kangkung Darat Ipomoea Reptans Poir). Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pelatihan Pertanian Lampung pada bulan Januari hingga Februari 2023. Penelitian dilakukan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) menggunakan kombinasi umur tanaman dan dosis, sehingga dibuat kelompok di setiap perlakuan yang dilakukan. Unit percobaan yang digunakan adalah tanaman kangkung darat diberi 3 perlakuan (pemberian 10 ml, 20 ml, dan 30 ml MOL). Pada setiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali sehingga terdapat 12 unit percob aan. Teknik yang digunakan ketika mengaplikasikan MOL pada tanaman kangkung darat adalah pengocoran. Variabel yang diamati dalam kegiatan penelitian ini adalah tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman kangkung darat. Analisis data dilakukan menggunakan uji one way ANOVA dengan taraf signifikan 5%. Apabila hasil ANOVA menunjukkan perbedaan maka dilanjutkan dengan t Test: Two Sample Assuming Unequal Variances pada taraf 5%. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pemberian MOL dari batang pisang me mberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman kangkung darat yakni pada dosis 20 ml/L dan didapatkan rerata tinggi batang kankung sebesar 11,88 cm, tetapi pemberian MOL dari batang pisang tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah daun tanaman kangkung darat.

Inovasi Pembelajaran E M BLD Berbasis E Learning Untuk Pelatihan Jarak Jauh Guru Kimia Madrasah Aliyah

2024-01-05T10:38:27+07:00

Telah dilakukan inovasi pembelajaran berbasis literasi digital sebagai inovasi cara belajar dengan teknologi e-MBLD. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar inovatif yang valid, praktis, dan efektif dalam rangka meningkatkan hasil belajar, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta pelatihan PJJ Guru Kimia MA pada Materi Esensial Hydrokarbon dan Minyak Bumi. Metode yang digunakan adalah metode R&D (Research and Development). Pengembangan bahan ajar menggunakan model Problem Based Learning dengan E-Learning berbasis literasi digital menggunakan sintak pada isi e-modul yang telah diperoleh oleh peserta PJJ Guru Kimia MA. Subyek penelitian ini adalah peserta pelatihan jarak jauh Guru Kimia Madrasah Aliyah di Balai Diklat Keagamaan Medan sebanyak 30 orang peserta. Hasil penelitian menunjukan bahwa produk e-MBLD pada pokok bahasan Materi Essensial Hidrokarbon Dan Minyak Bumi adalah valid artinya sangat layak. Kepraktisan desain e-MBLD pada pokok bahasan Materi Essensial Hidrokarbon dan Minyak Bumi dengan kriteria baik, Efektifitas produk e-MBLD pada pokok bahasan
Materi Essensial Hidrokarbon dan Minyak Bumi dengan kriteria baik. Terdapat korelasi antara motivasi belajar dan kemampuan hasil belajar peserta PJJ yang menggunakan e-MBLD pada pokok bahasan materi essensial hidrokarbon dan minyak bumi karena harga Sig. < ???? (0,046 < 0,05). Terdapat korelasi antara motivasi berprestasi terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi karena harga Sig. < ???? (0,034 < 0,05). Terdapat peningkatan hasil belajar kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta pelatihan kimia yang diajarkan dengan e modul kimia MA dengan harga Sig. < ???? (0,159 > 0,05).

Faktor- Faktor Pemicu Kekalahan Dalam Sidang Banding Kasus Sengketa Penilaian

2024-01-05T10:33:05+07:00

Sengketa pajak dapat terjadi antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pemerintah (fiscus), karena perbedaan pendapat tentang besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak mengajukan upaya hukum agar memperoleh kepastian hukum terhadap sengketa pengenaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak pada kasus banding banding Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi Bangunan yang terdapat kegiatan penilaian dalam proses pengenaanya. Sampel dalam penelitian ini adalah 141 risalah putusan sidang pada kasus banding Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi Bangunan yang terdapat kegiatan penilaian dalam proses pengenaanya. Adapun data yang diperoleh adalah data putusan sejak tahun putusan 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs www.setpp.depkeu.go.id yang merupakan situs sekretariat pengadilan pajak. Hasil analisis penelitian ini menunjukan dari 141 risalah putusan sidang, terdapat 63 putusan menerima seluruhnya, 44 putusan menerima sebagian, 31 putusan menolak, dan 3 putusan tidak dapat diterima. Dari hasil putusan pengadilan tersebut rata-rata kemenangan Direktorat jenderal Pajak sekitar 39,7%. Selain angka kemenangan yang rendah juga diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan DJP. Adapun faktor-faktor tersebut adalah pemicu kegiatan penilaian, faktor hubungan istimewa, penentu subjek pajak, faktor kelengkapan data. Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan. Pertama, dapat diketahui titik kelemahan kegiatan penilaian dalam sengketaperpajakn. Kedua, dapat melakukan antisipasi titik kelemahan dalam kegiatan penilaian dalam sengketa perpajakan.

Optimalisasi Penerapan Prinsip Pembelajaran Brain Based Learning Pada Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

2024-01-05T10:06:19+07:00

Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik telah menjadi ancaman baru dalam mewujudkan cita-cita memiliki birokrasi berkelas dunia 2045. Adapun perubahan dalam metode penyelenggaraan pelatihan yang bergeser dari luring menjadi daring dan bauran menjadi tantangan tersendiri bagi Widyaiswara dalam mengelola kelas agar peserta tetap dapat aktif partisipatif dalam pembelajaran. Brain-based learning merupakan paradigma prinsip pembelajaran yang disusun dengan mempertimbangkan cara kerja dan kemampuan otak manusia agar pembelajaran dapat lebih cepat mencapai tujuan pelatihan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mendapatkan informasi terkait prinsip pembelajaran Brain-based learning; 2) menganalisis penerapan prinsip Brain-based learning dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara; 3) menemukan outcome penerapan model Brain based learning dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian menggunakan Metode yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian Pustaka yang menggunakan data sekunder dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada yang kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan implementasi prinsip pembelajaran Brain-based learning dapat meningkatkan keterlibatan dan keaktifan peserta dalam proses pembelajaran. Dengan demikian hal tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan dalam mentranformasikan pengalaman menjadi sebuah pembelajaran baru sehingga program pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dapat lebih optimal.

Model Kirkpatrick: Sebuah Evaluasi Paska, Atas Pelatihan Kader Gerakan ‘EMAS’ di Yogyakarta

2024-01-05T10:13:47+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelatihan bagi Kader Gerakan 'EMAS' guna mengetahui peningkatan pengetahuan, tantangan dan dukungan yang diperoleh kader Gerakan 'EMAS' di lapangan selama menjalankan tugasnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kader Gerakan 'EMAS' terdiri dari tiga komponen yaitu pemuda dari Generasi Berencana (GenRe) BKKBN, Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang ditunjuk untuk mengabdi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil evaluasi pelatihan diharapkan dapat menjadi acuan yang baik untuk pelaksanaan pelatihan serupa di masa yang akan datang. Penelitian ini mengg unakan metode campuran, seperti observasi partisipan dan kuesioner online. Pengambilan data dilakukan pada bulan November 2021. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan total lima belas Kader Gerakan 'EMAS' di lima kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menariknya, Gerakan 'EMAS' merupakan program baru yang diinisiasi oleh BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara nasional diikuti oleh program Tim Pendamping Keluarga (TPK). Kedua program ini memiliki tujuan yang sama yaitu mengoptimalkan pendampingan kepada remaja, ibu hamil dan ibu menyusui agar anaknya tidak stunting. Setelah mengikuti pelatihan, para kader Gerakan 'EMAS' mengalami peningkatan pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak serta
kaitannya dengan stunting. Di beberapa daerah masih terdapat kendala terkait kunjungan ke keluarga sasaran karena kader Gerakan EMAS masih muda dan minim kompetensi akan kesehatan ibu dan anak sehingga harus bermitra dengan kader lain seperti kader KB, PKK kader, kader kesehatan, dan kader posyandu saat akan melakukan kunjungan. Sebagai masukan pada pelatihan selanjutnya, kader Gerakan 'EMAS' perlu ditambah dengan tim yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan, sehingga lebih optimal dalam mendampingi keluarga yang berisiko stunting.

Perilaku Pemilihan Media Belajar dalam MOOC dan Dampaknya T erhadap Pemahaman Awal Peserta

2024-01-05T10:19:29+07:00

Penerapan MOOC pada awal pelatihan bermaksud agar para peserta dapat mempelajari terlebih dahulu ragam materi yang akan diberikan selama pembelajaran. Sehingga pada saat pembelajaran, komunikasi antara fasilitator dan peserta lebih berupa diskusi dibanding ceramah. Sayangnya, tidak semua peserta dapat mempelajari semua media pembelajaran yang tersedia secara lengkap. Beragam alasan dikemukakan, seperti sibuk, banyak tugas kantor, tidak ada waktu, dan sebagainya. Untuk mengatasi hal ini, dalam penyelenggaraan Pelatihan Literasi Statistik dan Indikator Strategis BPS tahun 2023, Pusdiklat BPS melakukan treatment berupa penambahan video sebagai alternatif pemilihan media pembelajaran dalam MOOC. Untuk mengetahui bagaimana perilaku peserta dalam memanfaat ragam media tersebut, dilakukan penelitian menggunakan Google Form yang dibagikan di WhatsApp Group peserta. Sebanyak 131 dari 194 peserta responsif. Hasilnya, 37% peserta tidak dapat mengikuti pembelajaran MooC sesuai agenda. Alasan utama adalah memiliki agenda tugas yang beririsan waktu. Untuk mengatasi hal ini sebagian besar memanfaatkan waktu senggang di kantor untuk belajar, dan video menjadi media pembelajaran pilihan terbanyak. Meskipun durasinya singkat, namun pembelajaran melalui video ternyata mampu memberikan pemahaman awal kepada peserta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai pre-test yang relatif tidak berbeda jauh dengan media pembelajaran lainnya.

Persepsi Pasien terhadap Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

2024-01-05T10:27:25+07:00

Mutu pelayanan menjadi isu yang patut diperhatikan oleh rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan karena merupakan indikator untuk meningkatkan citra rumah sakit dan profitabilitasnya. Namun berdasarkan data yang ada, mayoritas umpan balik pasien RSUD Dr. Achmad Mochtar melalui situs resmi dan ulasan Google Maps menunjukkan persepsi tidak puas akan layanan yang diberikan. 46% responden dalam survei kepuasan pasien pada situs resmi RSUD Dr. Achmad Mochtar menilai layanan masih kurang baik. Selain itu, dari 104 ulasan di Google Maps, mayoritas memberikan penilaian negatif yang ditunjukkan dengan rating sebesar 2,7 saja Makalah ini bertujuan untuk menyajikan gambaran persepsi pasien terhadap mutu pelayanan RSUD Dr. Achmad Mochtar dan menemukan tema apa saja yang menjadi perhatian pasien saat menerima layanan. Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan menggunakan data ulasan pasien terhadap kualitas pelayanan RSUD Dr. Achmad Mochtar di Google Maps dan menerapkan metode analisis data thematic analysis. Kesimpulan yang diperoleh adalah persepsi negatif pasien atas pelayanan di RSUD Dr. Achmad Mochtar dipengaruhi oleh satu faktor yang dominan yaitu assurance khususnya yang berkaitan dengan kemampuan petugas dalam komunikasi terapeutik yang masih rendah. Jenis keluhan yang sering terulang dalam kurun waktu satu tahun menunjukkan belum adanya perbaikan pelayanan yang signifikan sebagai respon atas berbagai keluhan tersebut.

Pengujian Laporan Keuangan Perpajakan Menggunakan Laporan Arus Kas, Kejahatan Keuangan Teridentifikasi, Teori Beneish, Dan Teori Hexagon

2024-01-03T19:28:47+07:00

Laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi wajib dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan oleh wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Pada tahap pengawasan, DJP menguji laporan keuangan menggunakan aplikasi Approweb dengan menyandingkan data internal dan data eksternal wajib pajak, namun aplikasi ini belum menguji data arus kas. Data eksternal diperoleh DJP dari akses data keuangan bagi kepentingan perpajakan. Permasalahan penelitian: a.bagaimana DJP menguji laporan keuangan menggunakan arus kas, sedangkan laporan arus kas tidak wajib dilampirkan pada SPT; b.bagaimana laporan arus kas dapat menguji laporan keuangan; c.apakah terdapat alat pengujian lain yang dapat mendeteksi adanya kecurangan pada laporan keuangan? Penelitian menggunakan metode deskriptif, pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian membuktikan, laporan arus kas metode langsung dikombinasi dengan data keuangan yang dimiliki DJP melalui akses data keuangan, dapat menguji adanya kecurangan pada laporan keuangan. Laporan arus kas metode langsung harus disusun dahulu dari data neraca dan laba rugi. Terdapat pengujian lain yang dapat mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan, misalnya: pendeteksian dari kecurangan keuangan yang telah diidentifikasi, pengujian menggunakan rasio Beneish, serta pengujian menggunakan Fraud Pentagon Theory, namun hasil pengujian dari model - model ini hanya berupa rasio / indeks yang mengindikasikan adanya kecurangan pada laporan keuangan. Besarnya kecurangan masih ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik atas data keuangan perusahaan. Penelitian mengusulkan agar laporan arus kas ditambahkan sebagai lampiran SPT; agar aplikasi Approweb dirancang untuk mampu menyusun laporan arus kas; serta Approweb mengadopsi alat pengujian lain yang dapat mendeteksi adanya kecurangan pada laporan keuangan pada tahap pengawasan.

Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Perpajakan Secara Elektronik Oleh Wajib Pajak

2024-01-03T19:34:37+07:00

Dalam memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, Direktorat Jenderal Pajak membuat inovasi layanan perpajakan berbasis elektronik melalui alamat https://djponline.pajak.go.id/. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran secara umum aplikasi layanan perpajakan elektronik yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan dengan cara mendeskripsikan jenis aplikasi layanan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak secara optimal yang meliputi aplikasi desktop maupun aplikasi web. Aplikasi desktop adalah aplikasi yang harus diunduh untuk kemudian dipasang dan digunakan oleh Wajib Pajak misalnya aplikasi e-SPT Masa PPh 21, Aplikasi e-Faktur Desktop versi 3.2 dan Patch e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Aplikasi web adalah aplikasi yang langsung dipergunakan oleh Wajib Pajak secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak dan pada dasarnya aplikasi web ini dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu aplikasi teknis perpajakan serta aplikasi administrasi perpajakan misalnya untuk aplikasi teknis perpajakan antara lain meliputi e-Filing, SPT Masa Pemungut Bea Meterai, e-SPT Masa PPN 1107PUT Web dan Web efaktur. Sedangkan aplikasi administrasi perpajakan terdiri dari e-PBK, ePSPT, e-Objection, e-PHTB, e-SKD, e-SKTD, Info KSWP, Rumah Konfirmasi, eReporting Investasi, eReporting Insentif COVID-19 serta Penyusutan dan Amortisasi. Masalah yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam menggunakan layanan perpajakan berbasis elektronik adalah apakah cukup tersedia informasi teknis penggunaan layanan perpajakan elektronik, apakah layanan tersedia dalam semua platform, apakah perangkat Wajib Pajak memenuhi standar aplikasi dan apakah dokumen hard copy masih diperlukan? Dari hasil penelitian deskriptif ini mendapatkan beberapa kesimpulan antara lain memperbanyak aplikasi berbasis web; sosialisasi secara simultan dan berkelanjutan layanan berbasis elektronik dan perpajakan; memperbanyak akses informasi, menyediakan aplikasi dummy, dan mengupdate layanan berbasis elektronik; serta mempermudah akses dokumen digital dalam pelayanan administrasi perpajakan secara elektronik.

Implementasi Si-Kembang Merah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Tengah

2024-01-03T19:41:22+07:00

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah inovasi berjudul si-kembang merah (aplikasi kelas timbangan dan bkd metrologi bangka tengah) dalam pengujian alat ukur timbangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan atau tidak setelah peserta kembali keInstansi nya/ pasca diklat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi, dukungan dan kendala
dalam pelaksanaan si-kembang merah (aplikasi kelas timbangan dan bkd metrologi bangka tengah) dalam pengujian alat ukur timbangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Tengah. Responden adalah Rizky Kurniawan ST peserta latsar angkatan III Tahun 2022, kepala Dinas, team kerja yang bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (indept Interview )/secara langsung, observasi, data diperoleh melalui data primer dan sekunder yang telah diolah oleh peneliti. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian d dilakukan pada Bulan Juli dan Agustus 2023. Kajian teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori KirPatricklevel 4
yaitu : Result yaitu hasil akhir dari sesi training tersebut dapat dianalisa dan diukur, pengukuran ini termasuk hasil akhir yang menurut perusahaan adalah baik untuk kelangsungan bisnis/pelayanan,para pegawai dan segala hal yang berhungan dengan perusahaan itu sendiri. Kesimpulan,hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui implementasi, dukungan serta kendala dalam pelaksanaan inovasi tersebut.

Hubungan Status Gizi Dan Denyut Nadi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Rembang

2024-01-03T18:52:52+07:00

Latar belakang. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kebugaran adalah dengan mengukur denyut nadi. Frekuensi denyut nadi untuk orang normal jumlahnya sama dengan denyut jantung. Metode. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui frewensi denyut nadi dan status gizi pada
peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 40 peserta. Denyut nadi diukur dengan melakukan perabaan pada ujung lengan, yang dilakukan sebelum dan
sesudah melakukan aktivitas. kemudian untuk status gizi dengan cara mengukur tinggi badan dalam satuan centimeter dan berat badan dengan satuan kilogram. Kemudian dihitung dengan rumus indeks masa tubuh (IMT). Hasil. Peserta laki-laki mempunyai rata-rata denyut nadi awal
lebih rendah dibandingkan peserta wanita. Sedangkan untuk nadi akhir, peserta laki-laki mempunyai rata-rata denyut nadi lebih baik dibandingkan dengan peserta wanita. Kenaikan denyut nadi laki-laki lebih baik dibandingkan dengan wanita. Ada hubungan antara jenis kelamin
dengan status gizi (p=0.041) dan jenis kelamin dengan denyut nadi akhir (p=0.040). Simpulan. Status gizi laki-laki lebih baik dibandingkan wanita. Jenis kelamin mempengaruhi denyut nadi. Latihan fisik yang terlatih akan mempengaruhi denyut nadi.

Penggunaan Metode Tidak Langsung Dalam Pemeriksaan Pajak

2024-01-03T19:46:42+07:00

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan dari sistem pemungutan pajak self assessment. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pengujian menggunakan metode dan teknik pemeriksaan. Metode pemeriksaan terdiri dari Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung yang terdiri dari beberapa pendekatan. Persyaratan penggunaan Metode Tidak Langsung antara lain Metode Tidak Langsung
digunakan dalam hal Metode Langsung tidak dapat diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendekatan dalam Metode Tidak Langsung tidak dapat digunakan apabila Metode Langsung dapat diterapkan. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan Biaya Hidup dan Pendekatan Pertambahan Kekayaan Bersih dapat digunakan untuk menguji penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi walaupun pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan Metode Langsung. Hal ini didasarkan pada konsep penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh bahwa penghasilan dapat dihitung dari sisi penggunaannya. Selain itu, Pendekatan Pertambahan Kekayaan Bersih dapat digunakan untuk menguji penghasilan Wajib Pajak Badan walaupun Metode Langsung dapat
diterapkan, namun harus disesuaikan dengan kontribusi oleh dan distribusi kepada pemilik modal atau pemegang saham. Apabila terdapat perlakuan yang berbeda antara akuntansi dan perpajakan, maka perlu dilakukan penyesuaian fiskal. Pendekatan selain Pendekatan Biaya Hidup dan Pertambahan Kekayaan Bersih tidak dapat digunakan untuk melakukan pengujian pos yang diperiksa karena tidak menggunakan buku, catatan, dan dokumen yang terkait langsung dengan pos yang diperiksa dan tidak didasarkan pada konsep penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh.

Pertanggungjawaban Kurator Atas Pelunasan Utang Pajak Suatu Perseroan Terbatas Pailit

2024-01-03T18:59:28+07:00

Pendapat dapat atau tidaknya kurator bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak suatu Perseroan Terbatas (PT) pailit masih menjadi polemik. Pendapat pertama menyatakan kurator harus bertanggungjawab atas pelunasan utang pajak sesuai dengan rumusan Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sementara pendapat kedua menyatakan kurator tidak memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang pajak berdasarkan 2 (dua) dasar hukum yaitu: (1) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) direksi bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar pengadilan dan (2) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU), tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Apabila perbedaan pendapat ini tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menurunkan “trust” masyarakat kepada pemerintah. Paper ini bertujuan menganalisa tanggung jawab kurator terhadap perseroan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan disiplin ilmu hukum. Metode ini digunakan untuk menganalisa tanggung jawab kurator melalui pendekatan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepailitan, serta pendekatan doktrin (pendapat para ahli
hukum) terkait perpajakan dan kepailitan serta pendekatan kasus berupa putusan pengadilan. Penelitian ini memperjelas tanggung jawab kurator dalam perseroan pailit dan akhirnya dapat mengakhiri perbedaan pendapat terkait tanggung jawab kurator terhadap perseroan pailit. Kesimpulan dari tulisan ini kurator tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelunasan utang pajak perseroan pailit.

Peran Widyaiswara Dalam Meningkatkan Keterlibatan Peserta Diklat Pada Pelatihan Jarak Jauh

2024-01-03T19:10:11+07:00

Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar tempat penyelenggaraan pelatihan yang tidak terbatas jarak dan waktu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Disisi lain, keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran tetap menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana keterlibatan peserta dalam pelaksanaan PJJ dan peran Widyaiswara dalam meningkatkan learning engagement. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang
disajikan secara diskriptif dengan studi kasus. Data penelitian merupakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuisioner. Data sekunder diperoleh dari dokumen laporan penyelenggaraan serta hasil evaluasi pelatihan. Studi kasus dilakukan dalam pelaksanaan PJJ Excellent Frontliners. Populasi penelitian meliputi seluruh peserta PJJ Excellent Frontliners yang dilaksanakan di BDK Denpasar 2023. Dari ketiga dimensi untuk mengukur learning engagement meliputi behavioral engagement, emotional engagement, dan cognitive engagement menunjukkan bahwa model PJJ dapat meningkatkan learning engagement. Peran Widyaiswara sebagai fasilitator diukur berdasarkan kemampuan menyampaikan materi dan memotivasi peserta. Kesimpulan penelitian ini bahwa pelaksanaan PJJ dapat meningkatkan learning engagement peserta dan peran Widyaiswara dibutuhkan dalam memotivasi peserta selama PJJ berlangsung.

Mandatory Spending Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Kaitannya Dengan Keuangan Negara

2024-01-03T19:19:27+07:00

Rumusan mandatory spending (pengaturan kuantitas tertentu yang menjadi beban atas Keuangan Negara) dalam konstitusi merupakan praktik ketatanegaraan sehubungan dengan perwujudan konsep Negara Kesejahteraan. Mandatory spending dalam konstitusi di Indonesia diawali dari amandemen ke-4 atas UUD 1945. Apa maksud penyusun konstitusi merumuskan mandatory spending dimaksud dan apa kaitannya dengan Keuangan Negara merupakan masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini. Penulisan ini bertujuan untuk mencari tahu maksud penyusun konstitusi merumuskan mandatory spending dan kaitannya dengan Keuangan Negara. Melalui pendekatan penelitian yuridis normatif, permasalahan di atas akan dicarikan jawabannya melalui bahan hukum yang tersedia. Bahan hukum tersebut meliputi naskah UUD 1945, naskah konstitusi negara lain, risalah rapat, dan jurnal/ hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa rumusan mandatory spending dalam konstitusi merupakan pilihan dari pembentuk konstitusi suatu negara. Rumusan mandatory spending dapat dibuat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Rumusan mandatory spending dapat digunakan dalam berbagi bentuk sistim anggaran yang dianut oleh suatu negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keinginan penyusun konstitusi untuk memastikan alokasi anggaran dari sektor tertentu-lah sebagai motivasi pencantuman mandatory spending. Rumusan mandatory spending mendapatkan legitimasi karena perlunya dukungan pemerintah pada sektor tertentu (dalam penelitian ini adalah sektor pendidikan). Perumusan mandatory spending terkait dengan sistem anggaran negara dan merupakan praktik yang diakui secara global. Kesimpulan lainnya dari penelitian ini adalah tidak ada pertentangan antara rumusan mandatory spending
pada konstitusi di Indonesia dengan Keuangan Negara. Potensi disharmoni rumusan mandatory spending dengan perspektif Keuangan Negara akan muncul pada regulasi di bawah konstitusi dan dapat diminimalisir dengan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pelaksanaannya.