2026-05-18T10:44:14Z http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/oai

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/3 2022-08-07T08:27:04Z iwi:ORI driver

Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018 Agus, Puji capital expenditure human development index revenue Studi ini berupaya memberikan gambaran dan perbandingan pola pengalokasian belanja modal pemerintah provinsi sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan melihat lebih dalam belanja modal antar wilayah di Indonesia yaitu wilayah barat, tengah dan timur diakhiri dengan melihat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Modal sebagai variabel mediasi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2005-2018. Hasil analisis ststistik deskriptif mendapatkan hasil terjadi tren peningkatan pengalokasi belanja modal pada periode setelah UU 23 tahun 2014 yang didorong kewenangan yang lebih besar pada provinsi mengakibatkan provinsi mengalokasi belanja modal lebih besar. Pertumbuhan alokasi belanja modal melebihi pertumbuhan pendapatannya dialami oleh provisi pada wilayah barat, sedangakan tengah dan timur pertumbuhan belanja modal proporsional dengan pertumbuhan pendapatannya. Dari uji statistik inferensial didapatkan bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK, secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan Belanja Modal dapat memediasi hubungan PAD, DBH, DAU dan DAK dengan IPM jika dalam periode yang cukup panjang yaitu Periode Tahun 2005-2018.   This study attempts to provide an overview and comparison of the pattern of capital expenditure allocation for provincial governments before and after the enactment of Law23 of 2014 concerning Regional Government and continued by looking deeper into capital expenditures between regions in Indonesia, namely the west, central and east regions ending with looking at the Effects of Local Own Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) Against the Human Development Index (HDI) with Capital Expenditure as a mediating variable in the Provincial Government in Indonesia for the Period of 2005-2018. The results of the descriptive statistical analysis show that there is an increasing trend of capital expenditure allocators in the period after Law 23 of 2014 which was driven by greater authority in the provinces resulted in provinces allocating more capital expenditure. Growth in capital expenditure allocations exceeding revenue growth was experienced by provisions in the west, while central and east capital expenditure growth was proportional to income growth. Inferential statistical test found that PAD, DBH, DAU, and DAK, simultaneously and partially have a significant effect on Capital Expenditures and Capital Expenditures can mediate the relationship of PAD, DBH, DAU and DAK with HDI if in a sufficiently long period of 2005-2018 Period. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-03-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/3 10.56259/jwi.v1i1.3 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020; 20-36 2721-2440 10.56259/jwi.v1i1 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/3/21 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/8 2022-08-09T02:06:43Z iwi:ORI driver

Analisis Evaluasi Dampak Program Pelatihan Guru pada Aspek Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah di DKI Jakarta Yi, Yasri Evaluasi dampak, Pelatihan, Kinerja Guru Penelitian ini difokuskan pada empat permasalahan bagi guru Madrasah Tsanawiyah (MTs), yaitu bagaimana penyusunan administrasi pembelajaran, proses pembelajaran, penyusunan administrasi penilaian, dan proses penilaian hasil belajar. Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dampak program Pelatihan Teknis Fungsional Guru Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kementerian Agama melalui evaluasi. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode studi kasus dan survei yang dilakukan terhadap 20 MTs di Wilayah Kantor Kementerian Agama DKI Jakarta dengan 60 responden, yang terdiri dari alumni peserta pelatihan, teman sejawat dan atasan alumni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan berdampak baik terhadap alumni dalam menyusun administrasi pembelajaran, khususnya penyusunan kelengkapan administrasi pembelajaran dan mengkaitkan antar komponen dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaan, melakukan kegiatan pendahuluan pembelajaran, penguasaan materi pelajaran, pembelajaran yang melibatkan siswa, penilaian proses, menyusun butir soal penilaian, mencetak naskah soal, melaksanakan penilaian dan mengolah data hasil penilaian. Program pelatihan berdampak cukup terhadap pemilihan metode pembelajaan, media dan sumber belajar, melaporkan hasil penilaian kepada stakeholders, penggunaan metode dalam pembelajaran, media dan sumber belajar serta menutup pembelajaran, membuat butir soal sesuai dengan indikator. Namun, program pelatihan tidak berdampak terhadap kinerja alumni dalam menyusun kisi-kisi soal penilaian hasil belajar. Pelatihan juga tidak berdampak secara signifikan terhadap hasil belajar siswa, sehingga masih terdapat siswa yang memperoleh nilai Ujian Nasional yang belum memenuhi kriteria kelulusan.   This study aims to explore success factors that contribute to the development of  Ngroto  Village,  district  Pujon, Malang Regency in managing village finance to achieve the highest National Developing Village Index (IDM) in 2018. Data was collected from trusted informants such as the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer,  Head of  Government  Section of  Pujon District,  villager, and others.  In  addition,  the data were also acquired from related documents.  Data analysis was carried out qualitatively with the processing stages in the form of transcription, reduction, categorization, and interpretation with reference to the research objectives. The result showed that  Ngroto Village had several potential supporting factors in village development,  namely:  1)  productive villager,  2)  natural resource potential that support the village economy, 3) visionary and trustworthy of village leader and apparatus, 4) adequate capability and competence of village official, and 5) hight community participation and concern. These five things were managed through village finance through policies:  1)  make every policy and decision-oriented to the interest or need of the villagers,  2)  obey the law and regulations,  3)  open the path aspirations and community participation, 4) prioritize the needs of the villagers over the interest of village apparatus, 5) procurement goods and services from the local village,  and  6)  prioritize activities that have a  large multiplier effect on rural economic growth.  All of the village finance activities are oriented to the needs and improvement of the welfare of villagers so that it produces the best development. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-07-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/8 10.56259/jwi.v1i2.8 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020; 72-86 2721-2440 10.56259/jwi.v1i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/8/22 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/9 2022-08-07T08:26:24Z iwi:ORI driver

Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kota Makassar Pasca Diklat pada Balai Diklat Keagamaan Makassar Patsan, Samir kinerja evaluasi penyuluh non pns pasca diklat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyuluh agama non PNS pasca diklat Teknis Subtantitf Penyuluh Agama Non PNS di BDK Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan dalam lingkup kementerian Agama Kota Makassar dengan informan yang berasal dari penyuluh agama Non PNS yang telah mengikutidiklat Teknis Subtantif Penyuluh Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Kepala Seksi Bimbingan MasyarakatIslam Kementerian AgamaKota Makassar dan Masyarakat Sasaran Binaan penyuluh Agama Non PNS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dan survey untuk menganalisis fokus penelitian yaitu Kinerja Penyuluh Non PNS dalam melaksanakantugas pokok dan fungsi pokok(Tupoksi), Pelaksanaan Kegiatan penyuluh Non PNS yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan dampak atau manfaat yang diperoleh kelompok binaan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah format wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyuluh agama Non PNS pasca diklat teknis subtantif penyuluh agama Non PNS yang dilaksanaan Balai Diklat Keagamaan Makassar cukup tinggi, yang ditunjukkan dari kehadiran, ketepatan dalam membuat dan menyetor laporan rutin, penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO)dan Strategi Operasional (SO)berdasarkan juknis, pemetaan dan pemilihan model, metode dan pendekatan bimbingan dan penyuluhan serta dampak yang dirasakan masyarakat sasaran binaandalam bentuk perubahan perilaku, penguasaan informasi dan wawasan tentang masalah kehidupan, kemasyarakatan dan keagamaan serta meminimalisir kejahatan dilingkungan masyarakat binaan.   This study aims to determine the performance of non-PNS religious instructors after the Technical Training of Non-PNS Religious Extension Sub-training in BDK Makassar. This research was conducted in the KUA of the District within the working area of the Ministry of Religion of Makassar City with informants coming from Non Civil Servants religious counselors who had attended the Technical Training of Religious Instructor Subtantives, Head of the Office of the Ministry of Religion in MakassarHead of Islamic Community Guidance Division of theMinistry of Religion and the Targeted Community of Non-Religious Extension Instructors Civil servants. This research is qualitative research using case study method and survey to analyze the focus of research, namely the Performance of Non-PNS Extension Workers in carrying out job description, Non-PNS Extension Workers activities consisting of planning, implementing and evaluating programs and the impact or benefits obtained by groups fostered. The research instrument used was the interview and documentation format. Data were analyzed using qualitative data analysis techniques. The results showed that the performance of non-civil servant religious instructors after sub-technical technical training of non-civil servant religious counselors conducted by the Balai Diklat Keagamaan Makassarwas quite high, as indicated by the presence, accuracy in making and depositing routine reports, the preparation of Operational Work Plans (RKO) and Operational Strategies (SO) based on technical guidelines, mapping and model selection, guidance and counseling methods and approaches as well as the impact felt by target communities in the form of behavioral change, mastery of information and insights about life, community and religious issues as well as minimizing crime within the target community. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-03-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/9 10.56259/jwi.v1i1.9 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020; 37-46 2721-2440 10.56259/jwi.v1i1 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/9/20 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/10 2022-08-07T08:28:21Z iwi:ORI driver

Strategi Pengambilan Keputusan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Baharuddin ahp mpe pengembangan kompetensi sdm strategi pengambilan keputusan swot Permasalahan penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibagaimana strategi pengambilan keputusan pengembangan kompetensi SDM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Pendekatan yang digunakan tulisan ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan denganoption survey. Teknik analisis data melalui persepsi responden, yang selanjutnya dilakukan analisis strategi menggunakan analisis SWOT, kemudian AHP untuk menilai kriteria keputusan yang dipilih dan MPE untuk penetapan ranking keputusan yang akan diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengambilan keputusan pengembangan kompetensi SDM yang tepat adalah strategi diversifikasi. Strategi ini merupakan situasi di mana organisasi menghadapi berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal (kompetensi SDM), maka Sekretariat Daerah Kabupaten Maros harus menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang menghadapi ancaman dengan cara strategi diversifikasi. Penilaian atas kriteria yang menentukan keputusan pengembangan kompetensi SDM dari hasil analisis hirarki proses dipilih enam kriteria yang menjadi layak untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan kompetensi SDM. Mulai dari kriteria peningkatan pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja, regulasi pengembangan SDM, dukungan kebijakan, lembaga kediklatan dan anggaran. Penetapan ranking keputusan pengembangan kompetensi SDM yang dapat dijadikan keputusan penentu sesuai hasil metode perbandingan eksponensial adalah keputusan pengalokasian anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM. Anggaran sebagai prasyarat utama dan diperlukan untuk memperlancar dan mempermudah setiap kegiatan penyelenggaraan diklat yang diikuti pegawainya.   The research problem in generally namely how the strategy of take decision in development of competence by human resource in Regional Secreariat of Maros Regency. The research approach in descriptive quantitative and kind of research namely the option survey which to illustration in narative, textual and analysis. The data analysis technique through the respondent perception, further of the analysis of strategy with SWOT, then use of AHP for appraising the decision criteria which choice it and MPE to appointment of tanking the decision which would to applied. The result of research showed that the strategy of take decision in development of competence by human resource namely diversification strategy. These strategy represent the situation where organization faced of threats, unless still have strength from internal aspect (competency of human resource), so the Regional Secretaries Maros Regency used of strengt to useful of opportunity in longterm to faced the threats with diversification strategy. The appraising of criteria to decision in development of human resource competence from the AHP there are six criterias which to be feature in considerate in take of development the competence by human resource, the support of policy, the education and training institution and budget. The appointment of ranking decision to development of human resource competence can to become the good decision suitable with the exponential comparison method namely the allocation of budget for development of competence by human resource. The budget as the main criteria and required to influent and easy all of activities in settlement of education and training which joint of employee. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-03-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/10 10.56259/jwi.v1i1.10 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020; 9-19 2721-2440 10.56259/jwi.v1i1 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/10/16 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/11 2022-08-07T08:25:06Z iwi:ORI driver

Analisis Kesuksesan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur Subekan, Achmat anggaran dana desa indeks desa membangun faktor pendukung kebijakan Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai faktor keberhasilan pembangunan Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dalam mengelola keuangan desa hingga meraih Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi nasional tahun 2018. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan kunci yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Pujon, warga desa, dan lain-lain. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen-dokumen lain yang terkait. Analisis datadilakukan secara kualitatif dengan tahap pengolahan berupa transkripsi, reduksi, kategorisasi, dan interpretasi dengan mengacu pada tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Ngroto memiliki beberapa faktor pendukung yang berpotensi besardalam pembangunan desa, yaitu adanya: 1) warga desa yang produktif, 2) potensi sumber daya alam yang mendukung perekonomian desa, 3) pimpinan dan perangkat desa yang visioner dan amanah, 4) kapabilitas dan kompetensi perangkat desa yang memadai, dan 5) partisipasi dan kepedulian masyarakat yang tinggi. Kelima hal tersebut dikelola dengan baik melalui pengelolaan keuangan desa dengan kebijakan: 1) membuat setiap kebijakan dan keputusan berorientasi pada kepentingan atau kebutuhan warga desa, 2) patuh dan taat terhadap peraturan perundangan, 3) membuka jalur aspirasi dan partisipasi masyarakat, 4) lebih memprioritaskan kebutuhan warga desa daripada kepentingan perangkat desa, 5) pengadaan barang/jasa dari desa setempat, serta 6) memprioritaskan kegiatan yang memiliki multiplier effect besar bagi pertumbuhan perekonomian desa. Semua kegiatan keuangan desa berorientasi pada kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan warga desa sehingga menghasilkan pembangunan yang terbaik.   This study aims to explore success factors that contribute to the development of Ngroto Village, district Pujon, Malang Regency in managing village finance to achieve the highest National Developing Village Index (IDM) in 2018. Data was collected from trusted informants such as the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Head of Government Section of Pujon District, villager, and others. In addition, the data were also acquired from related documents. Data analysis was carried out qualitatively with the processing stages in the form of transcription, reduction, categorization, and interpretation with reference to the research objectives. The result showed that Ngroto Village had several potential supporting factors in village development, namely: 1) productive villager, 2) natural resource potential that support the village economy, 3) visionary and trustworthy of village leader and apparatus, 4) adequate capability and competence of village official, and 5) hight community participation and concern. These five things were managed through village finance through policies: 1) make every policy and decision-oriented to the interest or need of the villagers, 2) obey the law and regulations, 3) open the path aspirations and community participation, 4) prioritize the needs of the villagers over the interest of village apparatus, 5) procurement goods and services from the local village, and 6) prioritize activities that have a large multiplier effect on rural economic growth. All of the village finance activities are oriented to the needs and improvement of the welfare of villagers so that it produces the best development. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-03-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/11 10.56259/jwi.v1i1.11 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020; 47-60 2721-2440 10.56259/jwi.v1i1 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/11/19 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/17 2022-08-07T08:28:52Z iwi:ORI driver

Analisis Efektifitas Lembaga Kerja Sama Bipartit dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan Much Zamhari hubungan industrial lks bipartit perselisihan hubungan industrial Tujuan penelitian ini untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan LKS Bipartit tidak efektif mencegah perselisihan hubungan industrialdi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan data dikumpulkanmelalui wawancara yang mendalam kepada pihak pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pegawai mediator hubungan industrial(MHI) baik di daerah maupun di Kementerian Ketenagakerjaan. Beberapa temuan yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya LKS Bipartit mencegah perselisihan hubungan industrialdi perusahaan meliputi faktor mental pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang belum peduli dengan terbentuknya LKS Bipartit di Perusahaan; kualitaskepemimpinan SDM baik yang duduk dalam kepengurusan serikat pekerja / serikat buruh maupun dalam LKS Bipartit; serikat pekerja/serikat buruh merasa tertandingi dengan keberadaan LKS Bipartitdi Perusahaan; dan kurangnya jumlah MHIdi setiap kabupaten/kota dan provinsi. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja baik di kabupaten/kota atau provinsidalam melakukan pendekatan kepada pelaku proses produksi barang dan jasa (pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah) dalam memasyarakatkan LKS Bipartit di Perusahaan.   The purpose of this study is to explore the factors that cause the LKS Bipartite to be ineffective in preventing industrial relations disputes in the company. The research method used is qualitative with a case study approach and the data was collected through in-depth interviews with employers, workers / laborers, labor unions and industrial relations mediator (MHI) for employees both in the regions and in the Ministry of Manpower. Some of the findings obtained from this study indicate that the factors that cause the ineffectiveness of the LKS Bipartite to prevent industrial relations disputes in the company such as mental factors of employers and workers / laborers / labor unions who are not concerned with the LKS Bipartite in the company; the quality of human resources both in the management of labor unions and in LKS Bipartite; labor unions feel unrivaled by the existence of the LKS Bipartite; and the lack of MHIin each district / city and province. The results of this study can be used as input for the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia and the Manpower office in the regency / city or province in approaching the perpetrators of the production process of goods and services (employers, workers / laborers, labor unions and the government) in socializing LKS Bipartite in the company. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-03-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/17 10.56259/jwi.v1i1.17 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020; 1-8 2721-2440 10.56259/jwi.v1i1 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/17/9 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/18 2022-08-08T13:46:16Z iwi:RIS driver

Dampak Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Guru Kejuruan Bidang Kemaritiman di Indonesia Putra, Singgih Keahlian Sertifikasi Uji Kompetensi Perikanan Kelautan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) untuk guru kejuruan telah diimplementasikan dalam beberapa program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud RI) dengan verifikasi bukti kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan berpedoman kepada panduan mutu BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Pelatihan berbasis kompetensi (PBK) merupakan suatu pendekatan pelatihan yang menekankan pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap (knowledge, skill, and attitude) untuk memenuhi suatu standar kompetensi. Paper ini merupakan kajian terhadap pengembangan kapasitas SDM Maritim (i.e. tenaga pendidik) sebagai dampak hasil pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang telah dilakukan oleh Kemdikbud RI di Indonesia. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dengan pembahasan literature yang relevan.Tahap awal implementasi PBK pada program pelatihan bidang kemaritiman menunjukkan kelulusan pelatihan dan rekomendasi kompeten bagi semua peserta.    Implementation of competency-based training (CBT) for vocational high school teachers has been done through several priority programs of Ministry of Education and Culture of Indonesia (Kemdikbud RI) during 2016 and 2017 such as Guru Pembelajar (professional teacher sustainable development) and Keahlian Ganda (teacher with dual expertise), with competence proof from skill competency assessment (SCA) organized by Lembaga Sertifikasi Profesi (Professional Certification Institution). CBT can be interpreted as a training approach that emphasizes the development of skills, knowledge, and attitude to meet a standard of competency. This article is a review related to the capacity building of Maritime Human Resource in terms of competency-based education and training conducted by the Ministry of Education and Culture of Indonesia. Data was analysed with statistical descriptive. The initial stage of CBT development in the field of maritime in the training program was proven by the graduation of training and competent recommendation for all teacher participants Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-12-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/18 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020; 120-129 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/18/27 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/19 2022-08-09T02:06:07Z iwi:RIS driver

Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis Jarak Jauh Probabilistic Seismic Hazard Analysis Tahun 2018 di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Madona Pelatihan Teknis Jarak Jauh, Perubahan Perilaku, Hasil Pelatihan, Kesuksesan Pelatihan Keberhasilan sebuah program pelatihan dapat diukur dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari pelaksanaannya sampai dengan beberapa bulan setelah pelatihan tersebut berakhir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  untuk mendapatkan gambaran tentang evaluasi pasca Pelatihan Teknis Jarak Jauh Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, sedangkan model evaluasi yang diaplikasikan mengacu pada model evaluasi Kirckpatrick. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan pedoman wawancara. Sedangkan sumber data berasal dari alumni dan atasan alumni. Hasil dari penelitian ini adalah alumni tidak memiliki hambatan yang cukup berarti (73,64%) dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan di tempat kerjanya, dan program pelatihan ini cukup memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja alumni dan unit kerja/organisasi (69,84%). Namun berdasarkan wawancara mendalam, program pelatihan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja unit kerja/organisasi. Hal ini disebabkan oleh penyusunan Peta PSHA bukan merupakan pekerjaan operasional harian. Peta PSHA akan dibuat sesuai dengan permintaan dari customer. Berdasarkan analisis regresi linier berganda didapatkan bahwa hanya aspek kapasitas personal (P-value = 0,039804) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap peningkatan kinerja alumni. Sedangkan untuk peningkatan kinerja unit kerja/organisasi adalah hanya aspek kesesuaian kompetensi (P-value = 0,016924) yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja alumni.   The success of a training program can be measured by a comprehensive evaluation, from its implementation to several months after the training has ended. Therefore, this research aims to describe related to the post evaluation of the PSHA Online Technical Training in 2018 at Meteorology, Climatology and Geophysics Agency. The research uses a quantitative and qualitative descriptive approach, and the evaluation model refers to the Kirckpatrick evaluation model. Moreover, the instrument of research is a questionnaire and interview guidance. Data resources are from graduates and their leaders. The result of this study are a graduate can implement knowledge and skills in its office without significant resistances (73,64%), as well as the training can give sufficient effect in improving for the graduate and organization performances (69,84%). But, this training can’t give a significant result in the organization's performance improving. It’s due to the creating of PSHA Map which doesn’t operational work in their office. This map can create at the request of the customer.  Based on multiple linear regression analysis that only the personal capacity aspect (P-value = 0.039804) has a partially significant effect on improving alumni performance. Whereas to improve the performance of work units/organizations is only the competency suitability aspect (P-value = 0.016924) which has a significant influence on the performance of alumni. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-07-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/19 10.56259/jwi.v1i2.19 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020; 61-71 2721-2440 10.56259/jwi.v1i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/19/23 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/25 2020-12-23T19:51:31Z iwi:ORI driver

Evaluasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Sumas, Sugiarto Keywords: Briefing: Evaluation: Migrants; Training. Kata Kunci: Evaluasi: Migran: Pelatihan: Pembekalan. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan pembekalan tata cara kedatangan, bekerja, dan hidup di negara tujuan, serta kembali ke Indonesia dengan baik. Penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat PAP untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah di luar negeri dan keberlanjutannya setelah tidak ada lagi pengaturan PAP dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metodologi penelitian menggunakankombinasi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dengan pendekatan trianggulasi dari Creswell J.W. dan model evaluasi dari Kirkpatrick. Sumber data berasal dari Pejabat Kementerian / Lembaga, ILO, World Bank, Instruktur PAP, PMI bermasalah, buku, dokumen, jurnal hasil penelitian, kuesioner, dan lain-lain. Hasil penelitian menemukan bahwa PAP bermanfaat untuk mencegah munculnya PMI bermasalah di luar negeri. Pada umumnya PMI bermasalah berasal dari PMI non prosedural / ilegal dan tidak pernah mengikuti PAP. PMI melalui penempatan berdokumen dan prosedural dapat dipastikan mengikuti PAP sebelum keberangkatannya ke luar negeri. Di masa depan PAP akan tetap dilaksanakan, terbukti dari adanya pengaturan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya disarankan adanya evaluasi manfaat PAP/ OPP bagi PMI pada tingkat perilaku dan tingkat hasil. Final Pre-departure Briefing (PAP) is a pre-departure provision process regarding arrival, working and living in the destination country, and how to return properly to Indonesia. This research aims to discover the benefit of PAP in prevention Indonesian Migrant Workers having problematic working overseas and its sustainability after there is no longer PAP in Law Number 18 of 2017. The research methodology utilized both qualitative and quantitative approach from Creswell J.W., and evaluation model from Kirkpatrick. Data source is from Ministry / Institution officials, ILO, WB, PAP instructor, PMIs, books, documents, research journal, questionnaires, etc. The results of the study found that PAP is beneficial to prevent the emergence of problematic PMIs abroad. Broadly speaking, problems regarding PMI originated from non procedural/illegal process, and those who do not join the PAP procedure. PAP will continue to be implemented, it can be proven from the PP no 10 year 2020 concerning Procedures for the Placement of Indonesian Migrant Workers by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency. Further research is strongly needed to evaluate the benefit of PAP/OPP at the behavioral and result levels. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-12-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/25 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020; 130-139 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/25/28 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/27 2022-08-08T13:45:48Z iwi:ORI driver

Pembangunan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pendekatan Whole of Government Megawandi, Yan tourism development, acceleration, Whole of Government. Penelitian ini melihat bagaimana kinerja pembangunan pariwisata dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari sudut pandang Whole of Government (WOG). Metode yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif serta menggambarkannya secara deskriptif – analitik. Untuk mengetahui kinerja pembangunan pariwisata peneliti menggunakan beberapa aspek yaitu: sumbangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, manfaat pariwisata, serta peran pariwisata dalam perlindungan dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan untuk melihat faktor yang berpengaruh dari sudut pandang ini, dilihat dari aspek: koordinasi antar organisasi, sharing informasi, kapasitas organisasi, fleksibilitas dan budget. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung sudah cukup baik namun masih belum optimal terutama bila dibandingkan dengan potensi besar yang dimiliki Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari sudut pandang WOG, yaitu koordinasi antar organisasi dan sharing informasi masih menjadi kendala. Kata kunci: Pembangunan pariwisata, percepatan, dan Whole of Government.   This study to observe the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung and the factors influencing the performance using the perspective of Whole of Government (WoG). The method used is a qualitative approach and descriptive-analytic. To understand the performance of tourism development, research used several aspects: tourism contribution to regional economy, tourism benefits, and the role of tourism in the protection and development of natural resources and the environment. Meanwhile, to see the influential factors from the perspective of WoG, the aspects viewed are: coordination among organizations, information sharing, organization capacity, flexibility and budget. The finding of this research shows that the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung is adequately good, however it is still not optimum, especially when it is compared to the great tourism potential of Kepulauan Bangka Belitung. Furthermore, the factors influencing the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung were observed from the perspective of WoG, which are coordination among institutions and information sharing, are still problematic. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-07-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/27 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020; 108-119 2721-2440 10.56259/jwi.v1i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/27/26 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/30 2022-08-08T13:45:19Z iwi:ORI driver

Manajemen Organisasi Pembelajar di Institusi Publik Marpaung, Pangihutan Marlin Learning, Training, Learning Organization, Leadership Manajemen Organisasi Pembelajar adalah program pengembangan kompetensi ASN terpadu dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik ASN yang dinilai masih jauh dari tuntutan globalisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebiasaan dan perilaku belajar ASN; mengidentifikasi pola kepemimpinan mengelola strategi pembelajaran;  mengidentifikasi peran sarana dan prasarana (sarpras) pembelajaran; dan menguraikan langkah strategis pembina kepegawaian mengelola pembelajaran. Metode penelitian kualitatif menggunakan kuesioner Organizational Learning Self-Assessment kepada 112 pimpinan ASN yang telah mengikuti organisasi pembelajar dalam Pelatihan Kepemimpinan. Penelitian juga menghimpun praktik organisasi pembelajar di 10 Kementerian, LPNK, Propinsi, Kabupaten dan Kota yang berhasil mengembangkan kompetensi ASN melalui program non-pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari skala 1 – 5, nilai rata-rata 4.25 (sangat baik) untuk semua butir tujuan penelitian. Analisis kebiasaan dan perilaku belajar ASN nilai 4.46; Potret kepemimpinan dan arah strategi pembelajaran sebesar 4.30; dan identifikasi peran sarpras pembelajaran sebesar 4.01. Peta kekuatan pada aspek komunikasi pembelajaran; ketersediaan umpanbalik; relevansi tujuan pembelajaran; pimpinan sebagai model pembelajar; dan teknologi sarpras mendukung pembelajaran. Aspek pembenahan diperlukan pengelolaan permasalahan pembelajaran; peran pimpinan kurang memberi reward pembelajaran; menetapkan tujuan pembelajaran saat merencanakan kegiatan; dan penyediaan tenaga ahli mengelola coaching pembelajaran. Diperlukan langkah strategis pembina kepegawaian dan pimpinan unit lini dengan menerbitkan kebijakan pengelolaan pembelajaran dari tahap merancang sampai mengevaluasi pembelajaran. Peran lembaga pelatihan tidak hanya menyelenggarakan pelatihan mandatory; tetapi juga mengembangkan kompetensi pimpinan unit lini mengelola pembelajaran.   Learning Organization management is integrated and continuous for Civil Service Apparatus (ASN, in short) competency development programs, in order to increase public service quality by ASN that is still considered not in line with globalization demands. The research objectives are to analyze organizational habits and learning behavior; to identify leadership’s role in learning direction; to identify impact of organizational sources to learning; and to elaborate strategic steps of personnel in managing learning organization. Qualitative research method utilizes published questionnaire on Organizational Learning Self-Assessment given to 112 leaders of ASN that had attended learning organization session in Leadership Training. The research also collects learning organization practices from 10 selected ministries, non-ministries, and local government that had been successful to develop competency of ASN through learning organization programs. The findings show that, out of 1 to 5 scale, the average score of 4,25 (very good results).  The score on organizational habits and learning behavior is 4.46; leadership’s role in learning direction is 4.30; and identification impact of organizational sources to learning is 4,01. The strengths are on sharing communication to boost learning; the leaders as models of learning that provide feedback; and availability of resources and technology to support learning. Limitations are on the lack of competency in managing learning challenges; learning objectives were not considered when planning unit activities; and the absence of coaching in learning.To achieve success in learning organization, regulations on learning is needed to facilitate learning feedback.To achieve success in learning organization, regulations on learning is needed to facilitate learning feedback. Collaboration of work units responsible to personnel with unit leaders is crucial from planning until evaluation of learning. And th role of training units should not implement mandatory trainings only; but also to develop competency unit leaders in managing learning organization in their respective work units. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-07-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/30 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020; 100-107 2721-2440 10.56259/jwi.v1i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/30/24 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/31 2022-08-08T13:47:13Z iwi:ORI driver

Evaluasi Pencapaian dan Metode Penetapan Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun 2015 – 2019 Cepi Safrul Alam Keywords : Original Revenue (PAD), Motor Vehicle Revenue Fees (BBNKB) , Motorized Vehicle Tax (PKB), Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan  kontribusi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten 2019. Kedua jenis penerimaan ini dihasilkan oleh Badan Pendapatan Provinsi Banten yang memiliki 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Meski memberikan kontribusi yang besar ternyata BBNKB tidak memenuhi target realisasi seperti PKB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian target BBNKB setiap UPT dan bagaimana metode penetapan yang digunakannya dan mengapa capaian target BBNKB lebih rendah dari PKB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dari Miles dan Huberman. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara, sedangkan data target dan realisasi penerimaan menggunakan data dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa hanya ada 2 UPT yang terus mencapai target dan pada tahun 2019 terdapat 4 UPT yang tidak mencapai target. Kemudian,  belum ada metode penetapan BBNKB yang secara khusus digunakan oleh UPT dan terdapat faktor lain yang menyebabkan rendahnya capaian target BBNKB dibanding PKB selain LPE dan PDRB. Rekomendasi yang penulis sampaikan ada dua, yaitu: Pertama, merumuskan metode penetapan BBNKB tiap UPT sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya masing-masing. Kedua, melakukan penelitian lebih lanjut terhadap  UPT yang tidak mencapai target pada tahun 2019  yang semuanya berada di wilayah Polda Metro Jaya.   Motor Vehicle Revenue Fees (BBNKB) and Motorized Vehicle Tax (PKB) make the greatest contributions to the 2019 Banten Province Original Revenue (PAD). Both types of revenue are generated by the Banten Province Revenue Agency which has 11 Technical Implementation Units (UPT) which scattered in the regencies and cities of Banten Province. Despite the large contribution, BBNKB did not meet the realization target like PKB. The purpose of this study was to determine the achievement of BBNKB revenue targets for each UPT and to find out the target setting method used and the causes of achieving BBNKB targets lower than PKB. This study uses a qualitative approach from Miles and Huberman. The data collection technique was carried out with documentation and interview studies, while the target data and revenue realization used data from 2015 to 2019. From the results of this study it was found that there were only 2 UPTs that continued to reach the target and in 2019 there were 4 UPTs that did not reach target. Then, there is no BBNKB determination method specifically used by UPT and there are other factors that cause the BBNKB target to be lower compared to PKB besides LPE and GRDP. The recommendations that the authors convey are twofold, namely: First, formulating the BBNKB determination method for each UPT in accordance with the factors that influence each. Second, conduct further research on UPT that did not reach the target in 2019, all of which are located in the Greater Jakarta Metropolitan Area. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-07-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/31 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020; 87-99 2721-2440 10.56259/jwi.v1i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/31/25 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/33 2022-08-08T13:50:51Z iwi:RIS driver

Kontribusi Pelatihan Peningkatan Kompetensi Eselon IV Terhadap Organisasi Sasongko, Bungkus Hisan, Nailul Kompetensi manajerial penyelenggaraan pengajar kontribusi Pelatihan Peningkatan Kompetensi Eselon IV di Kementerian Keuangan merupakan salah satu upaya  untuk menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memimpin sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pelatihan ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kompetensi manajerial eselon IV terutama dalam memimpin dan mengelola unit organisasinya. Namun setelah dilakukan pelatihan beberapa tahun yang lalu,  sampai saat ini belum diperoleh informasi  mengenai kontribusi alumni dalam perbaikan kinerja organisasinya.  Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui kontribusi pelaksanaan PPK Eselon IV terhadap organisasi melalui kompetensi manajerial alumni . 2) Memperoleh gambaran indikator-indikator kegiatan PPK  Eselon IV yang berkontribusi bagi peningkatan kompetensi manajerial peserta. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dan tipe deskriptif dalam menentukan tingkat keberhasilan pelatihan dan peran alumni peserta PPK  Eselon IV dalam mendukung  kinerja organisasi dari sisi kompetensi manajerial. Hasil penelitian ini menunjukkan PPK   Eselon IV memiliki manfaat bagi tercapainya IKU para alumni. Hasil ini menggambarkan bahwa secara umum bahwa hasil  dar PPK  Eselon IV memberikan dampak terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan Keberhasilan pelaksanaan PPK  Eselon IV dalam membantu pencapaian organisasi dapat diperoleh karena peran penyelenggara dan pengajar dalam kegiatan pelatihan. Keberhasilan penyelenggara ditunjukkan dengan sarana dan prasarana yang  tersedia untuk mendukung kelancaran kegiatan pelatihan ini. Pengajar yang menguasai materi serta penyampaian materi yang dapat mendorong peserta dalam memahami serta mewujudkan partisipasi aktif dari peserta pelatihan.   Echelon IV Competency Enhancement Training (CET) at the Ministry of Finance is one effort to provide human resources who have the ability to lead in accordance with organizational needs. This training This training was held with the intention to improve the ability of echelon IV in leading and managing their organizational units. However, after training was done a few years ago, To date no information has been obtained regarding the contribution of alumni in improving the performance of their organizations. This study aims to 1) Determine the contribution of the implementation of PPK  Eselon IV to the organization through alumni managerial competence. 2) Obtain an overview of KDP IV activity indicators that contribute to enhancing participant managerial competency. The results of this study indicate PPK  Eselon IV has benefits for the achievement of KPIs for alumni. These results illustrate that in general, the results of PPK  Eselon IV have an impact on overall organizational performance. The success of the implementation of PPK  Eselon IV in assisting organizational achievement can be obtained because of the role of organizers and teachers in training activities. The success of the organizers is demonstrated by the facilities and infrastructure available to support the smooth running of this training activity.  Teachers who master the material and the delivery of material that can encourage participants to understand and realize the active training participants      Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-02-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/33 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 4 (2020): Desember 2020; 217-223 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/33/36 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/38 2022-08-08T13:50:23Z iwi:RIS driver

Aktualisasi Latsar Melalui Workshop Implementasi Nilai-Nilai Aneka Bagi Dosen Sebagai ASN Novia, Lely Rauf, Muhammad Hasan Amin, Fatimah Hidayahni Sejati, Andri Estining Akhmad, Muhammad Akhyar ANEKA pelatihan dasar workshop Latar belakang: ANEKA merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kelima nilai tersebut adalah nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang wajib diimplementasikan dalam program aktualisasi pada pelatihan dasar (latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil Kemenristek Dikti. Tujuan :Tujuan penelitian adalah implementasi nilai-nilai ANEKA melalui Workshop Implementasi Nilai-Nilai ANEKA bagi dosen  Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar sebagai Aparatur Sipil Negara.Metode: Jenis penelitian ini adalah pre eksprimen dengan subjek dosen jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Aktualisasi dilakukan dari tanggal 09 September sampai dengan 21 November 2019 di UNM Makassar. Rincian kegiatan aktualisasi adalah: konsultasi rancangan aktualisasi; survey pengetahuan nilai ANEKA pra workshop; workshop implementasi nilai ANEKA pada dosen ASN; evaluasi pasca workshop implimentasi nilai ANEKA dan evaluasi implementasi nilai ANEKA. Instrumen peneltian ini adalah pretest, postest, dan self evaluation. Data pretest dan posttest diambil gainscore dan dianalisis menggunakan statistik inferensial parametrik dengan uji one-sample t-test dilengkapi uji normalitas dengan bantuan SPSS 16.0 for Windows. Data self evaluation dianalisis dengan deskriptif. Hasil: Dari analisis data didapatkan gainscore terdistribusi normal dengan nilai signifikansi one sample Kolmogorov Smirnov sebesar 0.015. Hasil uji hipotesis disimpulkan terdapat pengaruh workshop ANEKA terhadap implementasi nilai-nilai ANEKA dengan nilai signifikansi one sample t test sebesar 0.000. Seluruh kegiatan aktualisasi bernuansa ANEKA. Penemuan Penting: Seluruh kegiatan riset  dilaksanakan dengan bernuansa ANEKA. Rekomendasi: Pertama, Kegiatan Workshop perlu diberikan tidak hanya kepada dosen melainkan juga pegawai dan staf Jurusan Bahasa Inggris, FBS, UNM. Kedua, Kegiatan Worshop lanjutan perlu dilakukan agar ASN semakin paham akan nilai-nilai ANEKA dan pentingnya internalisasi dan implementas dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk ASN yang berkualitas. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-02-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/38 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 4 (2020): Desember 2020; 208-216 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/38/35 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/40 2022-08-08T13:46:38Z iwi:RIS driver

Integrasi Model SAMR (Subtitution, Augmentation, Modification, and Redefinition) pada Diklat Jarak Jauh Balai Diklat Keagamaan Makassar Zainal, Muh Subtitution, Augmentation, Modification, Redefinition, Training Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui integrasi model SAMR pada diklat jarak jauh yang dilaksanakan oleh BDK Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di BDK Makassar dengan informan yang berasal dari Kepala BDK Makassar, Kepala Seksi Teknis Pendidikan dan Keagamaan BDK Makassar, Widyaiswara dan peserta Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk menganalisis fokus penelitian yaitu integrasi model SAMR pada diklat jarak jauh pada penggunaan e-learning dengan flatform Learning Manajemen Sistem (LMS) Moodle. Integrasi SAMR diukur melalui indikator yang terdiri dari level Subtitution, Augmentation, Modification, dan Redefinition. Instrumen penelitian yang digunakan adalah format wawancara dan dokumentasi dalam bentuk data aktivitas pada aplikasi LMS Moodle. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Diklat Jarak Jauh menggunakan Sistem e-learning dengan flatform Moodle pada BDK Makassar telah memenuhi beberapa indikator dari Model SAMR yang terdiri dari level subtitusi, augmentasi, modifikasi dan redefinisi (SAMR). Keterpenuhan keempat level tersebut ditemukan pada proses perencanaan diklat, seleksi calon peserta diklat secara online dengan google formulir, pelaksanaan diklat dengan menggunakan LMS Moodle dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan diklat dengan menggunakan fitur kuis pada LMS Moodle. Pada prosesnya telah ditemukan model transformasi diklat dari model diklat konvensional secara tatap muka menjadi diklat virtual dengan dukungan perangkat elektronik dan interface teknologi informasi dalam bentuk aplikasi LMS Moodle pada URL http://blc.bdkamakassar.web.id.   This research aims to find out the integration of SAMR models in remote training implemented by BDK Makassar. This research was conducted in BDK Makassar with informants from the Head of BDK Makassar, Head of The Technical And Religious Section of BDK Makassar, Widyaiswara and participants of the Technical Training of Education and Religion. This research is a qualitative study to analyze the focus of research namely the integration of SAMR models in remote training on the use of e-learning with moodle flatform Learning Management System (LMS). SAMR integration is measured through indicators consisting of Subtitution, Augmentation, Modification, and Redefinition levels. The research instruments used are interview formats and documentation in the form of activity data on moodle LMS applications. The data of the results of the study was analyzed using qualitative data analysis techniques. The results showed that the implementation of Remote Training using e-learning system with moodle flatform in BDK Makassar has met several indicators of SAMR Model consisting of Subtitution, Augmentation, Modification and Redefinition (SAMR) levels. The fullness of the four levels is found in the training planning process, the selection of prospective trainees online with google form, implementation of training using Moodle LMS and implementation of training implementation evaluation using quiz feature on Moodle LMS. In the process, a training transformation model has been found from a conventional training model face-to-face into a virtual training with the support of electronic devices and information technology interfaces in the form of Moodle LMS applications in the http://blc.bdkamakassar.web.id Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-12-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/40 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020; 155-163 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/40/30 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/41 2022-08-08T13:47:42Z iwi:ORI driver

Evaluasi Pembangunan Budaya Integritas Pemerintah Provinsi Riau Agus, Arlizman Kolusi Korupsi Nepotisme Pembangunan Budaya Integritas Pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan penanganan kejahatan saja, tetapi perlu pendekatan yang lebih komprehensif termasuk pendekatan moral, psikologi dan sosiologi yang secara konseptual perlu ruang lingkup individu, masyarakat dan organisasi. Penyebab terjadinya korupsi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: kelemahan sistem, integritas sumber daya manusia, dan masalah kultur. Ketiga hal diatas saling berinteraksi sehingga menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi.Pengkajian ini menggunakan evaluasi program CIPP (Context, Input, Process danProduct). Tujuan dari pengkajian ini, yaitu: untuk dapat mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan budaya integritas, mendiskripsikan ancaman dan hambatan pembangunan budaya integritas dan menganalisis pelaksanaan pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau. Adapun manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan pengkajian ini yaitu masukan kepada stakeholder terkait dengan pembangunan budaya integritas dan menjadi bahan rujukan untuk pengkajian lebih lanjut mengenai pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau, dan sebagai bahan umpan balik kepada stakeholder. Berdasarkan hasil analisis terhadap pembangunan budaya integritas yaitu 7 (tujuh) komponen komite integritas dan 16 (enam belas) sistem integritas, dapat disimpulkan bahwa sampai Tahun 2019 pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau masih berada pada tingkat efektif/sedang. Diharapkan pada Tahun 2023 semua komponen pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau sudah mencapai tingkat berdampak/ tinggi, sehingga benar-benar berdampak dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.   The prevention of corruption, collusion and nepotism couldn’t be solved with a crime-handling approach alone, but it needs more comprehensive approaches including moral, psychological and sociological that conceptually need to be in the scope of individuals, communities and organizations. The causes of corruption can be classifiedinto 3 (three) groups, which are: system weakness, integrity of human resources, and cultural problems. The three things above are interacting each other that adding more complexity in the problems.This study used CIPP (Context, Input, Process and Product) evaluation program. The objectives of this study are: to be able to describe the implementation of the development of a culture of integrity, to describe the threats and barriers inbuildingthe culture of integrity, and to analyse the implementation of the integrity culture development in the Government of Riau Province. The benefits of the study implementation are to provide input to stakeholders related to the development of An integrity culture and as a reference material for further studies regarding the development of the culture of integrity in the Government of Riau Province, and to be used as a feedback to stakeholders. Based on the results of the analysis of the integrity culture development comprise of 7 (seven) components of the integrity committee and 16 (sixteen) integrity systems above, it can be concluded that until 2019 the development of the integrity culture of the Riau Provincial Government is still at effective/moderate level. Hopefully by Year 2023 all components of the development of a culture of integrity in the Government of Riau Province will have reached a high level of impact, so it will really have an impact in preventing corruption, collusion and nepotism. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-12-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/41 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020; 140-154 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/41/29 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/42 2022-08-08T13:48:05Z iwi:ORI driver

Model Reorientasi Kebijakan Ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan H. Syamsibar employment sector Indonesia masih memiliki masalah besar di bidang ketenagakerjaan, sehingga pemerintah melakukan reorientasi kebijakan untuk mengurangi terjadinya pengangguran yang meningkat setiap tahun. Data BPS Sulawesi Selatan untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sulawesi Selatan Agustus 2019 sebesar 4.97% dari rata-rata 24 kabupaten dan kota, di mana TPT yang paling tinggi adalah Kota Makassar 10.39% dan terendah adalah Kepulauan Selayar 1.17.%. Permasalahan penelitian ini secara umum adalah bagaimana model reorientasi kebijakan ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan triangulasi yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reorientasi kebijakan ketenagakerjaan telah dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Reorientasi yang telah dilakukan selama ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu > 90% dengan realisasi antara 29.34% sampai 83.42%, berupa perencanaan ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, menyediakan pelatihan untuk tenaga kerja, penempatan yang sesuai, perluasan kesempatan kerja dan mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas. Reorientasi kebijakan belum maksimal di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Model reorientasi kebijakan ketenagakerjaan yang tepat untuk diterapkan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Model ini dikembangkan dari sistem, asumsi dan persepsi atas kebijakan ketenagakerjaan dan menjadi pemecahan masalah atas tingginya pengangguran yang terjadi, sehingga model ini diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi pencari kerja mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja.   Indonesia has big problem in employment sector, so the government applied reorientation of policy to descrease of unemployment which increased in every year. The research problem in generally how the reorientation model of employment policy on Government South Sulawesi Province. The research approach used descriptive qualitative. Gathered data through direct observation and interview. The technique of data analysis used triangulation namely data reduction, preparation and verification. The result of research showed that the reqoreientation of employment policy have applied on Government South Sulawesi Province. The reorientation have applied this time has not reached the target > 90% with realization between 29.34% until 83.42%, such as the employment planning, employment information, the training for labor, placement which suitable, the wide of job opportunity and implementation quality of labor. The policy orientation not maximal in employment sector on Government South Sulawesi Province caused the several constraint in applied namely the communication, resource, disposition and bureacracy structure. A model of reorientation of employment policy that is appropriate to be applied on Government South Sulawesi Province. These model to developed from the system, asumption and perception on employment policy and to become the problem solve for unemployment, so these model applied to get easy for job seekers to find work and improve welfare for the workforce. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-12-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/42 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020; 164-170 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/42/31 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/44 2022-08-08T13:49:57Z iwi:RIS driver

Peran Pelatihan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi Dalam Mengelola Sampah Mandiri (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Rosadi, Imam motivation, training, participatory approach and waste. This training of waste management is carried out by Environmental Departement of Bangka Belitung Province, in order to improving the quality of human resources in the field of waste through training. Training carried out are related to efforts to increase motivation of community to self to manage of waste. Community awareness to manage of waste independently must be improved because the economic potential of waste is very large. This training provides knowledge to the community in making compost and utilizing used plastics into handicrafts that have economic value. The method used in this training is a participatory approach, with this method the respondents consist of the training participants. Respondents participate directly in interviews, training, dialogue and execution. Through the implementation of this training, it is hoped that it will be able to increase understanding of the world of solid waste to the community and have an influence on increasing people's motivation to manage their waste independently. Keywords: motivation, training, participatory approach and waste. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-02-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/44 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 4 (2020): Desember 2020; 199-207 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/44/34 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/48 2022-08-08T13:49:26Z iwi:ORI driver

Pengembangan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Anti Korupsi (Studi Kasus PNS Pemerintah Kota Pontianak) Zainuddin, Sofiati Anti korupsi kapasitas perilaku Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak dan pengaruhnya terhadap perilaku anti korupsi PNS. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksploratif. Prosedur analisis data yang digunakan adalah model dari Miles dan Huberman, pengumpulan data dengan wawancara terhadap key informan dan informan pelengkap, observasi langsung ke lapangan, serta mengkaji dan menganalisis dokumen. Hasil penelitian pengembangan kapasitas dan pengaruhnya terhadap perilaku anti korupsi pegawai negeri sipil di kota Pontianak dapat dianalisis melalui beberapa aspek yaitu (1) peningkatan pengetahuan dan keterampilan PNS, (2) rekrutmen PNS dan seleksi pejabat yang dilaksanakan dengan transparan. Pengembangan kapasitas juga dilakukan dengan (3) menyusun rencana pengembangan pegawai melalui analisis kesenjangan kompetensi, kemudian (4) program peningkatan disiplin aparatur, dengan menerapkan mekanisme reward and punishment yaitu penindakan dengan tegas terhadap pelaku korupsi dengan memecat PNS yang terbukti korupsi (5) menerapkan program peningkatan kesejahteraan pegawai, serta (6) penguatan dalam pencegahan korupsi dengan program pemberantasan korupsi terintegrasi (7) Pengaruh pengembangan kapasitas terhadap perilaku anti korupsi PNS Kota Pontianak, hasil analisis dari aspek pengetahuan sudah baik, dan dari aspek perilaku cukup baik, yang diperkuat dengan pengakuan masyarakat. Namun masih ditemukan praktek penerimaan gratifikasi menjelang hari raya agama dan masih ada PNS yang dipecat karena menjadi pelaku tipikor. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-02-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/48 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 4 (2020): Desember 2020; 187-198 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/48/33 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/51 2022-08-08T13:48:55Z iwi:ORI driver

Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Produksi Madu Lebah Hutan (Apis dorsata) di KDHTK Diklat Sisimeni Sanam, Kabupaten Kupang Mooy, Budy Zet lebah madu hutan habitat produksi masyarakat Madu merupakan salah satu produk hutan yang memiliki nilai sosial-ekonomi tinggi, dan digunakan secara luas untuk berbagai kebutuhan manusia. Kontinuitas produksi madu hutan sangat menentukan ketersediaan dan nilai manfaatnya, sehingga perlu perhatian untuk menjamin keberlanjutan habitat dan produksinya. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik petani dan dinamika kelompok tani pencari lebah madu hutan, pemetaan sebaran koloni, produksi dan pemanenan madu hutan lestari. Observasi lapangan dan wawancara tersrtuktur dilakukan dengan para pihak untuk mendapatkan informasi yang relevan. Hasil riset mengindikasikan mayoritas yang terlibat sebagai pencari lebah madu hutan memiliki profesi utama sebagai petani lahan kering dengan beternak dan mencari madu hutan sebagai usaha lainnya. Kelompok masyarakat yang mencari lebah madu hutan mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir, berasal dari pemecahan kelompok lama maupun kelompok baru yang dibentuk mandiri oleh masyarakat. Myristica sp., merupakan jenis tumbuhan yang memiliki preferensi tertinggi oleh lebah madu hutan untuk membentuk koloni dan sarang dibandingkan jenis lain. Produksi madu hutan mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir sebagai respons terhadap tekanan dan perubahan lingkungan habitat serta kapasitas teknis dari petani. Strategi pemanenan madu hutan secara lestari perlu ditingkatkan melalui aktivitas pendampingan secara berkelanjutan terhadap kelompok masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pengelolaan habitat lebah madu pada kawasan HD-SMS diperlukan untuk mengurangi deviasi produksi madu, termasuk mengurangi tekanan lingkungan eksternal dan perbaikan kondisi habitat serta kapasitas petani dalam mengelola sumber koloni madu pada kawasan hutan.   Honey is a forest product that has high socio-economic value, and is widely used for various human needs. The continuity of forest honey production greatly determines the availability and value of its benefits, and its needs attention to ensure the sustainability of habitat and its production. This research aimed to obtaining information on the characteristics of farmers and the dynamics of forest honeybee farmer groups, mapping the distribution of colonies, production, and harvesting of sustainable forest honey in the HD-SMS s area, kupang district. Field observations and structured interviews were carried out with the parties to obtain relevant information. The research results indicated that the majority of those who involved in forest honey bee seekers have the main profession as dryland farmers by raising and seeking forest honey as other businesses. Community groups looking for forest honey bees have increased in the last 4 years, at the beginning of the formation in 2015 as many as 3 groups, increased to 13 groups in 2019   originating from the splitting of old groups and new groups that were formed independently by the community. Myristica sp., is a type of plant that has the highest preference by forest honey bees to form colonies and nests compared to other types. Forest honey production has fluctuated, in 2015 the production  of honey  612 liters, in 2017 it decreased to 468 liters and began to move up in 2019 as much  as 552 liters,  in response to pressures and changes in the habitat environment as well as the technical capacity of farmers. A sustainable forest honey harvesting strategy needs to be improved through sustainable assistance activities for community groups that are directly or indirectly involved. Honey bee habitat management intervention in the HD-SMS area is needed to reduce the deviation of honey production, including reducing external environmental pressures and improving habitat conditions and the capacity of farmers in managing honey colony sources in forest area  in HD-SMS area s, kupang district Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2020-12-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/51 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 1 No. 4 (2020): Desember 2020; 171-186 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/51/32 Copyright (c) 2020 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/59 2022-08-09T02:01:04Z iwi:ORI driver

Efektivitas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Melalui Pembelajaran Jarak Jauh Herawati latsar CPNS metode pembelajaran jarak jauh teori efektivitas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III melalui Metoda Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) yang dilaksanakan oleh PT. LPP Agro Nusantara Wilayah Medan bekerjsama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Metoda pengambilan sample mempedomani Tabel Sample Morgan dan Krejcle dengan teknis Systematic Random Sampling. Jenis penelitian bersifat Analisis Deskriptif. Penelitian efektivitas mempedomani teori David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa Pelaksanaan Latsar CPNS melalui metoda pembelajaran jarak jauh telah dilaksanakan dengan efektif ditinjau dari  : 1) Indikator Hasil Kelulusan Peserta  100 %  dengan kualifikasi nilai memuaskan 96 % dan sangat memuaskan 4 %.  2) Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82.665 (Kinerja Mutu Pelayanan “ Baik” ) dan 3) Indikator Produk Kreatif yang dihasilkan oleh penyelenggara dan tenaga pengajar telah mendukung keberhasilan pelaksanaan Latsar. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas Latsar dapat dijadikan referensi untuk peningkatan efektivitas Latsar dimasa mendatang yaitu  1) peserta harus mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi internet, 2) penyelenggara harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai serta 3) meningkatkan kompetensi penyelenggara dan  tenaga pengajar. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/59 10.56259/jwi.v2i1.59 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021; 45-56 2721-2440 10.56259/jwi.v2i1 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/59/42 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/64 2022-08-09T01:59:45Z iwi:ORI driver

Evaluasi Program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat Rusniyati, Baiq program evaluasi pelatihan dasar CPNS NTB Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kualitas penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS pada Pemerintah Provinsi NTB. Penelitian ini berupa evaluasi program dengan model CIPP (context, input, process, product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, lembar observasi, dan analisis dokumen. Analisis data mengunakan model Miles dan Huberman melalui display data, reduksi data, dan verifikasi data. Temuan penelitian (1) komponen konteks menunjukkan bahwa landasan program sangat jelas. Pola penyeenggaraan Latsar CPNS adalah pola fasilitasi penjaminan mutu oleh BPSDMD Provinsi NTB terhadap Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu melalui perjanjian kerja sama.  (2) Komponen input menunjukkan bahwa peserta sebanyak 265 orang,  tenaga pelatihan, serta sarana dan prasarana telah memenuhi ketentuan dan standar LAN dalam pelaksanaan Latsar CPNS. (3) Komponen Proses menunjukkan bahwa pembelajaran klasikal berjalan dengan baik. Begitu juga dengan pelaksanaan aktualisasi mulai perencanaan sampai habituasi di tempat kerja. Walaupun terkendala pandemic covid-19, namun dapat teratasi dengan intensitas bimbingan dari mentor dan coach. Proses evaluasi berlangsung tertib dan lancar sesuai pedoman yang ada. (4) Komponen Produk menunjukkan bahwa semua peserta dinyatakan lulus. Pemenuhan kompetensi  terlihat dari pelaksanaan habituasi di tempat kerja. Kata Kunci : Evaluasi Program. Pelatihan Dasar CPNS, Model CIPP   The purpose of this study was to explain the quality of the implementation of CPNS Basic Training at the NTB Provincial Government. This research is a program evaluation with the CIPP model (context, input, process, product) developed by Stufflebeam using a descriptive qualitative approach. The data collection instruments in this study were interview guidelines, observation sheets, and document analysis. Data analysis used Miles and Huberman models through data display, data reduction, and data verification. Research findings: (1) the context component shows that the program foundation is very clear. The pattern of implementing Latsar CPNS is a pattern of quality assurance facilitation by BPSDMD NTB Province for Bima and Dompu Regencies through a cooperation agreement. (2) The input component shows that 265 participants, training personnel, and facilities and infrastructure have met the LAN requirements and standards in implementing Latsar CPNS. (3) The process component shows that classical learning is going well. Likewise with the actualization implementation from planning to habituation in the workplace. Even though it is plagued by the Covid-19 pandemic, it can be resolved with intense guidance from mentors and coaches. The evaluation process took place orderly and smoothly according to existing guidelines. (4) The product component shows that all participants have passed. The fulfillment of competencies can be seen from the implementation of habituation in the workplace. Keywords: Program Evaluation, CPNS Basic Training, CIPP Model Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/64 10.56259/jwi.v2i1.64 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021; 21-30 2721-2440 10.56259/jwi.v2i1 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/64/39 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/66 2022-08-09T02:04:49Z iwi:RIS driver

Kompetensi Teknis Penyuluh KB Pasca Pelatihan di Masa Pandemi Covid 19 Bambang Wijonarko Metode media new normal kompetensi teknis Kompetensi teknis menjadi persyaratan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB), dan terus dilakukan peningkatannya melalui pelatihan yang diselenggarakan di BKKBN.  Kompetensi teknis tersebut menjadi bekal penyuluh KB ketika program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)  dihadapkan pada masa pandemi covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi faktual tentang kompetensi teknis penyuluh KB di masa pandemi covid 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif  dengan pendalaman kualitatif melalui online open questions. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kompetensi teknis Penyuluh KB mendapatkan tantangan tidak terduga seiring hadirnya pandemic covid 19, dan memaksa Penyuluh KB melakukan adaptasi terhadap pengelolaan program Bangga Kencana, khususnya pada kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan advokasi. Perubahan mendasar terlihat pada penggunaan metode dan media KIE dan advokasi program di lapangan. Hasil belajar pengembangan metode dan media telah dirasakan manfaatnya oleh  sebagian besar Penyuluh KB. Namun terdapat sebagian Penyuluh KB yang belum dapat mengatasi persoalan pengembangan metode dan media berbasis digital. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan cakupan sasaran pelatihan peningkatan kompetensi teknis melalui pendekatan blended learning, dilakukan segera karena semua Penyuluh KB dituntut dapat beradaptasi dengan kebiasaan normal baru (new normal). Penulis juga menyarankan agar pada masa pandemi covid 19 ini, peningkatan kualitas SDM Penyuluh KB harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran di BKKBN. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-07-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/66 10.56259/jwi.v2i2.66 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021; 105-112 2721-2440 10.56259/jwi.v2i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/66/47 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/67 2022-08-09T01:58:24Z iwi:RIS driver

Pengaruh Partisipasi Taruna dalam Teaching Factory terhadap Hasil Belajar Sutanto, Edy partisipasi taruna hasil belajar politeknik Sidoarjo dan Karawang Teaching Factory atau TEFA merupakan metode pembelajaran berbasis produksi/jasa guna menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/ dunia industri. Melalui metode pembelajaran TEFA peserta didik akan beradaptasi secara langsung dengan kondisi dan situasi industri, sehingga dapat menanamkan mental kerja, meningkatkan kemampuan manajerial dan mampu menghasilkan produk yang mempunyai standar mutu industri. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah pengaruh partisipasi taruna dalam TEFA terhadap hasil belajar. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi yang memiliki tingkatan berbeda-beda, sehingga hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar yang berbeda juga. Penelitian dilakukan dengan menggunakanpendekatan kuantitatif komparatif yang bersifat ex post facto, artinya data dikumpulkan sesudah peristiwa atau isu yang diteliti terjadi. Penelitian dilakukan di Prodi D3 TPPP Poltek Karawang dan Sidoarjo sejak bulan September 2019 hingga Februari 2020.. Jumlah taruna (siswa) pada Prodi D3 TPPP Poltek KP Karawang adalah 85, sedangkan Prodi D3 TPPP Poltek KP Sidoarjo 98, dengan mempertimbangkan populasi yang kurang dari 100, maka penelitian ini menggunakan seluruh Populasi sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi taruna dalam TEFA berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar di kedua Politeknik. Namun demikian, terdapat perbedaan hasil belajar diantara keduanya, hal ini karena adanya perbedaan pada tingkat partisipasi taruna. Hasil dari penelitian ini, berkontribusi sebagai referensi baik bagi institusi pendidikan vokasi maupun para pendidik, untuk mendesain partisipasi taruna dalam metode pembelajaran TEFA, serta menambah literatur studi tentang TEFA khususnya menggambarkan bagaimana perbedaan partisipasi taruna dapat berpengaruh pada keberhasilan studi dalam penerapan metode pembelajaran TEFA.   Teaching Factory or TEFA is a production / service-based learning method in order to produce competent graduates according to the needs of the business world / industry. Through the TEFA learning method students will adapt directly to industrial conditions and situations, so that they can instill a work mentality, improve managerial abilities and be able to produce products that have industrial quality standards. The purpose of this research is to answer the questions of research about how the effect of participating student in TEFA on learning outcomes. This study uses the theory of participation which has different levels, so that this can affect different learning outcomes as well. The research was conducted using a comparative quantitative approach and ex post facto research types, which means the data is collected after the event or issue under study occurs.. The research was conducted at D3 TPPP study program Polytechnic of Marine and Fisheries Karawang and Sidoarjo from September 2019 to February 2020 . The number of students in D3 TPPP study program Polytechnic of Marine and Fisheries Karawang is 85, while Sidoarjo is 98, taking into account a population of less than 100 , then this study uses the entire population as the research sample. The results showed that the participation of students in TEFA had a positive and significant effect on learning outcomes at both Polytechnics. However, there are differences in learning outcomes between the two, this is due to differences in the level of participation of students. The results of this study, contribute as a reference for both vocational education institutions and educators,  to design the participation of student in TEFA, and to add the TEFA study literature, specifically describing how the differences students participation can influence the differences learning outcomes in the application of TEFA learning models. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-03-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/67 10.56259/jwi.v2i1.67 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021; 1-10 2721-2440 10.56259/jwi.v2i1 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/67/37 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/69 2022-08-09T01:57:48Z iwi:RIS driver

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Waduk Sei Pulai di Kota Tanjungpinang Kurniawan, Hendra Putra, Donie Tuah Fitriano collaborative governance pengelolaan waduk kota pangkalpinang pulau bintan Beragamnya permasalahan publik membutuhkan tatakelola pemerintahan dengan konsep-konsep baru agar dapat menemukan solusi bersama. Salah satu permasalahan publik adalah keberadaan Sumber Daya Air (SDA) Waduk  yang kini dalam kondisi terancam kering dan membutuhkan perhatian berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah. Seperti Waduk Sei Pulai yang berada di Kota Tanjungpinang membutuhkan pengelolaan serius bagi keberlangungannya. Kondisi waduk “sedang sakit” dan berpotensi mengalami kekeringan dimasa mendatang akibat terjadinya eksploitasi hutan lindung yang mengelilinginya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses collaborative governance dalam pengelolaan Waduk Sei Pulai mengacu pada proses kolaborasi menurut Vigoda. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe fenomenologi, serta menggunakan teknik triangulasi hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya keterbatasan kapasitas organisasi, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta jaringan dalam pengelolaan Waduk Sei Pulai. Banyaknya stakeholder yang terlibat namun proses kolaborasi yang telah dilakukan belum mampu memperlihatkan dampak yang signifikan dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan Waduk. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah pentingnya menentukan program inovatif bagi pengelolaan Waduk Sei Pulai, penguatan DLHK dan KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinang dalam mengawasi kawasan hutan dan lingkungan waduk menjadi hal penting, melibatkan lebih banyak stakeholder serta perlu dibuat Memorandum of Understanding (MoU) ketika pembagian tugas dan tanggung jawab.   Kata Kunci: collaborative governance, pengelolaan sumber daya air, waduk seipulai, tanjungpinang. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-05-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/69 10.56259/jwi.v2i1.69 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021; 11-20 2721-2440 10.56259/jwi.v2i1 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/69/38 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/70 2022-08-09T02:27:27Z iwi:RIS driver

Pengukuran Kualitas Layanan Pendidikan Metode Servqual Dalam Rangka Menciptakan Loyalitas Peserta Pada Latsar CPNS Tantry Nugroho Kualitas Layanan, Loyalitas Peserta, Latsar CPNS, Kepuasan Peserta Service Quality, Customer Loyalty, Latsar CPNS, Customer Satisfaction Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kepuasan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) bagi CPNS yang berasal dari Kabupaten Muko-Muko yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN  Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Artikel ini menekankan kembali peran widyaiswara dan penyelenggara dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kegiatan Diklat dalam rangka menciptakan loyalitas peserta.  Kepuasan peserta Diklat terhadap kualitas pelayanan diukur dengan metode Servqual yang meliputi 5 dimensi : (1) daya tanggap (responsiveness), (2) empati (emphaty), (3) bukti langsung (tangibles), (4) kehandalan (realibility), dan (5) jaminan (assurance). Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner terhadap 39 peserta Latsar.  Data diolah secara kuantitatif deskriptif. Dari kelima dimensi pengukuran, dua dimensi pelayanan memperoleh nilai rata-rata rendah (tidak puas) yakni empathy dan tangibles, yakni dengan nilai 4,278. Sedangkan untuk dimensi responsiveness, realibility dan assurance mendapatkan nilai rata-rata kepuasan 4,462; 4,471 dan 4,530, artinya peserta puas terhadap pelayanan widyaiswara dan penyelenggara terhadap ketiga dimensi tersebut. Diperlukan strategi yang masif untuk dapat memperbaiki kualitas layanan pada dimensi empathy dan tangibles agar peserta mendapatkan kepuasan, serta loyalitas peserta dan lembaga asal peserta Diklat dapat tercapai.   This study aims to measure the extent of satisfaction of the participants of Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) for CPNS from Muko-Muko District which is organized by Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. This article re-emphasizes the role of widyaiswara and organizers in maintaining and improving the quality of education and training activities in order to create customer loyalty. Training participants' satisfaction with service quality is measured by the Servqual method which includes 5 dimensions: (1) responsiveness, (2) empathy, (3) tangibles evidence, (4) reliability, and (5) assurance. The data collection technique was using a questionnaire to 39 Latsar participants. The data were processed in descriptive quantitative. Of the five dimensions of measurement, the two service dimensions obtained a low average score (dissatisfied), namely empathy and tangibles, with a value of 4.278. Meanwhile, for the dimensions of responsiveness, reliability and assurance, the average score of satisfaction was 4.462; 4,471 and 4,530, meaning that the participants were satisfied with the services of the lecturers and organizers of the three dimensions. A massive strategy is needed to be able to improve service quality on the dimensions of empathy and tangibles so the customer get satisfaction, which is the participants and they institutions origins loyalty can be achieved Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-01-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/70 10.56259/jwi.v2i4.70 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 4 (2021): Desember 2021; 201-212 2721-2440 10.56259/jwi.v2i4 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/70/58 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/72 2022-08-09T02:03:58Z iwi:RIS driver

Metode Leaderless Group Discussion (Studi Kasus Efektivitas Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Latsar CPNS Kemendikbud) Khulaemi, Ahmad Nilai-nilai anti korupsi leaderless group discussion anti korupsi Leaderless group discussion (LGD) merupakan salah satu metode pembelajaran andragogi dimana LGD merupakan cara belajar dengan pertukaran pendapat, ide, dan informasi tentang beberapa topik oleh anggota anggota kelompok tanpa dipimpin oleh pemimpin yang ditunjuk di awal diskusi .  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pembelajaran dalam  penanaman nilai-  nilai anti korupsi bagi dosen dengan pola leaderless group discussion  pada latsar CPNS Kemendikbud 2020. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan metode leaderless group discussion ini penyampaian materi pelatihan akan tercapai sesuai dengan rencana pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode quosi eksperimental  dengan survei sederhana  menggunakan pertanyaan terbuka pada Microsoft form  dalam pengumpulan data dan jumlah responden sebanyak 136 orang Dosen dari berbagai perguruan tonggi diseluruh Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) 92 % responden mengetahui metode pembelajaran LGD; (2) 84 % responden merasa lebih mudah memperoleh materi dengan metode LGD; (3) Kelebihan metode LGD adalah peserta aktif 56 %; (4) Kekurangan metode LGD oleh responden adalah waktu lebih lama sebanyak 88 responden.(5) Identifikasi anti korupsi ditempat kerja  ditemukan sebanyak 95 %; (6) rencana aksi anti korupsi ditempat kerja  setelah mengikuti latsar 99 % sudah mampu merencanakan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa metode Leaderles Group Discussion (LGD) sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran penanaman nilai-nilai anti korupsi pada Latsar CPNS.   Leaderless group discussion (LGD) is one of the andragogical learning methods where LGD is a way of learning by exchanging opinions, ideas, and information on several topics by group members without being led by the leader appointed at the beginning of the discussion. This study aims to develop a learning method in instilling anti-corruption values ​​for lecturers with a leaderless group discussion pattern on the CPNS Ministry of Education and Culture 2020. The problem in this study is whether with the leaderless group discussion method the delivery of training material will be achieved according to the learning plan. This study used an experimental quosi method with a simple survey using open questions on Microsoft form in data collection and the number of respondents was 136 lecturers from various Tonggi colleges throughout Indonesia. The results of this study indicate: (1) 92% of respondents know the LGD learning method; (2) 84% of respondents found it easier to obtain material using the LGD method; (3) The advantages of the LGD method are 56% active participants; (4) The disadvantage of the LGD method by respondents is that it takes 88 respondents longer. (5) Anti-corruption identification in the workplace is found to be 95%; (6) the anti-corruption action plan in the workplace after following the training program 99% are able to plan. The conclusion of this research is that the Leaderles Group Discussion (LGD) method is very suitable to be applied in learning to instill anti-corruption values ​​in CPNS Latsar. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-06-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/72 10.56259/jwi.v2i2.72 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021; 85-92 2721-2440 10.56259/jwi.v2i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/72/45 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/74 2022-08-09T02:01:58Z iwi:ORI driver

Analisis Efektivitas Pelatihan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan supriyanto, supriyanto Efektivitas pelatihan kecamatan pelatihan paten Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah efektifitas pelatihan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) dan penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor efektifitas pelatihan paten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam kepada penyelenggara pelatihan, instansi pengirim peserta pelatihan, instansi pembina program paten. Temuan penelitian efektifitas pelatihan paten terkait dengan faktor  (1) Penyelenggara Pelatihan: a) penyelenggara  tidak menyiapkan surat pernyataan yang harus diisi oleh intansi pengirim peserta mengenai jaminan keefektifan pelatihan paten, b) penyelenggara tidak tegas menolaknya peserta yang tidak sesuai dengan kriteria persyaratan, dan c) materi pelatihan paten belum berbasis kemajuan teknologi informasi. (2) Intansi Pengirim Peserta Pelatihan: a) dukungan dan komitmen pimpinan kecamatan memegang peranan penting dalam pengiriman peserta pelatihan dan penerapan hasil pelatihan di lingkungan kerja, b) mutasi pegawai yang tidak singkron dengan pembinaan pegawai, sehingga alumni peserta pelatihan  tidak menerapkan hasil pelatihan di tempat kerjanya, c) terbatasnya anggaran dan sarana prasarana pendukung paten,  dan d) harapan pengembangan pelatihan paten berbasis teknologi informasi. (3) Intansi Pembina Program Paten: program paten menjadi referensi materi pelatihan paten. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan efektifitas pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan sehingga lebih efektif dan efisien Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-06-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/74 10.56259/jwi.v2i2.74 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021; 57-70 2721-2440 10.56259/jwi.v2i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/74/43 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/76 2022-08-09T02:00:26Z iwi:ORI driver

Tindak Pengancaman dan Penyelamatan Muka dalam Komunikasi Virtual di Grup Whatsapp “WI Teknis BDK Surabaya” Jamal, Jamal tindak pengancaman muka, tindak penyelamatan muka. parameter sosiokultural Komunikasi di media sosial  whatsapp terindikasi banyak mengandung tindak pengancaman muka yang serius. Komunikator di whatsapp kurang menyadari kebutuhan muka komunikan sehingga ditemukan tuturan yang bernada menyinggung harga diri dan merugikan orang lain. Inilah yang mendorong penelitian deskriptif kualitatif dengan ancangan netnografi subjek penelitian 31 widyaiswara  anggota grup whatsapp “WI Teknis BDK Surabaya”. Data percakapan dikumpulkan dengan cara partisipan terlibat yang di-screenshots dianalisis  secara kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk tindak pengancaman muka komunikan berupa ujaran yang berisi ketidaksetujuan, kritik, ejekan, pertentangan, emosi kasar, cerita hoaks, topik menghasut, panggilan merendahkan, memerintah, menawarkan, dan emosi marah,  sedangkan bentuk tindak pengancaman muka komunikator berupa ujaran meminta maaf, menerima pujian, merendahkan diri, menerima ucapan terima kasih, menerima permintaan maaf, menerima pujian, menerima tawaran, berhenti memikirkan kesalahan orang, memaafkan, tidak membuka kekurangan orang lain, memperbaiki kesalahan orang,  mengyampaikan ketidaksetujuan dan marah secara tidak langsung, mengurangi tensi dengan humor. Bentuk tindak penyelamatan muka disampaikan dengan strategi (a) penyelamatan muka apa adanya, berupa tidak membuka aib, menyampaikan ketidaksetujuan secara tidak langsung, mengurangi tensi dengan humor, marah tidak secara langsung (b) penyelamatan muka positif, berupa bersikap kooperatif, mengakui  adanya persamaan (c) penyelamatan muka negatif, berupa meminimalkan daya,  menggunakan pertanyaan sebagai pengganti perintah, dan (d) penyelamatan muka tersamar, berupa menggunakan implikatur percakapan. Faktor parameter sosiokultural yang menentukan tindak pengancaman dan penyelamatan muka adalah status sosial, kekuasaan relatif, tingkat keakraban. Untuk mereduksi tingkat ancaman dalam rangka menyelamatkan muka, komunikator memanfaatkan  faktor  keakraban. Disarankan pengguna whatsapp menyadari kebutuhan muka dan faktor sosiokultural dalam komunikasi, pengambil kebijakan mempertimbangkan hasil penelitian ini dalam pengembangan kompetensi kepribadian dan sosiokultural ASN. Kata kunci: tindak pengancaman muka, tindak penyelamatan muka. parameter sosiokultural   There are indications that communication on whatsapp social media contains serious face threatening act. Communicators on whatsapp were not aware of the communicants' face needs so there were found speeches that offended their self-esteem and harmed others. This is what encourages qualitative descriptive research with a netnographic approach to research subjects 31 widyaiswara members of the whatsapp group "WI Teknis BDK Surabaya". Data conversations were collected by means of the involved participants that were screenshots, and were analyzed qualitatively and interactively. The results showed that the form of threatening communicants’face was in the form of utterances that contained disapproval, criticism, ridicule, contradiction, abusive emotions, hoax stories, topic of inciting, demeaning calls, ordering, offering, and angry emotions, while the form of threatening communicator's face was apologizing. accepting praise, humbling oneself, accepting thanks, accepting apologies, accepting compliments, accepting offers, stopping thinking about people's mistakes, forgiving, not opening up other people's shortcomings, correcting people's mistakes, conveying disapproval and anger indirectly, reducing tension by humor. The form of face saving act is conveyed with the strategy (a) face saving as it is, in the form of not opening disgrace, conveying disapproval indirectly, reducing tension with humor, indirect anger (b) saving face positively, in the form of being cooperative, acknowledging similarities ( c) saving negative faces, in the form of minimizing power, using questions as a substitute for orders, and (d) saving faces in disguise, in the form of using conversational implicatures. The socio-cultural parameters that determine the act of threatening and saving face are social status, relative power, and level of intimacy. To reduce the level of threat for saving face, communicators take advantage of the familiarity factor. It is recommended that whatsapp users be aware of face needs and sociocultural factors in communication, policy makers consider the results of this study developing personality and sociocultural competencies of state civil apparatus. Keywords: face saving act, face threatening act, sociocultural parameters. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/76 10.56259/jwi.v2i1.76 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021; 31-34 2721-2440 10.56259/jwi.v2i1 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/76/40 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/82 2022-08-09T02:02:37Z iwi:ORI driver

Kualitas Layanan Widyaiswara dan Kepuasan Peserta Pelatihan di BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah Trisnaningsih, Yuli Kualitas layanan kepuasan latihan widyaiswara Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan Widyaiswara terhadap kepuasan peserta pelatihan di BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah dan mengetahui dimensi kualitas pelayanan yang paling berpengaruh terhadapan kepuasan peserta pelatihan. Penelitian melibatkan 210 responden yang merupakan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III,  Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019  sedangkan pengolahan data dilakukan pada tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method. Teknik penyampelan purporsive sampling, dengan metode sequential explanatory. Teknik analisis data dengan uji regresi linier berganda menggunakan bantuan Software Statistical Package for Social Science (SPSS) 23.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Widyaiswara secara keseluruhan (simultan) memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan peserta pelatihan, yaitu sebesar 60,1%, sedangkan pengaruh secara parsial masing-masing dimensi yaitu Tangible sebesar 33,5%,  Reliability sebesar 28%,  Responsiveness sebesar 28,9%, Assurance sebesar 16,3%, dan Emphaty sebesar 42,8%. Dimensi kualitas pelayanan yang paling dominan terhadap kepuasan pesera pelatihan adalah Emphaty sebesar 42,8% Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-06-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/82 10.56259/jwi.v2i2.82 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021; 71-84 2721-2440 10.56259/jwi.v2i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/82/44 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/86 2022-08-09T02:03:20Z iwi:ORI driver

Kearifan Lokal Pijat Bayi bagi Peningkatan Berat Badan Bayi Yuniati, Ina Berat badan bayi kearifan lokal stimulasi pijat bayi Pijat bayi merupakan salah satu kearifan lokal setiap daerah di Indonesia. Namun  fenomena yang terjadi, di perkotaan training bermunculan dilakukan oleh NGO dan sektor swasta tanpa standar, sementara di daerah dilakukan secara turun temurun oleh dukun paraji dan kasepuhan yang tidak pernah dilatih.  Pengambil kebijakan dan Tenaga kesehatan masih belum yakin terhadap kemanfaatan pijat bayi untuk meningkatkan berat badan. Sementara angka stunting di Indonesia masih tinggi 27,67 %, menduduki posisi rangking ketiga  dari 11 Negara WHO ASEAN. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pijat terhadap berat badan bayi ASI eksklusif. Desain  penelitian menggunakan studi kuantitatif, dengan pendekatan crossectional, menggunakan purposive random sampling. Lokasi penelitian di Klinik Pratama Praktik Bidan Anny di Pasar Rebo, dan Puskesmas  Kademangan Jakarta Barat.  Pengambilan data dilakukan selama tiga bulan, April sampai dengan Juni 2020, jumlah responden 30. Pengambilan data primer melalui wawancara langsung, data sekunder diambil dari rekam medis hasil pencatatan pemijatan bayi, dan penimbangan berat badan bayi dalam buku KIA. Analisis data menggunakan analisis univariate,  analisis bivariate menggunakan uji Wilcoxon, analisis multivariate menggunakan regresi logistic berganda. Hasil penelitian menunjukan hypotesa (Ha) diterima, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan stimulasi pijat bayi terhadap perkembangan berat badan bayi ASI eksklusif,  nilai p value 0.031,  perkembangan berat badan bayi ASI eksklusif yang diberikan pijat menunjukan kenaikan yang lebih tinggi selama 6 bulan pertama kehidupan, rata rata kenaikan setiap bulan 773,33 gram, sementara factor ibu dan bayi tidak menunjukan pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian menjadi bukti ilmiah bahwa Kearifan Lokal budaya Pijat bermanfaat  meningkatkan berat badan bayi ASI Eksklusif pada 6 bulan pertama kehidupan. Menjadi evidence penguat kebijakan, memberi keyakinan kepada para praktisi, pejabat pengambil keputusan, dan para orang tua untuk melakukan pijat bayi   sebagai stimulasi peningkatan berat badan secara optimal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-07-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/86 10.56259/jwi.v2i2.86 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021; 93-104 2721-2440 10.56259/jwi.v2i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/86/46 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/87 2022-08-09T02:09:18Z iwi:ORI driver

Evaluasi Program Desa Inovasi Budidaya Ikan Patin Perkasa Ditengah Pandemi Covid-19 : (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung) Sutanto, Edy Desa Inovasi, Tulungagung, Evaluasi Program, CIPP Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Desa Inovasi patin Perkasa ditengah pandemi Covid-19 di Tulungagung, dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process dan Product). Penelitian difokuskan pada 4 komponen yaitu: 1) Konteks terdiri dari landasan hukum, analisis kebutuhan, latar belakang program, tujuan program dan potensi/ peluang daerah. 2) Input terdiri dari sumber daya manusia, kesiapan penyuluh, kesiapan pelaku utama, karakter/ kondisi desa, strategi dan perencanaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan. 3) Proses terdiri dari pelaksanaan kegiatan program, kinerja penyuluh, kinerja pelaku utama dan identifikasi masalah. 4) Produk terdiri dari keberhasilan program, dampak dan keberlanjutan program. Metode penelitian yang digunakan adalah evaluasi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan angket. Selanjutnya, data dianalisis dengan teknik deskriptif analitik non statistik dan deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan di Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi dan di Desa Inovasi Kendalbulur, Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum dalam kondisi baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil evaluasi pada masing – masing komponen evaluasi yaitu: 1) komponen context mendapatkan persentase sebesar 92% berada pada kategori sangat baik, 2) komponen input mendapatkan persentase sebesar 73% berada pada kategori baik 3) komponen proses mendapatkan persentase sebesar 74% berada pada kategori baik 4) komponen product mendapatkan persentase sebesar berada pada kategori baik 62%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui pula pelaksanaan program selama Pandemi Covid-19 menjadi kurang efektif dan hasilnya tidak maksimal. Hal ini karena, kondisi Pandemi mengakibatkan terjadinya beberapa kendala seperti pada prosesnya tim pelaksana BRPI terbatas untuk dapat meninjau lokasi secara langsung. Selain itu, produk hasil dari pelaksanaan program tidak dapat terjual dengan maksimal yang diakibatkan overproduksi dan turunnya harga pasar. This research was conducted to evaluate the implementation Desa Inovasi patin Perkasa program during the Covid-19 pandemic in Tulungagung, using the CIPP (Context, Input, Process and Product) evaluation model. The research focused on 4 components, namely: 1) Context consisting of legal basis, needs analysis, program background, program objectives and regional potential/opportunities. 2) Input consisting of human resources, readiness of penyuluh, readiness of main actors, character/condition of village, strategy and planning, facilities and financing. 3) The process consists of the implementation of program activities, the performance of penyuluh, the performance of the main actors and the identification of problems. 4) Products consisting of program success, impact and program sustainability.The research method used is a descriptive evaluation with a qualitative approach. Data was collected through interviews, observations, document studies and questionnaires. Furthermore, the data were analyzed by non-statistical descriptive analytical techniques and also quantitative descriptive. The research was conducted at the Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi and in the Desa Inovasi Kendalbulur, Tulungagung.The results showed that the program implementation was generally in good condition. This can be seen from the results of the evaluation on each component, namely: 1) the context component gets a percentage of 92% in the very good category, 2) the input component gets a percentage of 73% is in the good category 3) the process component gets a percentage of 74% is in the good category 4) product components get a percentage of 62% in the good category. Based on the results of the study, it can also be seen that the implementation of the program during the Covid-19 pandemic has become less effective and the results are not optimal. This is because the Covid-19 Pandemic conditions have resulted in several obstacles as in the process of program implementation, the BRPI team is limited to directly observing the program locations. In addition, the products result cannot be sold optimally due to overproduction and falling market prices. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-09-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/87 10.56259/jwi.v2i3.87 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 3 (2021): September 2021; 125-136 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/87/49 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/90 2022-08-09T02:11:42Z iwi:ORI driver

Pengaruh Tata Kelola, Motivasi dan Disiplin terhadap Prestasi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Bacharudin Tata kelola diklat motivasi disiplin prestasi Tujuan Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan  (diklatpim)  III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 adalah meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon III yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing masing. Keberhasilannya  tergantung pada dua faktor, yakni:  Pertama, Peserta diklat, yang tergambar dari capaian prestasi dalam evaluasi diklatpim III.  Kedua, BPSDMD Nusa Tenggara Barat, yang tergambar dari tata kelola diklat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dua faktor tersebut dengan menggunakan variabel tata kelola diklat, motivasi,  disiplin, dan prestasi peserta. Populasi penelitian meliputi semua peserta diklat berjumlah 40 orang.  Teknik analisis menggunakan  aplikasi IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menemukan bahwa  prestasi peserta diklat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tata kelola diklat,  motivasi, dan disiplin peserta secara parsial, maupun secara simultan. Dengan demikian, naik turunnya variabel tata kelola diklat, motivasi dan disiplin peserta akan mempengaruhi tingkat prestasi peserta diklat.  Temuan lainnya adalah Widyaiswara sebagai faktor paling esensial dalam tata kelola diklat harus selalu meningkatkan kompetensinya, baik secara mandiri maupun memperoleh fasilitasi dari organisasi BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di masa depan peserta diklat perlu dibebastugaskan dari beban tugas administratif perkantoran sehingga dapat mencurahkan alokasi waktunya hanya untuk pendidikan dan pelatihan. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-10-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/90 10.56259/jwi.v2i3.90 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 3 (2021): September 2021; 159-164 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/90/52 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/92 2022-08-09T02:11:02Z iwi:ORI driver

Efektifitas Pengelolaan Dana Hibah Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Supardan, Herry Grant Fund Management / Pengelolaan dana hibah Permasalahan realisasi dana hibah relatif lebih rendah dibandingkan dengan bantuan sosial dan bantuan keuangan, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana hibah di Pemprov DKI Jakarta belum efektif. Berdasarkan data penyampaian laporan penggunaan dana hibah tidak tepat waktu yang akan berdampak negatif dan menjadi temuan aparat pengawasan internal/pemeriksa eksternal serta akan menjadi catatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Shubungan hal tersebut penulis akan meneliti Efektifitas Pengelolaan Dana Hibah di Pemprov DKI Jakarta.   Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana hibah di Pemprov DKI Jakarta ditinjau dari aspek : 1) Ketepatan waktu. 2) Pencapaian tujuan. 3) Program dan sasaran. 4) Anggaran. 5) Prosedur/Mekanisme.  Metodologi penelitian mengguna kan penelitian Mixed Method yaitu metode penelitian yang mengkombinasikan/menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder dengan tehnik pengumpulan data  melalui kuisioner, wawancara dan study dokumentasi. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa 1) Pada ketepatan waktu bahwa lembaga yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sebanyak 35,73% diberikan surat tegoran dan/atau penundaan pencaiaran berikutnya. 2) Pencapaian tujuan yang dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat sebesar 87,22% 3) Program dan sasaran untuk urusan masyarakat yang peduli, urusan keagamaan,  pembinaan kerukunan umat beragama dan menjunjung persatuan kelompok masyarakat sebesar 83%  4)Anggaran untuk lembaga penerima dana hibah disesuaikan dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada sistem e budgeting dan tidak duplikasi anggaran OPD/UKPD 5) Untuk mekanisme/prosesdur administrasi pelaksanaan survey kelayakan dan monitoring evaluasi oleh OPD/UKPD sesuai dengan SOP namun dilakukan secara konvensional sehingga sering terbentur dengan keterbatasan SDM dan  memerlukan waktu untuk peninjauan kebeberapa lokasi. Kesimpulan bahwa pelaporan, monitoring dan evaluasi serta survey ke lembaga penerima dana hibah agar  menggunakan sistem elektronik (tekhnologi digital)      The problem of the realization of grant funds is relatively lower than social assistance and financial assistance, this indicates that the management of grant funds in the DKI Jakarta Provincial Government has not been effective. Based on the data on the submission of reports on the use of grant funds that are not timely which will have a negative impact and become the findings of the internal supervisory apparatus/external examiner and will be recorded in the Regional Government Financial Report (LKPD). In this connection the author will examine the Effectiveness of Grant Fund Management in the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of the study was to determine the effectiveness of the management of grant funds in the DKI Jakarta Provincial Government in terms of aspects: 1) Timeliness. 2) Goal achievement. 3) Programs and targets. 4) Budget. 5) Procedure/Mechanism. The research methodology uses Mixed Method research, which is a research method that combines / combines quantitative research methods with qualitative research methods. Sources of data in the form of primary and secondary data with data collection techniques through questionnaires, interviews and study documentation. In this study, it was shown that 1) On timeliness that institutions that were not punctual in submitting reports on the use of grant funds as much as 35.73% were given warning letters and/or postponement of the next disbursement. 2) Achievement of objectives that can be realized in the form of government concern for the community by 87.22% 3) Programs and targets for caring community affairs, religious affairs, fostering religious harmony and upholding community group unity by 83% 4) Budget for recipient institutions grant funds are adjusted to the availability and financial capacity of the region and refers to the e-budgeting system and does not duplicate the OPD/UKPD budget 5) For administrative mechanisms/procedures for the implementation of feasibility surveys and evaluation monitoring by OPD/UKPD in accordance with SOPs but carried out conventionally so that they often collide limited human resources and requires time for a review of several locations. The conclusion is that reporting, monitoring and evaluation as well as surveys to grant recipient institutions use electronic systems (digital technology) Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-09-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/92 10.56259/jwi.v2i3.92 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 3 (2021): September 2021; 149-158 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/92/51 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/95 2022-08-09T02:09:57Z iwi:ORI driver

Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan Simamora, Hot Jungjungan pekerja migran ketenagakerjaan pengawasan good governance Peran Pengawas Ketenagakerjaan adalah sebagai wujud kehadiran Negara untuk menjamin terlindunginya hak-hak tenaga kerja. Salah satu tenaga kerja yang dimaksud adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Untuk memastikan itu terwujud, maka prinsip tata kelola pemerintahan dalam perlindungan PMI oleh Pengawas Ketenagakerjaan harus diterapkan seefektif mungkin. Ini dimaksudkan agar pemenuhan dan penegakan HAM sebagai warga negara dan juga sebagai PMI dapat terwujud pada bidang hukum, ekonomi maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap PMI melalui pengawasan ketenagakerjaan. Metode yang dilakukan adalah triangulasi menggunakan instrument observasi, wawancara dan pemeriksaan dokumen. Selain itu,  penelitian ini menggunakan desain penelitian Studi Kasus yang dikembangkan dengan merekrut informan yang terdiri dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan bagian Manajerial (Pejabat Struktural) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat serta Kementerian Ketenagakerjaan, dan Informan yang dianggap menguasai informasi tentang permasalahan praktek Good Governance dalam perlindungan PMI. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2019 hingga Januari 2020 dengan mengambil lokus di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa nilai korelasi PMI dari 26 negara sebesar 0,969, 0,739 dan 0,874; masing-masing untuk tahun 2017, 2018 dan 2019. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara statistik penempatan PMI di berbagai negara memiliki hubungan yang kuat dan sangat besar. Berkenaan dengan Good Governance disampaikan rekomendasi agar dilakukan pemberian motivasi agar Pengawas Ketenagakerjaan memaksimalkan pengawasan pada objek PMI, membentuk tim kerjasama BNP2PMI dengan Pengawas Ketenagakerjaan dan peningkatan kapasitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan dalam perlindungan PMI Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-09-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/95 10.56259/jwi.v2i3.95 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 3 (2021): September 2021; 137-148 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/95/50 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/97 2022-08-09T02:07:18Z iwi:ORI driver

Pola Koordinasi Kelembagaan Dalam Penataan Ruang Kawasan Senggigi, Nusa Tenggara Barat Makchul, Akhmad Makchul Koordinasi kelembagaan konflik penataan ruang Tujuan penelitian ini adalah merumuskan pola koordinasi kelembagaan dalam penataan ruang untuk mengatasi konflik pengelolaan sumberdaya di kawasan Senggigi, Nusa Tenggara Barat. Adapun analisis data yang dilakukan adalah (1) analisis penentuan prioritas kegiatan pemanfaatan ruang, dan (b) analisis fungsi dan wewenang kelembagaan. Analisis penentuan prioritas kegiatan pemanfaatan ruang menggunakan metode Analytical Hierarchy Process/AHP, sedangkan dalam menganalisis fungsi dan wewenang kelembagaan digunakan metode deskriptif kualitatif dengan matrik analisis fungsi wewenang. Hasil identifikasi konflik pemanfaatan ruang, diperoleh gambaran bahwa faktor penyebab konflik pemanfaatan ruang adalah adanya perbedaan pemanfaatan ruang antara dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kondisi faktual di lapangan. Faktor penyebab konflik kewenangan yaitu terdapat lebih dari satu lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab pengelolaan sumberdaya, dan belum adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam rangka mengatasi konflik pemanfaatan ruang adalah dengan mengutamakan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai hasil AHP. Selain itu, dalam rangka mengatasi konflik fungsi dan wewenang kelembagaan adalah memberi kewenangan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk melakukan kebijakan koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, perlu dilakukan pola koordinasi kelembagaan dengan model pengelolaan secara kolaboratif dengan melibatkan semua instansi terkait secara proporsional. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-09-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/97 10.56259/jwi.v2i3.97 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 3 (2021): September 2021; 113-124 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/97/48 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/98 2022-08-09T02:26:20Z iwi:ORI driver

Pemberian Stimulus Ekonomi JPS Gemilang pada Era Pandemi COVID-19 di Provinsi NTB Tahun 2020 Hartina Koordinasi dan Kolaborasi JPS Gemilang NTB Pandemi COVID-19 Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem koordinasi dan kolaborasi dalam penyaluran paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang di saat awal pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan analisa data model Miles & Huberman. Hasil dari analisis data tersebut menunjukan hasil bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan multi pihak dalam menyukseskan JPS Gemilang. Hal ini terlihat dari keberadaan kebijakan terkait pembentukan Gugus Tugas yang melibatkan hampir semua instansi secara vertikal, perbankan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi wanita. Sementara itu, koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dilakukan melalui rapat koordinasi dan kunjungan kerja. Namun, koordinasi dan kolaborasi yang telah dilakukan dengan intens belum mampu menyelesaikan validasi data untuk menentukan sasaran kelompok penerima bantuan (KPB) dalam forum musyawarah desa/kelurahan. Adapun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sister merupakan pola kolaborasi yang tepat dalam memotivasi UKM/IKM yang terdampak pandemi Covid-19 untuk aktif kembali berproduksi dan mampu memulihkan kepercayaan diri pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM)/Industri Kecil dan Menengah (IKM), Selain itu, UMKM Sister  juga sangat efektif untuk mensosialisasikan pemberdayaan UKM.  Pada akhirnya, koordinasi dan kolaborasi perlu terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Provinsi NTB karena: a) pelaksanaan JPS Gemilang tahap 1, 2 dan 3 dapat diselesaikan tepat waktu dengan paket sembako hasil produk Lokal; b) produk IKM/UKM melalui UMKM Sister mampu menghasilkan isi paket JPS Gemilang dengan berbagai jenis komoditas dalam jumlah besar serta dalam kurun waktu yang relatif singkat; serta c)  dapat memotivasi sekitar  4.630 IKM/UKM untuk berpartisipasi aktif diakhir proses mendukung suksesnya JPS Gemilang. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-11-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/98 10.56259/jwi.v2i4.98 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 4 (2021): Desember 2021; 179-192 2721-2440 10.56259/jwi.v2i4 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/98/55 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/99 2022-08-09T02:23:57Z iwi:ORI driver

Faktor- Faktor Determinasi Keberlanjutan Proyek Perubahan Peserta Diklatpim Tingkat IV Pada Pemerintah Provinsi NTB Razak, Maulana Determinan keberlanjutan proyek perubahan diklatpim IV Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberlanjutan proyek perubahan pasca Diklatpim IV dalam jangka menengah dan jangka panjang,  untuk mengetahui pengaruh  dukungan anggaran,  komitmen pimpinan dan dukungan stakeholder, sarana dan prasarana serta prestasi Diklat terhadap keberlanjutan proyek perubahan pada Diklatpim IV pada Pemerintah Provinsi NTB.      Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif (Mixed Methods), dimana metode kuantitatif digunakan untuk melihat korelasi yang terjadi antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X), sedangkan metode kualitatif digunakan dalam melakukan wawancara pada seluruh populasi sampel, yakni alumni Diklatpim IV Tahun 2018 sebanyak 35 orang.  Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda  yakni model persamaan regresi, hasil hipotesis (hasil uji t) dan koefisien determinasi, sebelum data dianalisis maka dilakukan pengujian kualitas instrumen. Hasil penelitian menunjukkan 1) Jumlah alumni yang melanjutkan  proyek perubahan dalam jangka menengah sebanyak  6 orang (17,1 %), jumlah alumni yang dapat melanjutkan proyek perubahan dalam jangka panjang sebanyak 4  orang (11,4 %), 2) Dukungan Anggaran berpengaruh 25,7 %; 3) Komitmen Pimpinan berpengaruh sebesar 21,9 %; 4) Dukungan Stakeholder terkait tidak berpengaruh signifikan sebesar 13,3 %; 5) Dukungan Sarana dan Prasarana berpengaruh signifikan sebesar 27,8 % dan 6) Prestasi Diklat tidak berpengaruh signifikan sebesar 1,6 %. Beberapa alasan proyek perubahan tidak dapat berlanjut disebabkan atara lain:  tidak tersediannya anggaran, adanya mutasi jabatan alumni, adanya mutasi staf dari alumni, adanya kendala dalam penyelesaian administrasi serta adanya perubahan kebijakan didalam  instansi dan diluar instansi alumni. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-11-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/99 10.56259/jwi.v2i4.99 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 4 (2021): Desember 2021; 165-170 2721-2440 10.56259/jwi.v2i4 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/99/53 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/100 2022-08-09T02:26:49Z iwi:ORI driver

Efktivitas Penerapan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Melalui Pola Satu Pintu pada BPSDM Provinsi Papua Sejati, Blasius Waluyo Kualitas kerja pendidikan dan pelatihan satu pintu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif Penerapan Pendidikan Dan Pelatihan pola satu pintu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purpose. Peneliti melakukan ekplorisasi mengenai faktor apa saja yang menyebabkan efektivitas penerapan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua. Teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan telaah dokumen dan didukung dengan dokumen yang terkait, dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Teknik analisis data meliputi data reduction, data display dan data conclusion drawing/verification. Hasil analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Selama ini dilihat dari segi pencapaian tujuan,Integrasi dan adaptasi belum sepenuhnya dikatakan efektif karena berbagi permaslahan yang dihadapi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, oleh karena itu, guna menjawab berbagi permasalahan dalam mengefektivkan penerapan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua menurut pendapat penulis ditemukan bahwa diperlukan penerapan pola baru berupa kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu.Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Papua agar menerapkan pendidikan dan pelatihan tersebut dengan menggunakan pola satu pintu, serta diperlukan payung hukum yang tegas berupa peraturan Gubernur terkait penerapan pendidikan dan pelatihan pola satu pintu sebagai dasar penerapannya. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-11-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/100 10.56259/jwi.v2i4.100 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 4 (2021): Desember 2021; 193-200 2721-2440 10.56259/jwi.v2i4 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/100/56 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/104 2022-08-09T02:24:44Z iwi:ORI driver

Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan Di Kabupaten Bandung Barat berliana, anne Kompetensi penyuluh pertanian pendidikan dan pelatihan Kegiatan penyuluhan tidak hanya sebuah proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana konsultasi, pelatihan, dan aktivitas lain yang dapat mengubah perilaku para peternak agar lebih handal dan sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat  kompetensi Penyuluh Pertanian  Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat dalam pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural.  Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Penggunaan metode tersebut bisa menjadi rujukan teori yang tepat sesuai dengan permasalahan selama proses penelitian berlangsung. Hasil observasi pengembangan kompetensi penyuluh pertanian adalah delapan indikator penilaian kompetensi penyuluh, bahwa hanya dua indikator yang dapat memenuhi kriteria tinggi serta dua indikator yang dinilai tidak memenuhi standar penilaian, dan empat indikator lainya masuk dalam kategori sedang. Sehubungan dengan hasil penelitian di lapangan dikaitkan dengan 3 standar kompetensi, yaitu kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat komptensi Penyuluh Pertanian di Kabupaten Bandung Barat tergolong sedang. Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka perlunya strategi peningkatan pengembangan kompetensi penyuluh Pertanian  melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta pemberian dukungan.  Jenis dan jalur kompetensi teknis oleh Pemerintah Daerah. Kompetensi Manajerial tergolong sedang dan kurang, perlu difasilitasi untuk mengikuti  diklat Manajemen penyuluhan, maupun Diklat teknis penyuluhan yang dapat dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat kerja sama dengan LAN. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2021-11-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/104 10.56259/jwi.v2i4.104 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 2 No. 4 (2021): Desember 2021; 173-178 2721-2440 10.56259/jwi.v2i4 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/104/54 Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/106 2022-01-13T02:36:28Z iwi:RIS driver

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/107 2022-12-20T12:48:20Z iwi:RIS driver

Hubungan antara Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah: Studi Kasus Unit Kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan Sudewo, Perdhana Ari Meilifa Christiana, Wina Akuntabilitas Kinerja Kompetensi Manajerial Sosial Kultural Pemerintah Reformasi Birokrasi di Indonesia telah memberikan dampak signifikan pada manajemen Pemerintahan, terutama komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi Pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari berbagai penelitian pada Instansi Pemerintah melalui survei dan kuisioner diketahui kompetensi pegawai merupakan variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja organisasi Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi hubungan antara kompetensi manajerial dan sosial kultural terhadap akuntabilitas kinerja organisasi dengan menggunakan data keluaran (output) implementasi kebijakan dan peraturan dalam manajemen kompetensi dan manajemen kinerja organisasi Pemerintah pada 11 Unit Kerja di BPOM. Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil pemetaan kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagai data variabel kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan data evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai data variabel akuntabilitas kinerja organisasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kuantitatif melalui analisis statistik deskriptif dan korelasi dengan menggunakan korelasi pearson product moment. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan variabel akuntabilitas kinerja organisasi pada 11 Unit Kerja di BPOM yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan publik bidang manajemen kompetensi dan manajemen kinerja organisasi sebagai bahan dalam meningkatkan kualitas implementasi peraturan dan kebijakan pada organisasi Pemerintah.   Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-09-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/107 10.56259/jwi.v3i3.107 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 3 (2022): September 2022; 119-130 2721-2440 10.56259/jwi.v3i3 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/107/69 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/110 2022-08-09T02:30:43Z iwi:RIS driver

Motivasi Widyaiswara BDLHK Kadipaten dalam Menulis Karya Tulis Ilmiah Urfi Izzati Dianawati, Ultah Karir widyaiswara karya tulis ilmiah kompetensi widyaiswara motivasi intrinsik motivasi ekstrinsik Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi intrinsik dan ekstrinsik widyaiswara di BDLHK Kadipaten dalam menulis KTI. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 – Februari 2021. Populasi penelitian adalah semua widyaiswara sebanyak 15 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang hasilnya dianalisis secara statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik widyaiswara dalam penulisan KTI sebesar 66,67% tergolong Sedang, 26,67% tergolong Tinggi, dan 6,67% tergolong Rendah, dengan perlu peningkatan motivasi untuk selalu menulis meskipun angka kredit yang dibutuhkan telah tercukupi. Adapun untuk motivasi ekstrinsik sebesar 40% tergolong Tinggi dan 60% tergolong Sedang dengan perlu peningkatan dukungan fasilitas perpustakaan, program dan pembiayaan dari instansi untuk penelitian, seminar, pelatihan, dan publikasi KTI. Berdasarkan hasil analisis jenjang jabatan menunjukkan bahwa motivasi ekstrinsik lebih mendorong widyaiswara ahli muda dalam menulis KTI dibandingkan dengan motivasi intrinsik, dan sebaliknya motivasi intrinsik lebih mendorong widyaiswara ahli madya dalam menulis KTI. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-05-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/110 10.56259/jwi.v3i2.110 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 ; 57-68 2721-2440 10.56259/jwi.v3i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/110/64 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/111 2022-08-09T02:31:07Z iwi:RIS driver

Perilaku Hemat Energi pada Generasi Milenial Khulaemi, Ahmad : Energy Saving,Millennial Generation,Behavior Konsumsi energi di Indonesia semakin tahun semakin meningkat.Salah satu cara mengurangi konsumsi energi yang terus meningkat adalah dengan penghematan energi. Hemat energi adalah salah satu cara bentuk pengurangan konsumsi energi sehingga energi tidak terbuang sia-sia. Generasi milenial akan berperan besar pada era bonus demografi. Generasi ini yang akan memegang kendali atas roda pembangunan khususnya di bidang perekonomian yang diharapkan akan mampu membawa bangsa Indonesia menuju ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan umum generasi milenial terhadap penghematan energi, kesadaran dampak lingkungan dari penggunaan energi, kesadaran biaya energi yang tinggi dari pemborosan energi dan kesadaran cara-cara penghematan energi dirumah. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan survey sederhana menggunakan Microsoft form. Jumlah responden terdiri dari 582 generasi milenial yang masih kuliah dan 233 responden generasi milinial yang sudah bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan dalam penghematan energi pada generasi milinial yang sudah bekerja dengan yang masih kuliah. Terdapat persamaan kesadaran dalam biaya energi, pemborosan energi dan dampak terhadap lingkungan. Mempunyai kemauan untuk penghematan energi. Mempunyai motivasi untuk penghematan energi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perilaku hemat energi pada generasi milenial sangat baik dan mempunyai kesadaran tinggi untuk penghematan energi.   Energy consumption in Indonesia is increasing every year. One way to reduce energy consumption which continues to increase is to save energy. Saving energy is one way of reducing energy consumption so that energy is not wasted. The millennial generation will play a major role in the demographic bonus era. This generation will be in control of the wheels of development, especially in the economic sector, which is expected to be able to bring the Indonesian nation towards a more advanced and dynamic development. This study aims to determine the general view of the millennial generation towards energy saving, awareness of the environmental impact of energy use, awareness of high energy costs from energy waste and awareness of ways to save energy at home. The methodology of this research is descriptive qualitative with a simple survey approach using Microsoft form. The number of respondents consists of 582 millennial generation who are still in college and 233 millennial generation respondents who are already working. The results of the study show that there are different views on energy saving in the millennial generation who are already working with those who are still in college. There is a common awareness in energy costs, energy wastage and impact on the environment. Have a will to save energy. Have motivation to save energy. The conclusion of this study is that the energy-saving behavior of the millennial generation is very good and has a high awareness of energy saving. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-08-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/111 10.56259/jwi.v3i2.111 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 ; 107-118 2721-2440 10.56259/jwi.v3i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/111/68 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/115 2025-07-22T00:51:58Z iwi:RIS driver

Analisis Aspek-Aspek Penyelenggaraan Simulasi Gladi Ruang Dan Gladi Posko Penanganan Darurat Bencana Di Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB BAGUS TJAHJONO Latihan simulasi gladi ruang gladi posko Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 9 (sembilan) aspek penyelenggaraan gladi ruang dan gladi posko yaitu peserta gladi; pembuatan skenario gladi; tahapan gladi; elemen, peran dan fungsi dalam gladi; produk perencanaan gladi; mekanisme pelaksanaan gladi; pergerakan (move) gladi ruang; pergerakan (move) gladi posko dan evaluasi pelaksanaan gladi. Penelitian melibatkan 6 (enam) BPBD Provinsi yang melaksanakan gladi ruang dan gladi posko penanganan darurat bencana pada Tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, diskusi, dan dokumentasi dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 (sembilan) aspek penyelenggaraan gladi telah dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan kaidah, metode dan prosedur sehingga menunjukkan bahwa proses latihan kesiapsiagaan bencana melalui gladi ini telah berjalan dengan baik di Pusdiklat PB BNPB.   The purpose of this study was to analyze 9 (nine) aspects of organizing table top exercise and command post exercise, namely participants; creating exercise scenarios; exercise stages; elements, roles and functions in exercise; exercise planning products; execise implementation mechanism; movement of table top exercise; movement of command post exercise and evaluation of the implementation of exercise. The study involved 6 (six) Provincial BPBDs who carried out table top exercise and commands post exercise for disaster emergency response. The approach used in this research is a qualitative method. Data collection techniques used are observation, discussion, and documentation with primary and secondary data sources. The results of the study show that 9 (nine) aspects of organizing exercise had been carried out comprehensively in accordance with the rules, methods and procedures so as to indicate that the process of disaster preparedness training through this exercise has been running well at the BNPB PB Training Center. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2025-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/115 10.56259/jwi.v5i03.115 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 03 (2024): September 2024; 27-38 2721-2440 10.56259/jwi.v5i03 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/115/196 Copyright (c) 2025 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/116 2022-08-09T02:29:36Z iwi:ORI driver

Model Kepemimpinan Integritas (Studi Kasus: Kepemimpinan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) Arsyad Integritas kematangan kepemimpinan integritas pengetahuan diri transparansi Kepemimpinan merupakan salah satu keterampilan abad 21 dan diyakini menjadi salah satu faktor penentu dalam mencapai tujuan (organisasi) yang diharapkan termasuk dalam pendidikan. Kepemimpinan pendidikan yang efektif hanya akan dimiliki oleh pemimpin pendidikan yang bermutu. Kepemimpinan integritas merupakan salah satu kepemimpinan yang efektif karena berlandaskan integritas dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana gambaran Model Kepemimpinan Integritas Kapala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dilihat dari tiga dimensi esensial (pengetahuan diri, kematangan dan transparansi). Penelitian ini bersifat kualitatif di mana angket dan wawancara sebagai instrumen dan respondennya berasal dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan. Pengolahan data dilakukan menggunakan analisis deskripsi naratif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kepemimpinan Integritas Kepala Cabang Dinas Pendidikan berada dalam kategori sangat baik jika dilihat dari ketiga aspek esensial yaitu pengetahuan diri, kematangan dan transparansi. Penelitian juga berhasil mengkonfirmasi dan menggambarkan bahwa Kepemimpinan Integritas merupakan perpaduan antara teori kepemimpinan sifat (traits) dan kepemimpinan paradigma baru. Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka model kepemimpinan integritas direkomendasi untuk diterapkan sebagai model kepemimpinan di lingkungan Pendidikan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-04-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/116 10.56259/jwi.v3i1.116 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022; 31-44 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/116/62 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/120 2023-07-30T00:02:44Z iwi:RIS driver

Evaluasi Efektivitas Pembelajaran dalam Jaringan (Daring) pada Penanaman Nilai Agenda 1 Pelatihan Dasar CPNS Tantry Nugroho Efektivitas learning management system latsar calon pegawai negeri sipil pembelajaran daring Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) dilihat dari efektivitas internalisasi, aktualisasi, dan pemahaman pengetahuan nilai-nilai pembelajaran Agenda 1 yang merupakan bagian materi latsar tersebut. Metode pelaksanaan latsar dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung (klasikal) maupun pelaksanaan jarak jauh dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan dalam jaringan (daring) atau online system. Observasi dan pengumpulan data diperoleh dari pelaksanaan latsar CPNS yang dilaksanakan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Juli s.d September 2021, pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masa pandemi COVID 19. Metodologi penelitian dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif, melalui observasi, pengolahan dan dan analisis data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan sampling data, kuesioner, dan wawancara responden, yaitu peserta latsar CPNS Kementerian Desa tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran daring untuk pelatihan dasar relatif efektif, Analisis menunjukkan bahwa peserta setuju sangat mudah beradaptasi dengan penggunaan media daring, peserta setuju penetapan penggunaan media daring sudah sesuai dengan kondisi pandemi saat ini, peserta setuju widyaiswara dan peserta sudah mampu dalam menggunakan media daring, peserta beranggapan setuju terkait kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan media daring, Peserta setuju tidak ada kendala dalam penggunaan media daring, namun terdapat peserta beranggapan masih terdapat kendala dalam menggunakan media daring dan LMS Kolabjar. Pencapaian tujuan pembelajaran peserta beranggapan setuju bahwa pelaksanaan Agenda 1 klasikal secara daring sangat membantu dalam menanamkan nilai-nilai Bela Negara. Sedangkan tingkat pemahaman, internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Agenda 1 seluruh peserta sudah baik, dibuktikan dengan 74,8% setuju   Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2023-06-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/120 10.56259/jwi.v4i1.120 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023; 57-68 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/120/86 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/121 2023-01-01T04:52:04Z iwi:RIS driver

Edukasi melalui Medsos guna Optimalisasi Kemampuan Sosial Emosional dan Kesehatan Reproduksi Remaja di Sulawesi Barat Yusuf, Tita Ayunimirta Anindita Dyah Sekarpuri Kesehatan reproduksi pendidikan remaja Berdasarkan persentase dari setiap provinsi, Sulawesi Barat menempati posisi terendah dalam penanaman nilai dan fungsi reproduksi pada tiga dari total empat poin indikator, diantaranya adalah menerapkan pendidikan tentang kese hatan reproduksi, menerapkan ajaran menghindari pergaulan bebas dan mengajarkan tentang pendewasaan usia perkawinan. Data dari BPS tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak menunjukkan, Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan prevalensi pernikahan usia anak tertinggi di Indonesia, dengan persentase 19,34%. Guna memberikan persepsi yang utuh tentang kesehatan reproduksi dengan tidak hanya fokus membahas aspek fisik dari fungsi reproduksi saja namun juga dari segi sosial dan emosional maka pengembangan media informasi SI MONALISA (Optimalisasi Kemampuan Emosional dan Kesehatan Reproduksi Usia Remaja) ini dilakukan. Dengan mempertimbangkan remaja sebagai calon pengantin dan generasi penerus yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan keluarga, sebagai target sasaran. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan produk, yang terdiri dari analisis kebutuhan secara kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi literatur, proses pembuatan akun dan konten melalui Instagram, dan evaluasi secara kuantitatif. Hasil dari penelitian ini ditunjukkan melalui proses penerapan media pembelajaran SI MONALISA yang dilakukan melalui empat tahapan diantaranya: 1) Koordinasi dengan berbagai pemangku kebijakan; 2) Penyusunan materi aspek sosial dan emosional; 3) Publikasi materi dan diskusi dengan tokoh dan pakar; 4) Evaluasi Program. Capaian dari ide pengembangan yang dilakukan adalah terfasilitasinya media informasi untuk menjadi ruang belajar bagi remaja yang dapat mendukung penanaman nilai dan fungsi reproduk si, pengenalan terhadap konsep sosial dan emosional, persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja maupun pengetahuan lain yang terkait. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-12-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/121 10.56259/jwi.v3i4.121 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022; 169-176 2721-2440 10.56259/jwi.v3i4 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/121/74 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/122 2023-08-26T14:29:55Z iwi:ORI driver

Dampak Modal Insani dan Perubahan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Hutahaean, Bosman Donald Modal insasni budaya organisasi kinerja Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara modal insani terhadap perubahan budaya organisasi, untuk mengetahui pengaruh dari modal insani  terhadap kinerja, untuk mengetahui pengaruh dari perubahan budaya organisasi terhadap kinerja, untuk mengetahui pengaruh dari modal insani dan perubahan budaya organisasi terhadap kinerja sumber daya manusia pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak pada Bidang  Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat., dimana obyek penelitiaannya adalah pada Bidang  Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah karena kedua bidang ini berhubungan dengan pelayanan secara langsung  kepada masyarakat sebagai wajib pajak.  Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.  Responden yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30 orang responden. Dalam penelitian ini metode analisis data yakni menggunakan analisis  Regresi Linier. Di dalam analisis regresi linier akan dilakukan beberapa analisis yakni Uji Instrument, Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda guna pembuktian hipotesis. Dampak dari variabel bebas modal insani an perubahan budaya organisasi terhadap variabel terikat kinerja  responden pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak secara parsial mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja responden pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, khususnya pada Bidang  Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah. Secara simultan variabel modal insani dan perubahan budya organisasi mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap variabel kinerja responden pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, khususnya pada Bidang  Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah.   This study aims to determine the relationship between human capital to changes in organizational culture, to determine the effect of human capital on performance, to determine the effect of changes in organizational culture to performance, to determine the effect of human capital and organizational culture changes on the performance of human resources at the Agency. Pontianak City Regional Finance in the Field of Regional Tax Services and Development and Regional Tax Supervision and Collection. This research was conducted at the Regional Finance Agency of Pontianak City, West Kalimantan Province, where the object of the research is the Regional Tax Service and Development Sector and the Regional Tax Supervision and Collection Sector because these two fields are directly related to services to the public as taxpayers. This research was conducted for 3 (three) months, starting from August 2020 to October 2020. The respondents who were taken in this study were 30 respondents. In this research, the data analysis method is using Linear Regression analysis. In linear regression analysis, several analyzes will be carried out, namely Instrument Test, Classical Assumption Test and Multiple Linear Regression Analysis to prove the hypothesis. The impact of the independent variable of human capital and changes in organizational culture on the dependent variable of the respondent's performance at the Pontianak City Regional Finance Agency partially has a significant impact on the respondent's performance at the Pontianak City Regional Finance Agency, especially in the Field of Service and Regional Tax Development and the Field of Supervision and Collection Local tax. Simultaneously, the variables of human capital and changes in organizational culture have a very significant impact on the respondents' performance variables at the Pontianak City Regional Finance Agency, especially in the Field of Regional Tax Service and Development and the Regional Tax Supervision and Collection Sector. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-03-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/122 10.56259/jwi.v3i1.122 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022; 1-12 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/122/59 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/124 2023-01-01T04:52:04Z iwi:RIS driver

Penggunaan Nilai Penerapan Standar Audit sebagai IKU Tunggal untuk Pejabat Fungsional Auditor Malik, Imran Indikator Kinerja Utama Alat ukur kinerja PFA di hampir semua Kementerian/Lembaga menggunakan Balanced Scorecard (BSC). Setiap persepektif dalam BSC harus diwakili oleh satu IKU sehingga dibutuhkan minimal 4 IKU untuk mengukur kinerja PFA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat akibat negatif dari penggunaan IKU yang terlalu banyak dalam pengukuran kinerja PFA. Peneltian dilakukan terhadap Kontrak Kinerja milik PFA pada tingkat anggoota tim, ketua tim dan pengendali teknis di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa akibat negatif dari penggunaan banyak IKU adalah kegiatan PFA diukur kinerjanya dua kali dalam IKU yang berbeda, bobot IKU menjadi tidak jelas, dan penilaian kinerja auditor lebih berfokus pada aspek kuantitatif bukan kualitatif. Penulis menyarankan mekanisme penilaian kinerja PFA yang lebih sederhana dengan hanya menggunakan satu IKU, yaitu Penerapan Standar Audit Intern Pengawasan Indonesia (SAIPI) untuk mengukur kinerja auditor. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/124 10.56259/jwi.v3i4.124 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022; 189-200 2721-2440 10.56259/jwi.v3i4 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/124/76 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/126 2022-10-01T04:45:30Z iwi:RIS driver

Efektivitas Coaching Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Secara Dalam Jaringan (Daring) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Megasari Zam, Embung Efektivitas Pelatihan Coaching Pelatihan Kepemimpinan Administrator Meningkatkan kompetensi kepemimpinan bagi pejabat manajerial dengan coaching menjadi salah satu metode atau cara yang mutlak dan dapat diandalkan untuk meningkatkan kompetensi manajerial peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) pasca pelatihan dalam menyusun inovasi perencanaan dan manajemen aksi perubahan di unit kerja. Coaching PKA di BPSDM Provinsi Riau angkatan III dan IV diketahui diselenggarakan secara daring/online memanfaatkan media Whatsapp dan Zoom karena bertepatan dengan kondisi pandemi yang tentunya dirasakan juga plus minusnya, untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas coaching PKA yang telah diselenggarakan. Metode penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan rancangan kuasi eksperimen. Pengumpulan data dilakukan dengan  menyebarkan kuesioner kepada seluruh peserta PKA dari berbagai unit kerja dan kemudian dianalisis secara logiko-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa coaching ini memiliki kelebihan yaitu kompetensi coach memumpuni dan berpengalaman karena komunikatif, gold explainer, menguasai materi, serta dapat menyeimbangkan kesesuaian antara teori dan praktik. Coaching tidak membosankan, dapat memotivasi peserta, dan fleksibel karena tidak terikat dengan waktu dan tempat. Kekurangan coaching adalah bimbingan yang dilakukan coach itu-itu saja, terkesan monoton dan tidak bervariasi. Padatnya jadwal sehingga waktu pendampingan terbatas, adanya coach yang terkesan tidak menerima umpan balik, dan peserta merasa lelah karena terlalu lama tatap muka dengan Zoom. Rekomendasi penelitian ini menurut peserta adalah perlu menggunakan cara-cara baru dalam coaching, antara teori dan praktik disamakan porsi pembelajaran nya, coach harus sabar membimbing dan mau menerima umpan balik, memperbanyak referensi, hingga jadwal bimbingan perlu disesuaikan dengan kesibukan peserta masing-masing. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-09-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/126 10.56259/jwi.v3i3.126 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 3 (2022): September 2022; 131-140 2721-2440 10.56259/jwi.v3i3 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/126/70 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/128 2022-08-09T02:28:41Z iwi:ORI driver

Pembaruan Materi Pembelajaran Pembuatan Mocaf pada Pelatihan Pengolahan Hasil Ubi Kayu di BPP Lampung Maryani Pembuatan mocaf, pelatihan, ubi kayu, Lampung Pelatihan pengolahan ubi kayu pernah dilaksanakan namun materi pembelajaran pembuatan mocaf yang diberikan kepada peserta ternyata belum optimal karena kualitas mocaf yang dihasilkan belum seperti yang diharapkan.  Materi dengan tahapan pembuatan mocaf biasa diterapkan pada jenis ubi kayu manis dan belum pernah diterapkan pada jenis ubi kayu UJ-5.  Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan materi pembelajaran pembuatan mocaf yang baru dan tepat khususnya tahapan pembuatan mocaf dengan bahan baku varietas UJ-5 dengan diawali mendapatkan tahapan pembuatan mocaf terbaik dengan bahan baku ubi kayu varietas UJ-5 yang dapat digunakan sebagai acuan pembaruan materi pembelajaran pada pengolahan hasil ubi kayu.  Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D) dengan menganalisis secara statistik hasil penelitian kemudan diuraikan dalam bentuk pengembangan. Hasil penelitian ini adalah materi pembelajaran pembuatan mocaf yang baru dan tepat khususnya tahapan pembuatan mocaf dengan bahan baku varietas UJ-5 adalah adanya penambahan materi pembelajaran berupa lama fermentasi menjadi 16 jam berdasarkan pada hasil kajian yang dilakukan yaitu tahapan terbaik dengan bahan baku Variteas UJ-5 adalah selama 16 jam dan perlakuan pembilasan dengan deskripsi warna putih dan aroma berbau normal. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-03-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/128 10.56259/jwi.v3i1.128 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022; 13-22 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/128/60 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/129 2023-01-01T04:52:04Z iwi:ORI driver

Pengaruh Pengalaman Kerja dan Pengembangan Kompetensi terhadap Kualitas Widyaiswara dalam Latsar CPNS BPSDM Sumatera Utara Damanik, SH, M.Hum, Drs. Jumsadi work experience competency development quality of facilitation Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Fasilitasi Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dalam Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning;  (2) Untuk mengetahui pengaruh Pengembangan Kompetensi terhadap Kualitas Fasilitasi Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dalam Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning; (3) Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Kerja dan Pengembangan Kompetensi secara bersama – sama terhadap Kualitas Fasilitasi Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dalam Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning; (4) Untuk mengetahui faktor lain yang dapat meningkatkan  Kualitas Fasilitasi Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dalam Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning. Populasi dari penelitian adalah peserta  pelatihan dasar CPNS Golongan III pada tahun 2021, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang.  Analisis data menggunakan Program SPSS dengan perhitungan regresi berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan : (1) Pengalaman Kerja berpengaruh 0,390 atau sebesar 39% terhadap Kualitas Fasilitasi Widyaiswara.; (2) Pengembangan Kompetensi berpengaruh 0,340 atau sebesar 34% terhadap Kualitas Fasilitasi Widyaiswara; (3) Pengalaman Kerja dan Pengembangan Kompetensi secara bersama-sama berpengaruh 0,770 atau  sebesar 77% terhadap Kualitas Fasilitasi Widyaiswara; (4) Untuk peningkatan Kualitas Fasilitasi Widyaiswara, maka dibutuhkan konsep terjadwal yaitu dengan : (a) Membuat Forum Diskusi Widyaiswara (dalam bentuk Rembuk Widyaiswara) ; (b) Membuat pelatihan terjadwal; (c) Study Banding. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/129 10.56259/jwi.v3i4.129 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022; 213-226 2721-2440 10.56259/jwi.v3i4 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/129/78 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/130 2024-02-05T12:52:21Z iwi:REV driver

Program Pendidikan Guru Penggerak, Efektifkah?: Sebuah Ulasan pada Kerangka Pengembangan Profesional Guru Wuryaningsih, Wuryaningsih Teacher Professional Developmen (TPD) Online Learning Blended Learning Pengembangan professional guru atau pada literatur dikenal dengan teacher professional development (TPD) merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas pendidikan di sebuah negara. Kebijakan pendidikan seringkali tumpang tindih dengan kebijakan pengembangan professional guru yang membuatnya tidak efektif. Penelitian worldbank terbaru menunjukkan bahwa guru di negara dengan pendapatan rendah-menengah memiliki permasalahan dengan kerampilan pedagogis guru di kelas. Di Indonesia, kualitas guru juga dianggap masih rendah dan pemerintah dinilai gagal melakukan reformasi terhadap peningkatan kualitas guru karena kendala sistemik pada program TPD yang cenderung hanya berganti istilah di setiap periode kebijakan. Artikel ini bertujuan mengulas Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) yang merupakan kebijakan baru program TPD di era Nadiem Makariem yang bertemakan Merdeka Belajar. Reviu dilakukan menggunakan kerangka TPD yang efektif Desimone (2009) dan Darling-Hammond (2017) sebagai rujukan. Hasilnya menunjukkan bahwa rancangan PGP memenuhi fitur inti terkait fokus utama tentang kepemimpinan murid sebagai terjemahan profil pelajar Pancasila, memberi ruang guru untuk mengaitkannya dengan pembelajaran di kelas (active learning), koheren dengan kebijakan lain sebagai bentuk insentif bagi guru, durasi yang panjang, dan menunjukkan upaya mewujudkan komunitas praktisi yang mendukung keberhasilan sekolah (collective Participation). PGP menunjukkan keterhubungan yang memadai. Guru memiliki kesadaran yang baik terhadap pentingnya TPD bagi peningkatan kualitas dirinya. Rancangan PGP berupaya melakukan perubahan mendasar terkait paradigma pembelajaran yaitu berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Penerapan project aksi nyata  didampingi oleh pengajar praktik di kelas/sekolah dan dikuatkan melalui pertemuan dengan sesama peserta dan stakeholder pada lokakarya. Upaya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan kepemimpinan pada murid akan menjadi jawaban bagaimana program pengembangan professional guru efektif memberikan dampak bagi pembelajaran murid di kelas/sekolah. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2023-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/130 10.56259/jwi.v4i2.130 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023; 17-26 2721-2440 10.56259/jwi.v4i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/130/88 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/131 2022-08-09T02:29:06Z iwi:ORI driver

Desain Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis E-Learning bagi Aparatur Kebencanaan di Sumatera Barat Eliyusman Case-based training desain pelatihan e-learning manajemen penanggulangan bencana Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mendesain pelatihan pendidikan dasar manajemen penanggulangan bencana bagi aparatur kebencanaan berbasis e-learning dengan metode case based learning di Provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik eksplorasi. Dalam penelitian ini terdiri dari sembilan pertanyaan melalui wawancara dengan 15 narasumber yang terdiri dari Lima Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaku kebencanaan antara lain BPSDM Provinsi Sumatera Barat, BPBD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas SDA-BK Provinsi Sumatera Barat dan BPBD Kota Padang. Kelompok melaksanakan tugas yang diberikan oleh peneliti yaitu memecahkan masalah banjir di Kota Padang dari tahap survey, penanganan banjir dan paska banjir dengan diskusi antar sesama anggota kelompok. Selama proses diskusi kelompok, penulis mengamati interaksi antar anggota dan bila perlu, penulis memberi sentuhan/pengarahan/koreksi/pertanyaan agar diskusi kelompok mencapai sasaran. Kemudian secara bergiliran masing-masing kelompok memberikan pengalaman pelaksanaan penanggulangan bencana banjir (hasil diskusi) di depan aplikasi e-learning, dan memberi kesempatan pada kelompok lain untuk bertanya. Forum tanya jawab ini dilakukan untuk membiasakan peserta pelatihan agar cepat merespon segala permasalahan yang ada disekelilingnya. Kelebihan pada tahapan ini adalah peserta pelatihan lebih antusias dan semangat dalam mengikuti proses pelatihan, tercipta kerja sama antar peserta pada setiap kelompoknya, suasana pembelajaran lebih hidup, dan peserta pelatihan tidak merasa jenuh selama proses pelatihan berlangsung, serta yang lebih utama dari tahapan ini adalah peserta pelatihan dapat terbiasa untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Pelatihan dengan metode terbaru harus didukung semua pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan pelatihan kebencanaan agar dapat mewujudkan masyarakat yang sadar akan dampak bencana dan bisa menanggulanginya secara cepat, tepat dan akurat. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-03-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/131 10.56259/jwi.v3i1.131 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022; 23-30 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/131/61 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/132 2022-12-20T12:47:20Z iwi:ORI driver

Akuntabilitas Widyaiswara dalam Pengelolaan Pelatihan di Masa Pandemi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Patahullah Akuntabilitas manajemen pelatihan pembelajaran widyaiswara Pengelolaan pelatihan merupakan salah satu dari bagian manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akuntabel diterapkan oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sejalan dengan misi yang diemban tanpa mengabaikan arti sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut untuk menjalankan kelima pilar akuntabilitas widyaiswara secara terintegrasi. Permasalahan penelitian ini secara umum adalah menganalisis akuntabilitas widyaiswara dalam pengelolaan pelatihan. Pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian campuran. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 56 responden widyaiswara. Teknik analisis data menggunakan triangulasi yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas widyaiswara berupa komitmen telah diaktualisasikan berdasarkan kompetensi kepelatihanan yang diterapkan dengan afektif, normatif, kontinyu dan perspektif dalam pengelolaan pelatihan pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Akuntabilitas widyaiswara berupa komunikasi menunjukkan bahwa akuntabilitas komunikasi cenderung dilakukan secara online daripada offline dalam kegiatan kepelatihanan pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Akuntabilitas widyaiswara berupa koordinasi telah diwujudkan dan dilaksanakan oleh widyaiswara dan peserta pelatihan dalam kegiatan kepelatihanan. Dalam hal ini akuntabilitas koordinasi sudah telah diwujudkan dalam peningkatan kompetensi dan kapasitas PNS sesuai dengan kebutuhan kepelatihanan. Akuntabilitas widyaiswara berupa kapabilitas menunjukkan widyaiswara telah memiliki kapabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelatihan yang profesional. Akuntabilitas widyaiswara berupa kolaborasi sebagai pertimbangan penting untuk memudahkan terwujudnya pengelolaan pelatihan yang baik. Kolaborasi dalam penyelenggaraan pelatihan sangat penting untuk terwujudnya mutu pelatihan yang sistematik, konsisten, logis dan kompleks di lingkup BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-04-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/132 10.56259/jwi.v3i1.132 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022; 45-56 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/132/63 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/134 2022-08-09T02:31:39Z iwi:ORI driver

Pengembangan Indikator Penilaian Keberhasilan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Martief, Lolly Martina Irigasi P3-TGAI indikator penilaian partisipasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mencapai target pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi guna mencapai ketahanan pangan nasional. Selama periode 2015-2019 telah tercapai pembangunan jaringan irigasi sebanyak 1 juta Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta Ha. Namun demikian, pada kenyataannya kondisi infrastruktur jaringan irigasi masih belum memenuhi harapan. Data dari Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA Kementerian PUPR tahun 2021 menunjukkan bahwa kinerja irigasi nasional tahun 2017-2019 berdasarkan 4 (empat) kategori menunjukkan masih banyak yang berada pada kategori kinerja kurang dan perlu perhatian, bahkan masih ada beberapa yang masuk kategori kinerja jelek dan perlu perhatian segera. Sebagai upaya pencapaian target di 2024 dan peningkatan kondisi jaringan irigasi, Kementerian PUPR terus melakukan berbagai kegiatan pembangunan dan rehabilitasi baik pada jaringan irigasi primer dan sekunder yang dilaksanakan langsung oleh BBWS/BWS, maupun tersier melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang dilaksanakan oleh masyarakat petani pengguna air. P3-TGAI tersebut  memberikan dampak positif bagi masyarakat petani. Hal tersebut ditunjukkan melalui tingginya partisipasi masyarakat dan semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlibat. Namun demikian, indikator kinerja P3-TGAI ini tampaknya masih terbatas dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program secara komprehensif. Dengan melihat berbagai permasalahan dan mempertimbangkan pengukuran indikator yang SMART (Specific, Measureable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), maka perlu dirumuskan beberapa sub indikator untuk menilai keberhasilan P3-TGAI. Keywords: Irigasi, P3-TGAI, Indikator Penilaian, Petani, Partisipasi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-07-17 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/134 10.56259/jwi.v3i2.134 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 ; 69-80 2721-2440 10.56259/jwi.v3i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/134/65 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/135 2022-08-09T02:32:11Z iwi:ORI driver

Kolaborasi Stakeholder’s Dalam Penyelenggaraan Corporate University Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Sultan, Marjani BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan corporate university kolaborasi stakeholders Konteks penelitian ini yakni mengalisis kolaborasi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai stakeholder’s penyelenggaraan Corporate University sebagai upaya mengatasi keterlambatan pegawai dalam proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi secara konvesional. CorpU sebagai sarana dalam menjawab tersebut telah mengembangankan produk, diantaranya Class Learning, e-Learning, Blended Learning, Coaching/Mentoring, Culture Change, Knowledge Management System, on the job training, knowledge sharing, knowledge management working group, dan community of practice. Sebuah tanntangan yang membutuhkan peran dan kolaborasi dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara di masa digital saat ini. Corpu dengan model pembelajaran yang lebih cepat dengan metode pembelajaran mandiri didukung teknologi informasi mampu membangun kolaborasi antar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan stakeholders, terutama pada seluruh lembaga pendidikan tinggi. Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan sebagai bahan analisis untuk mengetahui kolaborasi stakeholder’s dalam penyelenggaraan Corporate University pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami kesiapan seluruh komponen penyelenggaraan ASN mengenai Corporate University. Temuan penelitian menjelaskan (1) pengembangan pegawai dilihat tingkatan strategi Corporate University sebagai bagian dari strategi organisasi. (2) Pemimpin sebagai guru dalam menjalankan organisasi, pembelajaran, operasi, dan kemitraan. (3) Sejajarkan dalam melaksanakan tujuan organisasi untuk mendukung misi dan strategi organisasi. (4) Peningkatan kinerja pegawai dengan dukungan teknologi dalam peningkatan kompetensi ASN melalui pembelajaran yang terintegrasi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-07-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/135 10.56259/jwi.v3i2.135 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 ; 81-94 2721-2440 10.56259/jwi.v3i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/135/66 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/136 2022-10-01T04:45:30Z iwi:ORI driver

Optimalisasi Pelayanan Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila Ali, Bere Pelayanan ASN Pelestarian Pancasila Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pelayanan ASN dalam upaya pelestarian nilai-nilai Pancasila.  Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kuesioner kepada 40 orang responden ASN muda serta wawancara dengan 10 orang tokoh di Kalimantan Timur sebagai narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan ASN di Kalimantan Timur belum memadai baik dari aspek instrumen pelayanan maupun aspek sikap dalam pelayanan. Baik buruknya pelayanan ASN menentukan baik buruknya citra pemerintah. Sekaligus menentukan kuat dan lemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Secara umum pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN sudah memadai.  Namun demikian pada kalangan ASN muda sudah mulai tergerus dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal ini dapat dilihat sebanyak 15% ASN menyatakan ragu-ragu dan tidak yakin Pancasila bisa bertahan di tengah gempuran ideologi asing. Dan 20% menyatakan ragu-ragu dan tidak yakin peristiwa 30 September 1965 didalangi oleh PKI. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas ASN melalui kegiatan diklat. Peningkatan dalam bidang pelayanan adalah pemenuhan instrumen pelayanan pada masing-masing unit kerja.   Kemudian dilanjutkan dengan diklat pembentukan sikap yang baik agar pelayanan berjalan efektif dan efisien.  Sedangkan peningkatan pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah dengan diklat-diklat ke-Pancasila-an yang sesuai dengan situasi kekinian.  Diklat yang memuat nilai-nilai “ASN BerAKHLAK” diyakini mampu meningkatkan kapasitas ASN dalam pelayanan sekaligus sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Disarankan agar diklat wajib PNS sebanyak 20 jamlat per tahun perlu dimasukkan materi ke-Pancasila-an sebanyak 10% atau 2 jamlat. Kepada BPIP diharapkan segera melaksanakan diklat tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan pejabat dan ASN.Pelayanan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/136 10.56259/jwi.v3i3.136 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 3 (2022): September 2022; 161-168 2721-2440 10.56259/jwi.v3i3 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/136/73 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/137 2023-01-01T04:52:04Z iwi:ORI driver

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Manik, Henri Efektivitas implementasi kawasan hutan kebijakan studi kasus Maraknya konflik penguasaan tanah yang berkepanjangan di dalam wilayah kawasan hutan membutuhkan suatu tindakan yang legal, tepat dan menguntungkan para pihak. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) merupakan kebijakan yang diterbitkan untuk memberikan jalan keluar penyelesaiannya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan Perpres. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner lalu dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS, dan informasi lain dijaring dengan menerapkan metode wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) menunjukkan bahwa faktor komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Sebaliknya, faktor sumber daya dan disposisi berpengaruh tidak signifikan. Selanjutnya hasil uji (F) menunjukkan bahwa secara simultan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Implementasi Perpres ini berjalan kurang efektif sebab ditemukan hambatan dalam dimensi faktor komunikasi dan dimensi faktor struktur birokrasi berupa transmisi/penyaluran terkait strategi (media dan cara) penyebaran informasi yang kurang baik dan fragmentasi terkait pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Sihaporas membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi masyarakat sejalan dengan peningkatan posisi tawar mereka dengan para pihak lainnya Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-12-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/137 10.56259/jwi.v3i4.137 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022; 177-188 2721-2440 10.56259/jwi.v3i4 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/137/75 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/139 2022-08-09T02:32:41Z iwi:ORI driver

Penerapan Live Fragmen dalam Metode Pembelajaran dengan Media Video Conference Lumoindong, Salman live fragmen metode pembelajaran pembelajaran daring Selama masa pandemi Covid-19, kegiatan pelatihan menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Interaksi dalam PJJ dengan dengan media video conference menjadi tantangan bagi Widyaiswara untuk mengembangkan metode pembelajaran. Pengembangan metode pengajaran dengan teknik Live Fragmen dilakukan sebagai inovasi, dimana Widyaiswara berperan sebagai aktor utama dan menampilkan drama mini secara langsung di hadapan peserta saat pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran penerapan metode Live Fragmen dan melihat tingkat pemahaman serta pengalaman pembelajaran peserta setelah mengikuti pelatihan dengan menggunakan metode Live Fragmen, Penelitian ini dilaksanakan di BPSDM Kaltim, mulai dari bulan Agustus 2020 hingga Juni 2021. Metode penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian adalah peserta pelatihan yang diadakan oleh BPSDM Kaltim berjumlah 461 orang. Sumber data menggunakan data primer yang didapat melalui kuisioner dan wawancara kepada subjek. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 99,6% peserta pelatihan dapat memahami materi pelatihan dan sebanyak 98,7% peserta pelatihan setuju bahwa materi pelatihan dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan perilaku peserta. Secara keseluruhan, peserta pelatihan menyatakan pengalaman pembelajaran yang positif. Peserta pelatihan merasa pelatihan yang dilaksanakan inspiratif, menghibur dan menyenangkan, serta dilaksanakan dengan profesional dan totalitas. Peserta merasa bersemangat karena pelatihan yang dilaksanakan berlangsung secara komunikatif dan interaktif, membawa metode pengajaran yang baru, dan materi yang disampaikan dalam pelatihan update. During the Covid-19 pandemic, all training activities to turn into distance learning (PJJ). Interaction in PJJ is a challenge for Widyaiswara to develop learning methods using video conference. The development of the teaching method using the Live Fragment technique was an innovative learning method, where Widyaiswara acted as the main actor and performed a mini-drama directly in front of the participants during the training. This study aims to see the implementation of the Live Fragment method application in PJJ, and to see the level of understanding and learning experience of the participants after attending the training using the Live Fragment method. This research was carried out at the BPSDM Kaltim. The research period starts from August 2020 to June 2021. This study used a quantitative descriptive research method. The subjects of this study were participants of  training held by the BPSDM Kaltim. The amount of research subjects was 461 people. The data analyzed in the research were primary data obtained by questionnaires and interviews with the subjects. The results showed that 99.6% of participants could understand the learning materials and 98.7% subjects agreed that the learning materials could improve participant’s  knowledge, skills and behavior. Overall, the participants expressed a positive learning experience. The participants thought that the training was inspiring, entertaining and fun, and also carried out with professionalism and totality. Participants were excited because the training was communicative and interactive, bringing new teaching methods, and the material presented in the training was updated.   Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-08-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/139 10.56259/jwi.v3i2.139 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 ; 95-106 2721-2440 10.56259/jwi.v3i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/139/67 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/142 2023-01-01T04:52:04Z iwi:RIS driver

Praktek Pendekatan Self Regulation Learning pada Peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Bali Tahun 2021 Ni Made Suciani Latsar CPNS self regulation learning learning outcame learning motivation The purpose of this study is to describe the practice of the Self Regulation Learning (SRL) approach in forming latsar participants to become independent learners and to describe an increase in learning outcomes and motivation after SLR was practiced in the basic training for civil servant candidates (Latsar CPNS) at BPSDM Bali Province in 2021. This study involved 40 participants class XVI In 2021 at BPSDM Bali Province with 30 participants of teacher and 10 non-teacher at the Bali Provincial Government. The approach used in this study is a mixed method with an embedded experimental design. Data analysis techniques with qualitative analysis and quantitative descriptive analysis. The qualitative analysis will describe the process of implementing the SLR practice. While the quantitative analysis will analyze the increase in learning outcomes and achievement of learning motivation after the practice of SRL. The results showed that the practice was implemented in the four SLR approaches, namely: linking goal-oriented learning; facilitate learning and thinking strategies; diversification of learning opportunities that enable hope of success; and socialize learning in the caring community that is created. These four practices have been described through 15 core practices of evidence-based learning. The second result is that there is an increase in learning outcomes after the implementation of the self-regulation learning approach, namely from the initial score of 70.25, it increases to the final score of 80.69. As for the overall learning motivation, it reached an average of 4,295 with a high category after implementing self-regulation learning in the Latsar CPNS Class XVI latsar at BPSDM Bali Province in 2021. The results of this study are expected to be practiced in learning because it has been proven to have a direct impact on increasing the motivation and learning outcomes of training participants Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/142 10.56259/jwi.v3i4.142 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022; 201-212 2721-2440 10.56259/jwi.v3i4 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/142/77 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/144 2022-10-01T04:45:30Z iwi:ORI driver

Latar Belakang Guru dan Program Keahlian: Implikasinya Terhadap Kompetensi Kejuruan Siswa SMK dan Mutasi Guru SMK di Provinsi Gorontalo Sumarwoto Latar belakang Guru Program Keahlian Kompetensi Kejuruan Penelitian ini membahas tentang pengaruh latar belakang guru dan program keahlian terhadap kompetensi kejuruan siswa SMK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain faktorial 2 x 2 dalam tiga kali perancangan. Sampel penelitian sebanyak 80 orang ditentukan dengan menggunakan multistage random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengambil kebijakan dalam melakukan mutasi/rotasi guru harus mempertimbangkan kesesuaian antara latar belakang dan kompetensi keahlian guru dengan kebutuhan kompetensi sekolah, (2) Kepala sekolah harus membangun kompetensi gurunya. melalui program pelatihan dan pemagangan agar guru sebagai profesi memiliki standar yang umumnya berlaku bagi semua guru, (3) kepala sekolah perlu mengembangkan program kerjasama dengan perusahaan industri dalam menghadirkan guru berlatar belakang guru industri sebagai guru tamu, (4) Guru SMK dengan latar belakang kejuruan dituntut untuk terus meningkatkan keterampilan belajarnya secara praktik daripada secara teoritis. Di sisi lain, guru SMK yang berlatar belakang industri dituntut untuk meningkatkan keterampilannya dalam pembelajaran secara teori daripada praktik, (5) Kepala sekolah perlu menjaga keseimbangan sistem penyajian materi pelajaran, yaitu 30% teori dan 70% praktik. dimana mata pelajaran teori diajarkan oleh guru dengan latar belakang guru SMK, sebaliknya mata pelajaran praktek diajarkan oleh guru yang berlatar belakang guru industri. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/144 10.56259/jwi.v3i3.144 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 3 (2022): September 2022; 151-160 2721-2440 10.56259/jwi.v3i3 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/144/72 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/148 2022-10-01T04:45:30Z iwi:ORI driver

Pembelajaran Terintegrasi di Tempat Kerja – Kesiapan Penerapan Action Learning di BMKG Nurhayati Action learning, corpu, pembelajaran terintegrasi menjadi corporate university (CORPU) dengan model pembelajaran terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Lembaga Diklat yang semula hanya dianggap menghabiskan anggaran dan memberikan dampak yang sangat minim terhadap kinerja organisasi, dituntut untuk menyediakan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan visi misi dan tujuan organisasi. Action learning merupakan salah satu bentuk pembelajaran di tempat kerja (Workplace learning) yang merupakan porsi terbesar dari model pembelajaran 10 20 70. Dengan mengandalkan kompetensi individu dan kekuatan kerja tim (team work), action learning diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan organisasi yang aktual dan dibutuhkan oleh organisasi. Tulisan ini membahas tentang kesiapan BMKG untuk mengimplementasikan Action Learning sebagai salah satu bentuk pembelajaran di tempat kerja dengan menggunakan tiga variabel, yaitu kesiapan mindset, dukungan pemimpin dan kesiapan pemimpin untuk melakukan coaching dan mentoring. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan penggalian informasi melalui interviu terstruktur terhadap beberapa informan kunci. Sebagai pelengkap dari hasil interviu digunakan data tambahan dari hasil kuesioner tentang kesiapan BMKG dalam menerapkan Action Learning di BMKG.Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks rerata 4.38 dari skala 5 atau 87 %. Dengan demikian dapatdirekomendasikan kepada pimpinan organisasi untuk dapat mendorong inisiatif pembentukan tim-tim Action Learning di kantor pusat maupun Unit-unit Pelaksana Teknis di daerah. Salah satu perangkat yang diperlukan adalah dengan membuat peraturan atau tata cara yang dapat dijadikan panduan bagi pimpinan dan staff dalam mengimplementasikan praktik pembelajaran di tempat kerja.   Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2022-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/148 10.56259/jwi.v3i3.148 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 3 (2022): September 2022; 141-150 2721-2440 10.56259/jwi.v3i3 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/148/71 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/151 2023-04-05T14:48:34Z iwi:ORI driver

Strategi Optimalisasi Aset Daerah untuk Penguatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Maluku) Selang, Kasrul Aset optimalisasi pendapatan daerah  APBD Provinsi Maluku, sebagian besar berasal dari Dana Transfer Pusat, sedangkan PAD masih di bawa 20 % dan  kontribusi dari Pengeloaan BMD hanya 2 %. Per 31 Desember 2021 total aset tetap lebih dari Tujuh Triliun Rupiah. Permasalahannya adalah bagaimana strategi mengoptimalkan pengelolaan, dan organisasinya untuk penguatan PAD dan mengurangi biaya pemeliharaannya.  Tujuannya adalah mengetahui kondisi dan strategi optimalisasi pengelolaan aset untuk meningkatkan PAD dan pengurangan biaya pemeliharaannya serta organisasinya.  Hasil pembahasan, aset belum  berkontribusi signifikan terhadap PAD. Aset idle masih membebani APBD dengan biaya pemeliharaannya. Kewenangan pada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah belum mampu mengkoordinir pengelolaan aset yang ada di OPD maupun pihak lain.  Kesimpulannya adalah agar pengelolaan aset dapat dilaksanakan dengan biaya pemeliharaan yang efisien dan berdampak pada peningkatan PAD, maka strateginya adalah: (1) pengelolaan aset perlu dilaksanakan oleh organisasi yang efektif, termasuk peningkatan eselonisasinya, (2) SDM pengurus barang harus memiliki kapasitas yang memadai, dan (3) dukungan regulasi yang komprehensif. Pelaksanaan strategi ini perlu didukung dengan kegiatan sensus BMD, revalue, evaluasi Kerjasama pemanfaatan, penyusunan SBSK, dan perhitungan kesesuaian aset dengan SBSK. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2023-03-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/151 10.56259/jwi.v3i4.151 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022; 241-252 2721-2440 10.56259/jwi.v3i4 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/151/80 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/153 2023-07-30T00:02:44Z iwi:ORI driver

KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Kusmulyono, Agus Suprapto komunikasi, teknologi informasi; peningkatan pengetahuan masyarakat; pengelolaan sumber daya air Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan suatu hal yang sangat kompleks, mencakup banyak sekali sektor dan melibatkan banyak pihak sehingga untuk dapat dilakukan dengan baik haruslah dilakukan secara terpadu dengan melibatkan para pemangku kepentingan dengan memperhatikan kepentingan secara berkeadilan. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu telah menjadi konsep yang diterima oleh banyak pihak dan sudah menjadi kesepakatan di Indonesia yang diwujudkan melalui UU17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang mengatur bagaimana pengelolaan sumber daya air harus dilaksanakan dengan konsep keterpaduan antar sector, antar wilayah dan antar generasi sehingga terjadi pemanfaatan sumber daya air secara adil dan berkelanjutan. Salah satu aspek utama dalam menunjang keberhasilan dalam pengelolaan Sumber Daya Air adalah keterlibatan dan peran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya air.  Untuk menumbuhkan kesadararan masyarakat tersebut perlu adanya terobosan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana melaksanakan pengelolaan sumber daya air dengan baik. Penulis melihat bahwa pendekatan melalui pendidikan formal saja tidak mungkin dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu sebagai seorang Widyaiswara, penulis tergugah untuk dapat memberikan edukasi, tidak hanya kepada para aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga ingin mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat agar dapat ikut berperan aktif dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Untuk melakukan edukasi kepada masyarakat diperlukan komunikasi yang baik dan melihat perkembangan Teknologi Informasi, penulis melihat peluang untuk memanfaatkan Teknologi Informasi yang didukung oleh Jejaring Komunitas di Indonesia untuk mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat  secara luas. Penulis berkeyakinan bahwa penggunaan teknologi informasi ini saat ini sangat efektif dan sangat memudahkan widyaiswara untuk membantu komunikasi dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan, dan menyampaikan pemikiran-pemikiran yang perlu diketahui masyarakat agar upaya mencerdaskan bangsa lebih cepat terwujud.     Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2023-04-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/153 10.56259/jwi.v4i1.153 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023; 1-10 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/153/81 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/154 2023-01-02T12:40:16Z iwi:ORI driver

Keberlanjutan Pengembangan Kurikulum Pelatihan Manajemen Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Hardjono, Widi Alat mesin pertanian identifikasi kebutuhan kompetensi kurikulum pelatihan Kinerja Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) perlu ditingkatkan terkait peran manajerial, selain aspek teknis operasional alat mesin pertanian. Kajian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis status keberlanjutan dan atribut yang dominan memengaruhi pengelolaan UPJA di Kabupaten Cianjur ditinjau dari dimensi pengetahuan optimalisasi pemanfaatan alsintan, sikap dan motivasi, kewirausahaan, kelembagaan, dan tingkat keberhasilan usaha ekonomi; (2) mengembangkan kurikulum pelatihan manajerial bagi pengelola UPJA berdasarkan hasil analisis status keberlanjutan dan atribut yang dominan dalam upaya peningkatan kompetensi dan pengembangan usaha. Metode yang digunakan adalah multidimensional scaling (MDS) dengan perangkat Rapfish (RAP-UPJA).  Lokasi kajian dilakukan pada 19 kecamatan dengan responden terdiri dari pengelola UPJA, penyuluh pendamping serta pakar materi. Hasil kajian menunjukkan tingkat keberlanjutan pengelolaan UPJA tertinggi adalah pada dimensi sikap dan motivasi pengelola UPJA dengan rataan skor 86,47 (sangat berkelanjutan). Indikator leverage dominan dari lima dimensi terdiri dari: pengetahuan dan ketrampilan modifikasi alsintan, pengetahuan perbengkelan, penjualan jasa, norma sosial, standar prosedur, penerapan aturan, peluang pasar, komitmen berwirausaha, manajemen pengelolaan, kemampuan merumuskan-memecahkan masalah, komunikasi internal dan eksternal dalam lembaga serta manajemen waktu.  Hasil penyempurnaan kurikulum adalah proporsi jam berlatih terdiri dari 33 persen teori dan 68 persen praktik. Implikasi kebijakan yang perlu dibenahi adalah integrasi berbagai subsistem terkait seperti penyedia alsintan, pengguna, lembaga keuangan, serta kelembagaan pengelola UPJA. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2023-01-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/154 10.56259/jwi.v3i4.154 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022; 227-240 2721-2440 10.56259/jwi.v3i4 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/154/79 Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/157 2024-02-06T01:12:12Z iwi:ORI driver

Pengaruh Nilai-Nilai Empat Pilar Kebangsaan Terhadap Integritas Peneliti Sinaga, Pontas Integrity, Pancasila, UUD 45, NKRI and Bhinneka Tunggal Ika Peneliti adalah aset bangsa yang dapat mengungkap dan mencari jalan keluar dari  masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Profesi peneliti makin diminati seiring dengan meningkatnya kesejahteraan bagi pejabat fungsional peneliti. Namun, hasil kerja peneliti seringkali digugat karena dianggap membuat kesimpulan penelitian yang cenderung untuk memenuhi keinginan pemesan penelitian. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggali pengaruh nilai-nilai empat pilar kebangsaan terhadap integritas peneliti dalam rangka memenuhi tanggung jawab dan pemenuhan kinerja sebagai  Widyaswara Ahli Utama. Metode kajian adalah dengan menganalisis dan mensintesiskan pengaruh indikator-indikator nilai-nilai empat pilar kebangsaan dan integritas peneliti. Dari kajian terhadap pengaruh indikator-indikator nilai-nilai empat pilar kebangsaan dan integritas peneliti, disimpulkan bahwa secara teoretis nilai-nilai empat pilar kebangsaan berpengaruh kuat terhadap integritas peneliti. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan penanaman nilai-nilai kebangsaan dalam diri para peneliti.   Researchers are national assets to address the several problems in Indonesia. Nowadays, the number of people who work in research field have increased significantly, this situation probably caused due to the enhancement of welfare for the researchers. In contrast, the performance of researchers are tend to decrease, for example;the results of the work of researchers are often criticized by society due to the accountability matters. This condition may be happen because the researchers in this era are suspected making the research ,just only to fulfill the desire of the stakeholder. For that reason, this paper is trying to explore and review the influence of the values ​​of the four pillars of nationality to the integrity of researchers in terms of fulfilling their responsibilities and performance as a senior expert in order to make a better transformation.  The research methodology that are used in this paper using analysis and synthesis the influence of the indicators of the values ​​of the four pillars of nationality to the researcher's integrity. From the result of this research.it concluded that the values ​​of the four pillars of nationality strongly influence the integrity of researchers. Therefore it is necessary to strengthen the inculcation of national values ​​in researchers. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2023-06-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/157 10.56259/jwi.v4i1.157 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023; 47-56 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/157/85 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/161 2023-07-30T00:02:44Z iwi:ORI driver

Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Sihombing, Urkanus analisis kebutuhan, pengembangan kompetensi, reformasi birokrasi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi yang dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil dan Model pengembangan kompetensi yang sesuai dalam mendukung reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, pengamatan dan penyusunan dokumentasi dan triangulasi terhadap informan kunci yang digunakan sebagai sumber penelitian yaitu para pejabat yang terlibat dalam proses perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai. Capaian program pengembangan kompetensi PNS Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 dengan ukuran Indeks ASN Profesional sebesar 42,23 termasuk sangat rendah, dipengaruhi faktor belum efektifnya penerapan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dalam perencanaan pengembangan kompetensi tahun 2020-2024.  Untuk meningkatkan kompetensi PNS Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi dengan pencapaian sasaran kinerja pegawai dan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan roadmap reformasi birokrasi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022-2026 yang memuat sejumlah 209 kompetensi teknis umum, 322 kompetensi teknis bidang dan 10 soft skill, sebagai acuan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan pengembangan sumber daya manusia. Capaian Indeks ASN Profesional yang termasuk sangat rendah tersebut di atas, juga dipengaruhi oleh belum terintegrasinya sistem pengelolaan program pengembangan kompetensi dengan kebutuhan unit kerja eselon I, sumber daya internal BPSDM, hasil dan evaluasi program pengembangan kompetensi. Model pengembangan kompetensi yang berbasis Standar Operasional Prosedur, belum optimal mendukung upaya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi PNS Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022-2026, sehingga perlu diperbaharui dengan Model Pengembangan Kompetensi PNS dengan pendekatan sistem input – proses – output / benefit dalam mendukung reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2023-05-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/161 10.56259/jwi.v4i1.161 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023; 21-34 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/161/83 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/171 2024-05-12T05:17:31Z iwi:RIS driver

Deteksi Cendawan Peronospora Manshurica pada Biji Kedelai (Glycine Max) di Samarinda Marsilah, Marsilah 1,Deteksi, 2, cendawan, 3,Peronospora manshurica Deteksi cendawan Peronospora manshurica  pada Kedelai (Glycine Max) di Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi cendawan pada biji kedelai yang dilalulintaskan di Pelabuhan Samarinda. Deteksi oospora biji kedelai dilakukan dengan metode pemeriksaan langsung secara mikroskopis. Pengamatan ini dilakukan pada masing-masing sampel. Pemeriksaan langsung dilakukan terhadap biji kedelai yang memiliki gejala berkerak. Bagian pericarp biji kedelai ditetesi dengan aquades steril dibiarkan beberapa menit kemudian dikorek dengan menggunakan jarum ose. Oospora yang tampak kemudian diletakkan pada cover glass yang telah ditetesi aquades steril kemudian diamati pada mikroskop coumpound multi media (Olympus BX 51 dan kamera Olympus DP 20). Pengamatan morfologi meliputi ukuran oospora, warna oospora, bentuk oospora dan juga bentuk hifa. Pengukuran oospora dilakukan secara mikroskopis dengan mikroskop multimedia dan alat ukur mikrometer okuler dengan satuan pengukuran µ (1 µ = 0,001 mm = 1000 µ). Dari hasil penelitian terdeteksi cendawan Peronospora mansshurica pada biji kedelai, dari 5 sampel dinyatakan  positif. Biji kedelai  yang terinfeksi Peronospora manshurica dapat menjadi inokulum yang dapat meyebarkan penyakit downy mildew pada tanaman kedelai. Cndawan ini masuk dalam kingdom Chromista, Phylum Oomycota, kelas Oomycetes, Ordo Peronosporales, famili Peronosporaceae, genus Peronospora, spesies Peronospora manshurica. Oospora Peronospora manshurica merupakan propagul istirahat yang memungkinkan cendawan bertahan dari kekeringan selama di penyimpanan.   Detection of the Fungus Peronospora Manshurica in Soybean (Glycine Max) in Samarinda. This study aims to detect and identify the fungus on soybean seeds that are transported at the Port of Samarinda. Detection of soybean seed oospores was carried out by direct microscopic inspection method. This observation was carried out on each sample. A direct examination was carried out on soybean seeds that had crusty symptoms. The pericarp of soybean seeds is dripped with sterile distilled water and left for a few minutes, then scraped using an ose needle. The visible oospores were then placed on a cover glass that had been dripped with sterile distilled water and then observed under a multi-media compound microscope (Olympus BX 51 and Olympus DP 20 camera). Morphological observations included the size of the oospores, the color of the oospores, the shape of the oospores, and also the shape of the hyphae. The oospores were measured microscopically using a multimedia microscope and an ocular micrometer measuring unit with the unit of measurement µ (1 µ = 0.001 mm = 1000 µ). The results of the study detected the fungus Peronospora mansshurica in soybean seeds, from 5 samples tested positive. Soybean seeds infected with Peronospora manshurica can become an inoculum that can spread downy mildew disease in soybean plants. This fungus belongs to the kingdom Chromista, Phylum Oomycota, class Oomycetes, Order Peronosporales, family Peronosporaceae, genus Peronospora, species Peronospora manshurica Oospora Peronospora manshurica is a resting propagule that allows the fungus to survive drought during storage.   Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-04-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/171 10.56259/jwi.v5i01.171 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 01 (2024): Maret 2024; 29-34 2721-2440 10.56259/jwi.v5i01 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/171/128 Copyright (c) 2024 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/183 2024-02-05T12:52:21Z iwi:RIS driver

Hubungan Umur Tanaman Terhadap Intensitas Serangan Hama Penggerek Batang Padi Pada Sistem Tanam Jajar Legowo Yumardian Saleh Padi Penggerek Batang Padi Jajar Legowo Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan umur tanaman terhadap intensitas serangan hama penggerek batang padi pada sistem tanam jajar legowo. Penelitian dimulai pada bulan November 2022 sampai bulan Februari 2023, di lahan persawahan Kelompok Tani Bahaq Sawah Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kutai Timur. Lokasi penelitian adalah lahan sawah beririgasi dengan kondisi curah hujan tahun 2022 termasuk kategori tipe iklim bulan basah dimana curah hujan tiap bulan merata diatas 100 mm, hanya di bulan Agustus curah hujan 77 mm dan bulan September curah hujan 63 mm. Kajian ini dianalisis dengan uji korelasi untuk mengetahui hubungan linier antara masing-masing faktor umur tanaman padi sebagai variabel X dengan intensitas serangan hama penggerek batang padi sebagai variabel Y. Hasil penelitian menunjukkan antara umur tanaman dengan intensitas serangan hama penggerek batang menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat (r = 0,95) maka dalam hal ini penggunaan sistem jajar legowo tidak berpengaruh secara nyata terhadap penurunan intensitas serangan hama penggerek batang padi. Tingginya serangan hama penggerek batang padi juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti tingginya curah hujan, kualitas benih yang ditanam dan penggunaan pupuk Nitrogen yang berlebihan.  This study aims to determine the relationship between plant age and the intensity of attack by the rice stem borer in the jajar legowo cropping system. The study starts in November 2022 until February 2023, in the rice fields of the Bahaq Sawah Farmers Group in Miau Baru Village, Kongbeng District, East Kutai. The research location is irrigated paddy fields with rainfall conditions in 2022 indicating a wet month climate type category where monthly rainfall is evenly distributed over 100 mm, only in August it rains 77 mm and in September it rains 63 mm. This study was analyzed using a correlation test to determine the linear relationship between each factor of rice plant age as variable X and rice stem borer attack intensity as variable Y. The results of the research showed that plant age and the intensity of stem borer attacks showed a very strong positive relationship (r = 0.95), so in this case the use of the jajar legowo system had no real effect on reducing the intensity of rice stem borer attacks. The high number of rice stem borer pest attacks can also be caused by other factors such as high rainfall, the quality of the seeds planted and excessive use of nitrogen fertilizer. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2023-12-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/183 10.56259/jwi.v4i2.183 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023; 51-54 2721-2440 10.56259/jwi.v4i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/183/91 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/185 2023-07-30T00:02:44Z iwi:ORI driver

Peran Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik Pengadilan di Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal Hutauruk, Jeanny Leadership, Pelayanan Publik, Pengadilan, dan Era New Normal Penelitian ini menganalisis tentang bagaimanakah peran kepemimpinan terhadap Layanan Publik pada Pengadilan di Era New Normal, sehingga Pengadilan dapat tetap berjalan dengan menegakkan/menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Protokol Kesehatan pada saat Pandemi Covid-19 dan Era New Normal diterapkan pada Pengadilan dan Pengadilan tetap berjalan, tetapi tidak maksimal, salah satu penyebabnya adalah karena Peran kepemimpinan yang kurang mumpuni, terlebih disaat Pandemi karena Tupoksi dari Ketua Pengadilan (yang terutama/prioritas) adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara. Ketua Pengadilan Tinggi, lebih baik kepemimpinannya karena sudah lebih berpengalaman. Kepemimpinannya sudah lebih tertempa dan matang.   Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2023-05-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/185 10.56259/jwi.v4i1.185 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023; 35-46 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/185/84 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/186 2023-07-30T00:02:44Z iwi:ORI driver

Efektivitas Metode E-Learning Pada Pelatihan Formulator Tanaman Obat Sebagai Pestisida Nabati Dalam Meningkatkan Kapasitas Petugas Pertanian Kerun, Juniawan Kata Kunci: Formulator,E-Learning, Pelatihan, 4 Level Kirkpatrick Keywords: Formulator, E-Learning, Training, 4 Kirkpatriks Levels. ABSTRAK Pelatihan online merupakan solusi terhadap banyak kendala dalam pelaksanaan pelatihan di masa pandemi Covid-19, termasuk kegiatan pelatihan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP Ketindan). Pandemi Covid-19 telah melahirkan banyak kreativitas yang berujung pada peningkatan kinerja dibidang pelatihan, antara lain Pelatihan Formulator Tanaman Obat Sebagai Pestisida Nabati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Metode E-Learning Pada Pelatihan Formulator Tanaman Obat sebagai Pestisida Nabati dalam meningkatkan kapasitas para Petugas Pertanian dalam membuat formula pestisida nabati secara mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode campuran (mixed method) antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Sumber dari seluruh data  yang diperlukan adalah dari hasil Pelatihan Formulator Tanaman Obat sebagai Pestisida Nabati dengan Metode E-Learning yang merupakan implementasi dari program kegiatan (Proker) Diklat Penjenjangan Tingkat Tinggi di bulan Oktober 2020 di BPSDM Provinsi Riau. Kegiatan penelitian sepenuhnya dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Malang. Data yang diperoleh diolah menggunakan program Excel lalu dianalisis secara deskriptif dan korelatif menggunakan model evaluasi 4 level dari Kirkpatrick. Penelitian dilaksanakan selama 14 (empat belas)  hari kalender. Hasil dari penelitian ini adalah Pelatihan Formulator Tanaman Obat sebagai Pestisida Nabati dengan Metode E-Learning mampu meningkatkan kapasitas para Petugas Pertanian dalam membuat formula pestisida nabati secara mandiri yang diindikasikan dengan skala 3 (Cukup) hingga 5 (Sangat Baik).   ABSTRACT Online training is a solution to many obstacles in implementing training during the Covid-19 pandemic, including training activities at the Indonesian Centre Agricultural Training (ICAT) Ketindan. The Covid-19 pandemic has spawned a lot of creativity which has led to increased performance in the field of training, including the Training of Medicinal Plant Formulators as Botanical Pesticides. This study aims to determine the level of effectiveness of the E-Learning Method in the Training of Formulators of Medicinal Plants as Botanical Pesticides in increasing the capacity of Agricultural Officers in making formulas for botanical pesticides independently. The method used in this research is mixed method between qualitative methods and quantitative methods. All the data needed is was the results of the Medicinal Plant Formulator Training as a Botanical Pesticides with E-Learning Method which is was the implementationed on  of the High-Level Grading Training activity programs in October 2020 at BPSDM Riau Province. Research activities were fully carried out at Indonesian Centre Agricultural Training (ICAT) Ketindan, Malang. The data obtained were processed using the excel program and then analyzed descriptively and correlatively using a 4-level evaluation model from Kirkpatrick. The research was conducted for 14 (fourteen) days. The result of this research is that the Training of Medicinal Plant Formulators as Botanical Pesticides with the E-Learning Method can increase the capacity of Agricultural Officers in making botanical pesticide formulas independently which is indicated by a scale of 3 (Moderate) to 5 (Very Good). Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2023-04-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/186 10.56259/jwi.v4i1.186 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023; 11-20 2721-2440 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/186/82 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/189 2024-02-05T12:52:21Z iwi:ORI driver

Peran ASN JPT dalam Pengarusutamaan Pengetahuan dan Kearifan Lokal pada Penyusunan Kebijakan Pembangunan IKN Sugeng, Chairuddin knowledge local wisdom mainstreaming IKN sustainable development Pembangunan kota besar baru (ibu kota negara) biasanya diiringi dengan investasi besar untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur utama penunjang pemerintahan negara. Pembangunan kota baru dapat berpotensi besar fenomena segregasi sosial-spasial. Segregasi ini dimungkinkan terjadi karena faktor perpindahan penduduk yang besar ke wilayah baru dalam waktu singkat. Segregasi ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar yaitu segregasi yang bersifat sosio-ekonomi dan sosio-kultural. Studi ini berfokus pada pembahasan sosio-kultural. Perubahan struktur masyarakat dapat berpotensi untuk menggerus pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat. Studi ini membahas tahapan penting yang perlu dilakukan dalam mengarusutamakan pengetahuan dan kearifan lokal dalam penyusunan kebijakan. Studi ini juga menganalisis peran strategis Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) untuk memfasilitasi proses pengarusutamaan.   The development of a mega big city (national capital) is usually followed by large investments for the key infrastructure development. The development of a new city can potentially lead to the socio-spatial segregation phenomenon. This segregation is possible due to the large population movement to the new area in a short period of time. This segregation can be grouped into two broad categories, namely socio-economic and socio-cultural segregation. This study focuses on socio-cultural segregation. Changes in community structure can potentially erode local knowledge and wisdom. This study discussed the important steps that need to be taken in mainstreaming local knowledge and wisdom in policy-making. This study also discussed the strategic role of the State Civil Apparatus (ASN) at the High Leadership Position (JPT) level to facilitate the mainstreaming process.        Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2023-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/189 10.56259/jwi.v4i2.189 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023; 27-38 2721-2440 10.56259/jwi.v4i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/189/89 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/197 2024-02-06T22:53:33Z iwi:ORI driver

Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non UMK Di Kabupaten Bekasi Maulana, Husen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, implementasi kebijakan, teori grindle Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko, artinya bagi setiap pelaku usaha sebelum mendapatkan perizinan berusaha harus terlebih dahulu memiliki KKPR. Namun dalam implementasinya, ternyata KKPR ini menjadi hambatan utama dalam proses perizinan berusaha di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul Strategi Implementasi Kebijakan KKPR Darat Bagi Non UMK di Kabupaten Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle, dimana keberhasilan dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu, variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan implementasi. Berdasarkan hasil penelitian: pertama, Kabupaten Bekasi belum dapat menerbitkan Konfirmasi KKPR; dan kedua, proses penerbitan Persetujuan KKPR membutuhkan waktu 1 s/d 2 bulan. Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021, penerbitan Persetujuan KKPR paling lama 20 hari kerja. Hal tersebut antara lain disebabkan beberapa hambatan yaitu Kabupaten Bekasi belum memiliki RDTR, belum memiliki SOP peizinan, banyaknya tumpang tindih KKPR, banyak pelaku usaha yang tidak tertib adminsitrasi, dan kendala sistem OSS dan sistem Gistaru. Hasil penelitian ini juga mengusulkan strategi perbaikan dan penyederhanaan proses penerbitan KKPR darat bagi pelaku usaha non UMK di Kabupaten Bekasi. Kata Kunci: KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, implementasi kebijakan, teori grindle Abstract Suitability for Spatial Utilization Activities (KKPR) is one of the basic requirements for risk-based business licensing, meaning that every business actor, before obtaining a business permit, must first have a KKPR. However, in its implementation, it turns out that the KKPR is the main obstacle in the business licensing process in Indonesia. Based on these problems, the authors conducted research with the title Implementation Strategy for Land KKPR Policy for Non-UMK in Bekasi Regency. The author uses a qualitative research method with a descriptive approach, with data collection techniques in the form of interviews, documentation, and triangulation. The author uses the theory of policy implementation from Marilee S. Grindle, where the success of policy implementation is influenced by two main variables, namely, policy content variables and implementation environment variables. Based on the results of the research: first, Bekasi Regency has not been able to issue a KKPR Confirmation; and second, the process of issuing the KKPR Approval takes 1 to 2 months. Meanwhile, according to Government Regulation Number 21 of 2021 and ATR/BPN Ministerial Regulation Number 13 of 2021, the issuance of the KKPR Approval takes no longer than 20 working days. This is partly due to several obstacles, namely Bekasi Regency does not yet have an RDTR, does not yet have SOPs for permits, the large number of KKPR overlaps, many business actors who are not in an orderly administration, and constraints on the OSS system and the Gistaru system. The results of this study also propose strategies for improving and simplifying the process of issuing land KKPRs for non-UMK business actors in Bekasi Regency. Keywords: KKPR, suitability of space utilization activities, policy implementation, grindle theory Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2023-12-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/197 10.56259/jwi.v4i3.197 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 3 (2023): September 2023; 55-64 2721-2440 10.56259/jwi.v4i3 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/197/92 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/198 2024-02-05T12:52:21Z iwi:ORI driver

Analisis Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dalam Tinjauan Pengarustamaan Perubahan Iklim Triastuti, Umiyatun Hayati Rencana strategi perubahan illim transportasi pengarusutamaan Permasalahan terkait masih banyak kebijakan yang ada di satu sektor dengan sektor lainnya tidak saling mendukung dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Proses nasional dalam membuat kebijakan penanganan perubahan iklim yang bersifat lintas sektor, sering kali tidak ada suatu sistem koordinasi antar lembaga yang jelas. Sedangkan untuk menghadapi isu-isu perubahan iklim dengan tetap melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan, perlu untuk memasukkan aspek dan mekanisme koordinasi program penanganan perubahan iklim dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang bisa dijadikan acuan bersama antara lembaga. Untuk itu, diperlukan kemampuan secara kelembagaan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan dalam perencanaan, implementasi hingga pemantauan dan evaluasi dalam sistem pengelolaan yang andal untuk mengubah berbagai agenda perubahan dalam menyikapi pembangunan yang tidak biasa. Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah tersusunnya suatu rekomendasi kebijakan dengan melakukan identifikasi dan analisa gap pada kendala pengarustamaan perubahan iklim dalam RENSTRA 2020-2024 berdasarkan 5 (lima) kriteria yaitu inklusi, konsistensi, pembobotan, pelaporan dan sumber daya, serta memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan yang memperhatikan pengarustamaan perubahan iklim dan integrasinya di dalam penyusunan target sasaran dan kebijakan program pembangunan sektor transportasi. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2023-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/198 10.56259/jwi.v4i2.198 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023; 1-16 2721-2440 10.56259/jwi.v4i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/198/87 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/201 2024-02-05T12:52:21Z iwi:ORI driver

Analisis Faktor Risiko Keberhasilan Pelatihan di Kementerian Pertanian (Studi Kasus Pelatihan Sistem Agribisnis Modern Berbasis Smart Farming Bagi Petani Milenial) Susanto Faktor risiko, karakteristik purnawidya, materi pelatihan, petani milenial Penyelenggaraan pelatihan tidak dapat dipisahkan dari risiko sebagai wujud ketidakpastian dalam pencapaian tujuan.  Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan karakteristik peserta  Pelatihan Sistem Agribisnis Modern berbasis Smart Farming bagi Petani Milenial; (2) mengidentifikasi faktor risiko; serta (3) menganalisis  pengaruh faktor risiko terhadap keberhasilan pelatihan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method dengan dominan pada kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS). Responden berjumlah 142 orang alumni pelatihan (purnawidya) yang berasal dari empat Balai Pelatihan. Lokus penelitian merupakan representasi empat zona wilayah, yaitu Pulau Jawa di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Pulau Sumatra di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, Pulau Kalimantan di Balai Besar Pelatihan (BBPP) Binuang, dan Pulau Sulawesi di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai Juni tahun 2023. Variabel faktor Risiko (X) yang memengaruhi keberhasilan pelatihan terdiri dari: sarana prasarana (X1); materi pelatihan (X2); peserta pelatihan (X3) dan instruktur pelatihan (X4). Variabel keberhasilan pelatihan (Y) diukur berdasarkan: aspek kepuasan penyelenggaraan; aspek kompetensi alumni; dan aspek implementasi/tindak lanjut pelatihan.  Hasil penelitian menunjukkan usia responden didominasi pada rentang usia 21 sampai 30 tahun atau yang disebut dewasa awal (50,70  %); berjenis kelamin laki-laki (78,17%); dan berpendidikan formal sarjana (44,37%). Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan faktor risiko yang memengaruhi keberhasilan pelatihan di empat Balai Pelatihan (BBPP dan BPP) secara positif dan signifikan adalah materi pelatihan (X2).   The implementation of training cannot be separated from risk as a form of uncertainty in achieving goals. This study aims to: (1) describe the characteristics of participants in the Modern Agribusiness System Training based on Smart Farming for Millennial Farmers, (2) identify risk factors, and (3) analyze the influence of risk factors on training success. The research method used is a mixed method with a dominant quantitative approach. The data analysis used is descriptive analysis and Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) with number of respondents totaling 142 training alumni from four training centers. The research locus represents four regional zones, namely Java Island at the Indonesian Center for Agricultural Training (ICAT)-Lembang, Sumatra Island at the Lampung Agricultural Training Center, Kalimantan Island at the ICAT-Binuang, and Sulawesi Island at the ICAT-Batangkaluku. The study was conducted from April to June 2023. Risk factor variables (X) that influence the success of training consist of infrastructure (X1), training materials (X2), training participants (X3), and training instructors (X4). The training success variable (Y) is measured based on implementation satisfaction, alumni competency aspects, and implementation/follow-up aspects of training. The research results showed that the age of the respondents was predominantly in the age range of 21 to 30 years or called as early adulthood (50.70%), male (78.17%), and formal undergraduate education (44.37%). The results of the SEM-PLS analysis show that the risk factor that positively and significantly influences the success of training at the four Training Centers (BBPP and BPP) is the training material (X2). Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2023-12-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/201 10.56259/jwi.v4i2.201 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023; 39-50 2721-2440 10.56259/jwi.v4i2 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/201/90 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/204 2024-02-06T22:53:33Z iwi:RIS driver

Evaluasi Pelatihan Dasar CPNS di Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Berdasarkan Metode Kirkpatrick Level 1 dan 2 mkm, Surjanto linear regressionr training evaluation Kirk Patrick model hasil penelitian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-01-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/204 10.56259/jwi.v4i3.204 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 3 (2023): September 2023; 77-86 2721-2440 10.56259/jwi.v4i3 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/204/97 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/205 2024-05-12T05:25:53Z iwi:ORI driver

Model Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Republik Indonesia Wiranegara, Dindin Wahidin Wiranegara Model sertifikasi, Kompetensi Pemerintahan, LSP-PDN, BPSDM Kemendagri, surveillance Proses sertifikasi kompetensi pemerintahan saat ini melibatkan 12 tahap yang cenderung berakhir saat sertifikat diberikan dan terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi hasil sertifikasi dengan kebutuhan ril jabatan. Tujuan penelitian ini untuk menyusun model sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi aparat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) dan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimulai dari pendekatan induktif menuju deduktif. Informasi dan data diperoleh melalui wawancara dan angket. Informan/responden meliputi asesor, asesi, penyelenggara, dan pihak lain terkait dalam proses sertifikasi kompetensi pemerintahan. Jawaban dikategorikan dan dikelompokkan berdasarkan tahap dalam proses sertifikasi. Hasilnya dibandingkan dengan peraturan, teori, dan kondisi ideal yang ingin dicapai. Temuan/hasil penelitian ini untuk memastikan kompetensi sesuai dengan jabatan, dan setelah pemberian sertifikat diperlukan tahap-tahap: banding, penggunaan, pemeliharaan, sertifikasi ulang, pembekuan/pencabutan, dan sidang komite sertifikasi. Surveillance dalam proses sertifikasi agar aparatur memiliki kompetensi pemerintahan sesuai dengan sertifikat kompetensi pemerintahan pada jabatan yang diembannya secara berkelanjutan dan dapat dipertanggung-jawabkan. Kesimpulan penelitian ini adalah tersusunnya model sertifikasi yang mengoptimalkan tahap-tahap pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan agar meminimalkan perbedaan antara kompetensi aparatur/pegawai pemerintah (asesi) hasil sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri dengan kebutuhan jabatan yang diemban. Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah perlu adanya evaluasi dan penataan kembali terhadap tahap-tahap sertifikasi kompetensi pemerintahan guna terwujudnya pemenuhan standar kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri bagi setiap aparatur sesuai dengan jabatannya dengan menggunakan Model Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan dari 12 tahap disempurnakan menjadi 18 tahap. The current government competency certification process involves 12 stages that tend to conclude when the certificate is issued, and there is a discrepancy between the certified competencies and the actual job requirements. This study aims to develop a model for government competency certification for officials in the Ministry of Home Affairs and Local Government through the Human Resource Development Agency of the Ministry of Home Affairs (BPSDM Kemendagri) and the Certification Institute for Local Government Administration (LSP-PDN). This study uses a qualitative method starting from an inductive to deductive approach. Information and data were obtained through interviews and questionnaires. Informants/respondents include assessors, assessee, organizers, and other parties involved in the competency certification process. Responses were categorized and grouped according to the stages in the certification process. The results were compared with regulations, theories, and the ideal conditions aimed to be achieved. The findings of this study ensure that competencies match the job positions, and after the certification, stages are required: comparison, utilization, maintenance, recertification, suspension/revocation, and certification committee hearings. Surveillance in the certification process ensures that the apparatus has government competencies in line with the government competency certificate for the position they hold continuously and accountable. The conclusion of this study is the development of a certification model that optimizes the stages of government competency certification implementation to minimize the difference between the competencies of government officials/employees (assessee) and the requirements of their positions. The policy recommendation proposed is the need for evaluation and reorganization of the stages of government competency certification to realize the fulfilment of domestic government apparatus competency standards for each apparatus according to their position, using the Government Competency Certification Model from 12 stages improved to 18 stages. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-01-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/205 10.56259/jwi.v4i04.205 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 04 (2023): Desember 2023; 157-172 2721-2440 10.56259/jwi.v4i04 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/205/123 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/208 2024-02-06T22:53:33Z iwi:RIS driver

Pengaruh Pengetahuan Lingkungan Hidup dan Konsep Diri terhadap Kepedulian dan Pelestarian Lingkungan Mangensiga, Febrianti Erwinsyah Virgana Pengetahuan Lingkungan Konsep Diri Kepedulian dan Pelestarian Lingkungan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dari waktu-ke waktu persoalan lingkungan semakin meningkat, sehingga diperlukan kepedulian dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Pendidikan menjadi kunci penting untuk memainkan peran dalam menjaga, melestarikan, dan memecahkan masalah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh pengetahuan lingkungan hidup dan konsep diri secara bersama-sama terhadap kepedulian dan pelestarian lingkungan pada siswa SMP Negeri 143 Jakarta dan SMP Negeri 266 Jakarta, (2) pengaruh pengetahuan lingkungan hidup terhadap kepedulian dan pelestarian lingkungan, serta (3) pengaruh konsep diri terhadap kepedulian dan pelestarian lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 143 Jakarta dan SMP Negeri 266 Jakarta Sampel yang digunakan adalah 84 siswa yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner), dengan analisis linear berganda, dan dilakukan beberapa uji statistic yaitu normalitas, linearitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan apabila pengetahuan lingkungan hidup dan konsep diri secara bersama-sama dimiliki oleh siswa, maka akan menunjukkan hasil yang lebih baik lagi terhadap sikap kepedulian dan pelestarian lingkungan hidup. Siswa yang memiliki pengetahuan lingkungan hidup akan memberikan dampak positif terhadap kepedulian dan pelestarian lingkungan hidup. Siswa yang memiliki konsep diri yang baik akan mendukung sikap kepedulian dan pelestarian lingkungan.   Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-01-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/208 10.56259/jwi.v4i3.208 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 3 (2023): September 2023; 87-98 2721-2440 10.56259/jwi.v4i3 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/208/114 Copyright (c) 2024 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/210 2024-02-06T22:53:33Z iwi:RIS driver

Analisis Risiko dan Peluang Artificial Intelligence dalam Proses Bisnis Pengawasan Obat dan Makanan Sudewo, Perdhana Ari Diana Setyawati, Clara Piany Sangadji , Ritti data, policy, learning, machine Hadirnya teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) di berbagai sektor dan bidang pekerjaan telah mengubah proses bisnis, termasuk di proses bisnis dan pengawasan Obat dan Makanan. Diperlukan pemahaman mendalam tentang peran AI maupun ML, risiko dan peluang pemanfaatannya, serta kerangka regulasi di tingkat nasional dan internasional untuk menjamin Obat dan Makanan aman, berkhasiat, dan bermutu, mulai dari pengembangan produk sampai produk dikonsumsi masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis risiko dan peluang hadirnya teknologi AI dalam proses bisnis dan pengawasan Obat dan Makanan, dilakukan dengan pendekatan risk-based thinking sesuai dengan Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015. Metode kualitatif melalui analisis jurnal dan artikel tentang AI di bidang Obat, Makanan, dan Kesehatan dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan kajian. Berdasarkan kajian yang dilakukan diketahui bahwa hadirnya AI memiliki potensi risiko terkait kualitas dan validitas keluaran (output), risiko privasi dan keamanan data, risiko kesenjangan kompetensi dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM), risiko ketergantungan terhadap teknologi AI, serta risiko belum tersedianya kebijakan dan regulasi yang memastikan AI digunakan secara etis. Di sisi lain, hadirnya AI juga memberikan peluang terkait percepatan pengembangan produk Obat dan Makanan, meningkatkan efisiensi produksi, pengembangan pengobatan atau pelayanan kesehatan, pengembangan kebijakan, meningkatkan efisiensi dan kualitas melalui pemantauan kualitas produk, identifikasi produk palsu, pemantauan efek samping, serta memprediksi keamanan produk. Dengan adanya risiko dan peluang dari AI, penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi, mengelola risiko yang mungkin timbul, dan mengambil tindakan yang tepat untuk memitigasi risiko serta memaksimalkan peluang guna mencapai tujuan organisasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/210 10.56259/jwi.v4i3.210 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 3 (2023): September 2023; 99-114 2721-2440 10.56259/jwi.v4i3 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/210/116 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/211 2024-05-12T05:25:53Z iwi:ORI driver

Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Instrumen Pendukung Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Djufri, Mohammad Gernas BBI, Insentif PPN, Implementasi Kebijakan Publik Pemerintah memberi dukungan kepada UMKM melalui beberapa kebijakan insentif PPN dan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Dalam kajian ini dibahas bagaimana implementasi kebijakan insentif PPN ini dapat mendukung program pemerintah tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan implementasi kebijakan insentif PPN dikaji dengan perpaduan Model George Edward III dan Model Van Meter dan Van Horn, yaitu meliputi dimensi komunikasi, struktur birokrasi, standar dan sasaran kebijakan serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil kajian keempat dimensi tersebut diperoleh gambaran kebijakan insentif yang dapat mendukung program Gernas BBI, yaitu faktor kejelasan peraturan, kesederhanaan prosedur dan kemudahan persyaratan. Ketiga faktor ini diperkuat oleh sosialisasi peraturan ke petugas pajak dan ke wajib pajak. Government supports MSME’s through VAT incentive policies and Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Program. This study discusses how the implementation of VAT incentive policies can support the government's program. The research using qualitative methods and implementation of the VAT incentive policy was studied with the blend of the George Edward III Model and the Van Meter and Van Horn Model, which covers the communication dimensions, the bureaucratic structures, the standards and objectives and the economic, social and political conditions. The results of the four-dimensional study provide an overview of the incentive policies that can support the Gernas BBI program, namely the factors of regulatory clarity, procedural simplicity and ease of requirements. These three factors are reinforced by the socialization of regulations to tax officials and to taxpayers. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-01-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/211 10.56259/jwi.v4i04.211 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 04 (2023): Desember 2023; 131-142 2721-2440 10.56259/jwi.v4i04 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/211/124 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/212 2024-05-12T05:25:53Z iwi:ORI driver

Peran Widyaiswara dalam Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Coaching, Mentoring dan Counseling di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Widiatmanti, Herru peran widyaiswara; pembelajaran terintegrasi; coaching, mentoring dan counseling (CMC) Penelitian ini menganalisis peran Widyaiswara dalam pelaksanaan pembelajaran terintegrasi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan model pendekatan Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation (ADDIE). Tujuannya adalah menjadikan pelatihan Coaching, Mentoring, dan Counseling (CMC) sebagai model pembelajaran terintegrasi di tingkat antar instansi yang berdampak nasional. Penelitian kualitatif dilakukan melalui studi kasus program pelatihan CMC, dengan wawancara terhadap enam informan kunci dan tiga kelompok diskusi terfokus dengan 41 peserta antara lain Widyaiswara, pengelola pembelajaran, dan alumni pelatihan. Aplikasi NVIVO versi 10 digunakan untuk analisis data. Untuk memastikan validitas, reliabilitas dan transferabilitas, hasil penelitian direview dan diuji oleh para ahli. Temuannya mengungkap peran penting Widyaiswara dalam tahapan ADDIE, yaitu sebagai konsultan pembelajaran, perancang, pengembang, fasilitator, coach, mentor, dan evaluator yang menjamin kualitas pembelajaran. Kajian ini juga mensintesis peran Widyaiswara, unit pengelola pembelajaran, unit pengguna, dan sekretaris Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Rekomendasinya antara lain menumbuhkan komitmen kepemimpinan, mensertifikasi kompetensi Widyaiswara di bidang CMC, dan memotivasi widyaiswara untuk berperan dalam transformasi pembelajaran. Pedoman yang jelas mengenai Learning Organization, pembelajaran terintegrasi, dan pengelolaan pengetahuan harus dihasilkan dari strategi Corporate University yang diterapkan. Tantangan yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran terintegrasi antarinstansi, seperti perbedaan budaya kerja dan keberagaman tugas, ditambah belum adanya pedoman standar pembelajaran terintegrasi secara nasional, berpotensi menimbulkan permasalahan administratif di Kementerian/Lembaga. Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan untuk menetapkan peraturan pedoman pembelajaran terintegrasi nasional, meningkatkan kompetensi Widyaiswara sebagai coach dan mentor, dan mengoptimalkan keterlibatan Widyaiswara sebagai konsultan pembelajaran.   This study analyzes the role of Widyaiswara in implementing integrated learning at the Ministry of Finance using the Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation (ADDIE) approach model. The aim is to establish the  Coaching, Mentoring, and Counselling (CMC) training as a model for integrated learning at the inter-agency level, with national impact. Qualitative research is conducted through a case study of the CMC training program, involving interviews with six key informants and three focus group discussions with 41 participants, including Widyaiswara, learning managers, and training alumni. The NVIVO10 application is used for data analysis, ensuring validity, reliability and trasferability, reviewed and tested by experts. The findings reveal Widyaiswara's vital role in the ADDIE stages, functioning as learning consultants, designers, developers, facilitators, coaches, mentors, and evaluators, ensuring learning quality. The study also synthesizes the roles of Widyaiswara, learning management units, user agencies, and secretary of the ministries/government agencies/local governments. Recommendations include fostering leadership commitment, certifying Widyaiswara's competency in CMC, and motivating them to excel in their roles within the transformational learning.  The implemented corporate university strategy should result in clear guidelines on Learning Organizations, integrated learning, and knowledge management. Challenges lie in implementing integrated learning between agencies, such as differing work cultures and task diversity, compounded by the absence of national integrated learning standard guidelines, leading to potential administrative problems in Ministries/Institutions. To address these challenges, it is advised to establish regulations for national integrated learning guidelines, enhance Widyaiswara's competence as coaches and mentors, and optimize their involvement as learning consultants. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-01-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/212 10.56259/jwi.v4i04.212 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 04 (2023): Desember 2023; 115-130 2721-2440 10.56259/jwi.v4i04 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/212/121 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/214 2024-02-06T22:53:33Z iwi:RIS driver

Analisis Pengaruh Nilai Test Potensi Akademik pada Prestasi Belajar Peserta Pelatihan Radiografi Tingkat 1 Bagiyono Potensi Akademik, Prestasi Belajar, Pelatihan Radiogafi Tingkat 1, SPSS, Regresi Linier Pelatihan Radiografi Tingkat 1 merupakan pelatihan teknis yang dipersyaratkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagai Radiografer, yang berisi materi yang bersifat hafalan, penalaran, perhitungan numerik dan pemahaman bahasa. Persentase kelulusan peserta Pelatihan Radiografi Tingkat 1 selama ini selalu dibawah 70%, sehingga dipandang perlu mencari penyebab rendahnya tingkat kelulusan peserta. Penelitian ini merupakan penelitian awal yang bersifat ex post facto yang bertujuan untuk mempelajari pengaruh nilai Test Potensi Akademik (TPA) pada prestasi belajar peserta Pelatihan Radiografi Tingkat 1 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Kompetensi – Badan Riset dan Innovasi Nasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta pada 5 buah pelatihan Radiografi Tingkat 1 yang diadakan pada tahun 2020 sampai 2022, sebanyak 119 peserta. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan dua instrument, yaitu TPA dan Test Prestasi Hasil Belajar. Test Prestasi Hasil Belajar terdiri dari 2 buah test, yaitu Ujian Umum, yang berisi soal hafalan dan penalaran, dan Ujian Spesifik yang berisi soal perhitungan numerik, kemampuan figural dan kemampuan verbal. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis) Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum potensi akademik peserta Pelatihan Radiografi Tingkat 1 dikategorikan sedang, sedangkan analisis inferensial menunjukkan bahwa Nilai TPA secara langsung berpengaruh positif terhadap nilai Ujian General dengan nilai determinasi sebesar 62,9 %, dengan persamaan regresi linier Y = 43,624 + 0,498X. Sedangkan terhadap nilai Ujian Spesifik mempunyai nilai determinasi  sebesar 55,8 % dengan persamaan regresi linier Y=48,180 + 0,431 X. Dari hasil penelitian maka disarankan untuk melakukan TPA bagi peserta pelatihan Radiografi Tingkat 1 sebelum pelatihan, agar dapat diketahui potensi akademik dari peserta, sehingga dapat diberikan bimbingan yang tepat untuk meningkatkan persentase kelulusan peserta. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-01-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/214 10.56259/jwi.v4i3.214 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 3 (2023): September 2023; 65-76 2721-2440 10.56259/jwi.v4i3 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/214/94 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/216 2024-05-12T05:25:53Z iwi:ORI driver

Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Studi Kasus Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Selatan) Sugiyono Kata Kunci: Gender, PUG, PPRG, Prasyarat PUG, Kesetaraan Gender Keywords: Gender, PUG, PPRG, PUG precondition, Gender Equality Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 2021 ditemukan permasalahan seperti kelembagaan, SDM dan ketersediaan data terpilah (DP3A, 2021). Indeks pembangunan dan pemberdayaan gender Provinsi Kalsel dinilai rendah dibandingkan rata-rata nasional. Upaya percepatan PUG dilakukan melalui PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di setiap organisasi di daerah. Penelitian di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalsel bertujuan mendapat gambaran pelaksanaan PPRG, mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta pemenuhan prasyarat PUG. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi. Hasil penelitian, penyelenggaraan PPRG belum dilaksanakan optimal sesuai ketentuan dengan indikasi substansi rencana strategis dan rencana kerja belum terintegrasi konsep gender dan penyusunan program kegiatan bersifat netral gender. Anggaran program perkoperasian dan kewirausahaan seluruhnya kategori 3 (gender mainstream), tidak ditemukan anggaran kategori 1 dan 2, specific gender dan gender affirmative. Komitmen pimpinan, pendampingan, sumber belajar dan ARG sebagai objek pengawasan menjadi faktor kunci keberhasilan, sedangkan terbatasnya kuantitas, kualitas perencana, ketidaktersediaan data terpilah menjadi hambatan pelaksanaannya. Prasyarat pengarusutamaan gender secara umum dapat dipenuhi Pemerintah Provinsi Kalimaantan Selatan. Evaluation of the implementation of gender mainstreaming (PUG) in South Kalimantan Province in 2021 still found problems such as institutions, human resources and the availability of disaggregated data (Inspectorat, 2021). The gender development and empowerment index of South Kalimantan Province is considered low, below the national average. The strategy to accelerate the implementation of PUG is carried out through gender-responsive planning and budgeting (PPRG) in each Regional Work Unit. Research at the Office of Cooperatives, SMEs of South Kalimantan Province aims to get an overview of the implementation of PPRG, find out the supporting and inhibiting factors and fulfillment of PUG prerequisites. The research used a qualitative approach, case study method with data collection techniques through interviews, observations, documentation studies. The results of the study, the implementation of PPRG has not been carried out optimally in accordance with the provisions with an indication that the substance of the strategic plan and work plan has not been integrated with the concept of gender and the preparation of gender-neutral activity programs. The budget for the cooperatives and entrepreneurship program is entirely category 3 (gender mainstream), there is no budget category 1 and 2, specific gender and gender affirmative. Leadership commitment, mentoring, learning resources and ARG as an object of supervision are key success factors, while the limited quantity and quality of planners, and the unavailability of disaggregated data are obstacles to implementation. The prerequisites for gender mainstreaming can generally be fulfilled by the South Kalimantan Provincial Government. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-01-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/216 10.56259/jwi.v4i04.216 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 04 (2023): Desember 2023; 143-156 2721-2440 10.56259/jwi.v4i04 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/216/122 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/240 2024-09-16T00:38:19Z iwi:ORI driver

Elemen Kompetensi SDM pada Sekretariat KPUD di Tengah Dinamika Lingkungan: Studi pada KPUD Yogyakarta setijowati, retno implementasi kebijakan pengembangan kompetensi Komisi Pemilihan Umum KPU DIY menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien. Dibutuhkan SDM yang kompeten untuk menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan tanggungjawabnya, seperti terkait: konflik/sengketa Pemilu, proses rekrutmen dan hasil perhitungan suara, suara tidak sah, pemutakhiran data pemilih. Dibutuhkan pengembangan kompetensi dalam memenuhi kesenjangan kompetensi SDM KPU DIY. Sekretariat KPU DIY sudah mempunyai dasar kebijakan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian bertujuan untuk memetakan kebijakan dalam pengembangan kompetensi SDM KPU DIY, dan memetakan hambatan, peluang dan tantangan terkait sistem tata kelola pengembangan kompetensi sumber daya manusia Sekretariat KPU DIY. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Analisis pemetaan regulasi menggunakan data sekunder. Analisis hambatan, peluang dan tantangan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia menggunakan data primer dengan studi kasus wilayah kerja KPU DIY. Hasil penelitian menemukan hasil bahwa regulasi secara umum sudah tersedia terkait sistem tatakelola dalam pengembangan kompetensi sumberdaya manusia KPU DIY baik dalam aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, kontrol monitoring, dan evaluasi termasuk reward dan punishment terhadap prestasi dan sanksi seperti terhadap pelanggaran kode etik. Hambatan implementasi kebijakan sistem tata kelola pengembangan kompetensi sumber daya manusia KPU DIY, muncul karena karakteristik Pemilu dan organisasi matriks KPU, seperti: (1) hubungan tata kerja, (2) bekerja di tengah kompleksitas dan waktu yang pendek. Peluang dan tantangan pengembangan kompetensi sumber daya manusia KPU terutama di masa-masa akan datang, meliputi: (1) peningkatan pengembangan kompetensi Sosial Kultural, (2) kompetensi untuk penyelenggaraan Pemilu yang efisien, (3) kompetensi digital, (4) kompetensi untuk penyelenggaraan pemilu ramah lingkungan.The Regional Election Commission (KPU) in Yogyakarta Special Region (DIY) faces challenges in organizing elections effectively and efficiently. Competent human resources are needed to address issues in fulfilling their duties and responsibilities, such as conflicts/disputes in elections, recruitment processes, vote counting results, invalid votes, and updating voter data. Competency development is required to bridge the competency gaps in KPU DIY's human resources. The Secretariat of KPU DIY already has a policy foundation for human resource competency development. The research aims to: map policies in developing the competencies of KPU DIY human resources and map obstacles, opportunities, and challenges related to the governance system of human resource competency development in the Secretariat of KPU DIY. The research is conducted using a qualitative approach. Regulation mapping analysis uses secondary data, while the analysis of obstacles, opportunities, and challenges in human resource competency development uses primary data with a case study in the working area of KPU DIY. The results of the study found that: regulations are generally available related to the governance system in developing the competence of KPU DIY human resources both in aspects of planning, competency development, monitoring control, and evaluation including rewards and punishments for achievements and sanctions such as violations of the code of ethics. Obstacles to the implementation of the KPU DIY human resource competency development governance system policy arise due to the characteristics of elections and the KPU matrix organisation, such as: (1) working relationship, (2) working in the midst of complexity and short time. Opportunities and challenges of KPU human resource competency development, especially in the future, include: (1) increased development of socio-cultural competence, (2) competence for efficient election organisation, (3) digital competence, (4) competence for environmentally friendly election organisation Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/240 10.56259/jwi.v5i01.240 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 01 (2024): Maret 2024; 49-66 2721-2440 10.56259/jwi.v5i01 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/240/130 Copyright (c) 2024 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/242 2024-05-12T05:25:53Z iwi:ORI driver

Moral Pajak dalam Pembetulan SPT Damar, Hario Deskriptif, Moral Pajak, Perilaku Moral Pajak Penelitian ini lebih menitikberatkan pada moral pajak Wajib Pajak yang dikaitkan dengan motivasi dari Wajib Pajak untuk melaksanakan self assesment pembetulan SPT dengan benar secara material. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana moral pajak seorang Wajib Pajak saat menerima himbauan pembetulan SPT. Dengan analisis deskriptif penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan narasumber Wajib Pajak. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah lima orang dengan komposisi terdiri dari dua perempuan, dan tiga laki-laki yang didominasi UMKM dengan penghasilan antara 25 hingga 200 juta rupiah per bulan. Masing-masing informan diwawancarai secara mendalam satu persatu, informan diberikan ruang secara bebas untuk mengungkapkan isi hatinya terkait pengalaman tentang pelayanan dan pengawasan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesadaran atas apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, namun pada prakteknya Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memahami peraturan, dan sensitif terhadap sikap petugas yang memancing resistensi pada saat melayani mereka. Sikap petugas yang dianggap arogan dan minim empati menyebabkan keengganan Wajib Pajak dalam menyelesaikan urusan perpajakan, dan bahkan dalam banyak kasus timbul upaya melanggar integritas, karena keinginan Wajib Pajak untuk secepatnya tidak berinteraksi dengan petugas pajak. Temuan menarik lainnya terkait moral pajak, bahwa sikap petugas mampu mengalahkan persepsi korupsi. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-01-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/242 10.56259/jwi.v4i04.242 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 4 No. 04 (2023): Desember 2023; 173-188 2721-2440 10.56259/jwi.v4i04 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/242/125 Copyright (c) 2023 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/244 2024-05-12T05:17:31Z iwi:ORI driver

Strategi Peningkatan Kinerja SDM Kesejahteraan Sosial Untuk Akselerasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Berbasis Kepulauan Pinning, Sartono Kinerja SDM, kesejahteraan sosial, analisis SWOT, analisis QSPM Peningkatan kinerja SDM Kesejahteraan Sosial baik secara kualitatif maupun kuantitatif dimaksudkan untuk memperkuat dan memperluas jaringan kerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial, memperpendek pelayanan dan rentang kendali dalam peningkatan layanan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, termasuk penanganan dan penanggulangan problem kemiskinan yang saat ini menempatkan Provinsi Maluku pada peringkat ke-4 termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 mencapai 301,61 ribu orang atau 16,42 persen. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja SDM Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial berdasarkan analisis dan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal untuk akselerasi pembangunan kesejahteraan sosial berbasis kepulauan di Provinsi Maluku. Penelitian ini didesain dengan menggunakan jenis penelitian kombinasi model atau desain sequantial explanatory. Untuk tahap pertama metode kuantitatif, pendekatan yang digunakan adalah analisis SWOT untuk menentukan pemetaan posisi strategi peningkatan kinerja SDM Kesejahteraan Sosial dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) untuk menentukan prioritas strategi peningkatan kinerja SDM Kesejahteraan Sosial. Sedangkan tahap kedua metode kualitatif digunakan untuk membuktikan dan memperluas data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dianggap paling tepat untuk peningkatan kinerja SDM Kesejahteraan Sosial untuk akselerasi pembangunan kesejahteraan sosial berbasis kepulauan di Provinsi Maluku adalah strategi agresif yakni berusaha memperbaiki kondisi internal kelemahan dan eksternal ancaman dengan memanfaatkan sejumlah kekuatan internal yang dimiliki dan peluang eksternal melalui tiga pentahapan, yakni jangka pendek (1-3 tahun), jangka menengah (3-5 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun). The improvement of social welfare human resources performances, both qualitatively and quantitatively, is intended to streght and expand the development in the field of social welfare, shorten services delivery and control spans in improving social welfare development services, including addressing and mitigating poverty issues. Currently, poverty ranks Maluku Province as the fourth poorest province in Indonesia, with the number of poor people reaching 301,61 thousand or 16,42 percent of the population as of Marc 2023. This research aims to formulate strategies to enhance the performance of human resources in social welfare in the implementation of social welfare efforts based on the analysis and identification of internal and external factors for accelerating social welfare development based on islands in the Maluku Province. The research is designed using a combination of research types or sequential explanatory design. For the first stage, a quantitative method is used, employing the SWOT analysis approach to determine the mapping of the position of strategies to improve the performance of social welfare human resources and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) to determine the priority of strategies to improve the performance of social welfare human resources. In the second stage, qualitative methods play a role in confirming and expanding the quantitative data obtained in the initial stage. The findings of this research indicate that the strategy to improve the performance of social welfare human resources for the acceleration of island-based social welfare development in the Maluku Province is an aggressive strategy. This involves addressing internal weaknesses and external threats by leveraging internal strengths and external opportunities through three stages: short term (1-3 years), medium term (3-5 years), and long term (more than 5 years) Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/244 10.56259/jwi.v5i01.244 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 01 (2024): Maret 2024; 1-12 2721-2440 10.56259/jwi.v5i01 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/244/126 Copyright (c) 2024 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/245 2024-05-12T05:17:31Z iwi:ORI driver

Social Learning pada Penyelenggaraan Pelatihan untuk Mendukung Efektivitas Corporate University di Badiklat Pemeriksaan Keuangan Negara Muhammad Hairil Anwar Mariman Darto R Bramantyo corporate university, social learning, learning facilitator, competencies development Konsep Corporate University di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara telah berjalan beberapa tahun. Hal unik yang membedakan dengan sebelumnya adalah adanya pendekatan self learning, social learning dan praktical learning. Social learning adalah jembatan antar self learning dan practical learning. Dari dinamika yang ada muncul tantangan dalam mendukung efektivitas Corporate University yaitu sejauhmana social learning dapat diterapkan secara optimal, serta kompetensi apa sajakah yang perlu yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam bentuk apa saja social learning dapat diterapkan, kompetensi apa yang perlu dioptimalkan, dan kompetensi apa yang perlu ditambahkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung data dan informasi kuantitatif. Penelitian menyimpulkan bahwa social learning yang diaktualisasikan dalam bentuk coaching dan mentoring dapat dilaksanakan tidak hanya pada sesi social learning yang formal, juga dapat diterapkan pada pembelajaran di kelas dan praktik di lapangan dimana coaching lebih sesuai diarahkan pada motivasi sedangkan mentoringpada hal-hal bersifat teknis. Penelitian juga menyimpulkan bahwa terdapat empat kompetensi yang perlu dioptimalkan yaitu mendengarkan aktif, membangun kesadaran, memfasilitasi perkembangan coachee dan membangun kepercayaan dan rasa aman. Kompetensi-kompetensi tersebut juga dapat diterapkan pada proses mentoring disamping kompetensi substansi yang harus dimiliki mentor. Beberapa kompetensi lain yang perlu ditambahkan adalah mengelola empati, manajemen waktu, pemahaman atau pengalaman terhadap substansi, serta pengelolaan diri coach/mentor.The concept of Corporate University at the Education and Training Board of State Financial Audit has been running for several years; the unique thing that distinguishes it from the previous mechanism is the approach of self-learning, social learning, and practical learning where social learning bridging self-learning, and practical learning. Looking at the existing dynamics, a challenge arises: how far can social learning be implemented optimally, and what competencies are needed? This research aims to find out in what forms social learning can be applied, what competencies need to be optimized, and what competencies need to be added. This study uses a qualitative descriptive method supported by quantification data or information. The research concludes that social learning which is actualized in the form of coaching and mentoring can be implemented not only in formal social learning sessions, it can also be applied to classroom learning and practice in the field where coaching is more appropriately directed at motivation while mentoring is aimed at technical matters. The research also concluded that four competencies need to be optimized, namely Listening Actively, Evoking Awareness, Facilitating Growth, and Cultivating Trust and Safety. These competencies can also be applied to the mentoring process besides the substantive competencies that mentors must have. Some other competencies that need to be added are managing empathy, managing time, understanding or experiencing the substance, and managing the self of the coach/mentor   Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/245 10.56259/jwi.v5i01.245 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 01 (2024): Maret 2024; 35-48 2721-2440 10.56259/jwi.v5i01 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/245/129 Copyright (c) 2024 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/246 2024-05-12T05:17:31Z iwi:ORI driver

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di BPSDM Aceh yufrizal, Yufrizal Kompetensi SDM; SPBE; Infrastructure and E-Government Tools; Human Capital; Knowledge Management; Change Management Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan BPSDM Aceh dalam mengembangkan kompetensi SDM. Tujuan dari penelitian ini adalah menelusuri bagaimana strategi pengembangan kompetensi SDM dalam rangka penerapan Sistem Pemeintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BPSDM Aceh. Pendekatan yang diterapkan pada penelitian yakni Infrastructure and E-Government Tools, Human Capital, Knowledge Management, dan Change Management untuk menelusuri pemahaman SDM BPSDM Aceh terhadap implementasi layanan SPBE di BPSDM Aceh dan menganalisis strategi pengembangan komeptensi SDM dalam rangka peningkatan layanan SPBE di lingkungan BPSDM Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter Infrastructure and E-Government Tools diakui penting dalam efisiensi layanan pemerintahan, membutuhkan peningkatan interoperabilitas. Pengembangan kompetensi SDM fokus pada integrasi aplikasi SPBE sesuai tugas BPSDM Aceh, kunci sukses pemanfaatan positif Aplikasi Layanan SPBE. Human Capital di BPSDM Aceh krusial, melibatkan ASN dalam Bimtek, Diklat, dan pendampingan, dengan fokus pada keterampilan umum untuk mendukung SPBE. Knowledge Management terlihat dari implementasi pengetahuan TIK melalui handbook, dengan metode hybrid dan blended learning dalam kebijakan diklat. Change Management memicu strategi komunikasi efektif dan pelayanan prima melalui TIK, membutuhkan kepemimpinan kuat dengan kompetensi dan manajemen TIK. Proses pengembangan melibatkan monitoring dan evaluasi rutin. This research was conducted to identify strategies that BPSDM Aceh is able to employ in developing human resource competencies. The objective of this study is to explore the strategies for developing human resource competencies in the implementation of the Electronic Government System (SPBE) at BPSDM Aceh. The approach applied in this research includes Infrastructure and E-Government Tools, Human Capital, Knowledge Management, and Change Management to examine the understanding of BPSDM Aceh's human resources regarding the implementation of SPBE services and analyze strategies for developing human resource competencies to enhance SPBE services within the BPSDM Aceh environment. The research method employed is descriptive qualitative research using data collection techniques through interviews and documentary studies. The results indicate that the Infrastructure and E- Government Tools parameters are crucial for the efficiency of government services, requiring increased interoperability. The development of human resource competencies focuses on integrating SPBE applications according to the tasks of BPSDM Aceh, a key success factor for utilizing the positive aspects of SPBE services. Human Capital in BPSDM Aceh is critical, involving civil servants in Bimtek, training, and mentoring, with a focus on general skills to support SPBE. Knowledge Management is evident through the implementation of ICT knowledge via handbooks, utilizing hybrid and blended learning methods in training policies. Change Management triggers effective communication strategies and excellent services through ICT, requiring strong leadership with competence and ICT management. The development process involves regular monitoring and evaluation. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/246 10.56259/jwi.v5i01.246 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 01 (2024): Maret 2024; 13-28 2721-2440 10.56259/jwi.v5i01 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/246/127 Copyright (c) 2024 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/250 2024-11-10T13:16:37Z iwi:ORI driver

Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pada Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Taruh, Ferdinatus Kompetensi motivasi kerja kinerja Tujuan dari penelitian ini : 1) mengeksplorasi dan memaparkan implikasi dari kompetensi lulusan pelatihan PIM IV terhadap kinerja, 2) menganalisis dan menjelaskan dampak kemampuan lulusan pelatihan PIM IV terhadap motivasi kerja, 3) mengevaluasi dan menjelaskan efek motivasi kerja terhadap kinerja lulusan pelatihan PIM IV, dan 4) menganalisis serta menjelaskan secara bersamaan pengaruh kemampuan dan motivasi kerja terhadap kinerja lulusan pelatihan PIM IV dalam konteks organisasi pemerintahan. Metode penelitian ini melibatkan survei dengan populasi sebanyak 99 individu, dengan menggunakan metode convenience sampling untuk sampel penelitian sebanyak 92 orang. Temuan dari penelitian ini menyatakan kompetensi memiliki efek positif terhadap performa, dan juga memiliki imbas efektif pada motivasi kerja. Selain itu, motivasi kerja juga memiliki efek positif terhadap performa dan kemampuan. Rekomendasi dari penelitian ini kiranya bisa memberikan kontribusi bagi manajer - manajer dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kinerja ASN di masa Mendatang. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-11-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/250 10.56259/jwi.v5i02.250 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 02 (2024): Juni 2024; 23-34 2721-2440 10.56259/jwi.v5i02 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/250/190 Copyright (c) 2024 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/252 2024-06-29T11:17:33Z iwi:ORI driver

Model Pengelolaan Bentang Alam Terpadu Sebagai Solusi Pengendalian Karhutla Panjaitan, Raffles Manggala Agni, Pengelolaan Bentang Alam, Pelaku Usaha Kehutanan dan Kebun Pengendalian karhutla (intergrated landscape management) merupakan metode yang paling efektif dalam mengurangi jumlah kejadian karhutla. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengintegrasikan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemegang izin konsesi pengelola lahan gambut, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan pengelola gambut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu upaya pencegahan karhutla adalah dengan  mempertahankan tinggi muka air tanah maksimum 40 centimeter, membuat kanal dan sekat kanal yang mengikuti kontur, melakukan sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar, serta memberikan insentif pemanfaatan kayu dari lahan masyarakat untuk diversifikasi produk pertanian.  Diversifikasi produk berupa pembuatan cuka kayu, budidaya jamur, pupuk kompos, usaha perikanan, dan peternakan akan dapat mengurangi pembukaan lahan dengan cara membakar. Dengan upaya tersebut, luas karhutla tahun 2019 yang mencapai 13.56,00 ha, menurun drastis pada tahun 2020 menjadi 292,79 ha.  Model pengelolaan terpadu ini menjadi solusi permanen  dalkarhutla.  Selain itu dapat juga digunakan untuk bahan  diseminasi kepada masyarakat luas dan  para pemilik konsesi serta dapat juga digunakan sebagai bahan   penyusunan kurikulum pelatihan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu pejabat Pengendali Ekosistem Hutan, Polisi Hutan, Penyuluh Kehutanan dan non ASN terutama anggota Manggala Agni. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/252 10.56259/jwi.v5i02.252 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 02 (2024): Juni 2024; 1-10 2721-2440 10.56259/jwi.v5i02 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/252/131 Copyright (c) 2024 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/259 2025-12-29T13:01:18Z iwi:RIS driver

Pemetaan Sebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bulukumba Periode 2022-2024 ANDI ABIL HASAN RIVAI KOMANG YUDA PUTRA BENDESA SARMALIANA DBD GIS Kepadatan Penduduk Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). DBD masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia, melihat perkembangan kasus DBD yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, berdasarkan data Dinas Kesehatan Bulukumba, melaporkan bahwa terjadi kenaikan kasus dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2022-2024). Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Geographic Information System (GIS) instrumen yang digunakan adalah laptop dan ArcGIS 10.8. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan sebaran penyakit demam berdarah dengue di Kabupaten Bulukumba periode 2022-2024. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penderita DBD pada kurun waktu tersebut yaitu sebanyak 509 penderita. Berdasarkan hasil pemetaan, sebaran kasus DBD di Kabupaten Bulukumba tidak konsisten dan selalu berubah pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2022, kasus tertinggi tercatat di Kecamatan Ujung Bulu, kemudian di Tahun 2023, tertinggi ditemukan di Kecamatan Bonto Tiro dan mulai Januari hingga April 2024 kasus tertinggi kembali terjadi di Kecamatan Ujung Bulu. Sementara itu, penyebaran kasus DBD lebih banyak ditemukan di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Oleh karenanya masyarakat diharapkan menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan menerapkan perilaku 3M Plus juga Dinas Kesehatan perlu mewaspadai kemungkinan potensi risiko penularan dengan menetapkan program pencegahan dan pengendalian virus dengue.       Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a disease caused by a virus transmitted through the bite of the Aedes aegypti mosquito which can cause Extraordinary Events (KLB). Dengue fever is still a major health problem in Indonesia, looking at the development of dengue cases that occurred in Bulukumba Regency, based on data from the Bulukumba Health Office, reported that there has been an increase in cases in the last 3 years (2022-2024). This type of research uses a descriptive research method with a Geographic Information System (GIS) approach, the instruments used are laptops and ArcGIS 10.8. This study aims to map the distribution of dengue hemorrhagic fever in Bulukumba Regency for the 2022-2024 period. The population in this study was all dengue patients during that period, which was 509 patients.  Based on the mapping results, the distribution of dengue cases in Bulukumba Regency is inconsistent and always changes every year. In 2022, the highest cases were recorded in Ujung Bulu District, then in 2023, the highest was found in Bonto Tiro District and from January to April 2024 the highest cases again occurred in Ujung Bulu District. Meanwhile, the spread of dengue cases is more common in areas with high population density. Therefore, the public is expected to maintain the cleanliness of the environment around their residences by implementing 3M Plus behavior, and the Health Office needs to be aware of the possible potential risk of transmission by establishing a dengue virus prevention and control program.    Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2025-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/259 10.56259/jwi.v5i03.259 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 03 (2024): September 2024; 39-45 2721-2440 10.56259/jwi.v5i03 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/259/197 Copyright (c) 2025 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/262 2024-09-23T04:27:46Z iwi:ORI driver

Analisis Implementasi Materi Pelatihan Nusantara Sehat Berbasis Tim Pada Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) Gahayu, Sri Asih Nusantara Sehat Pelatihan Evaluasi Puskesmas Pelatihan Nusantara Sehat berbasis tim langkah lanjut dari Program Nusantara Sehat yang merupakan Program Unggulan dari Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan atau menguatkan pelayanan Kesehatan primer  di daerah terpencil perbatasan kepulauan (DTPK). Peserta program Nusantara Sehat adalah para tenaga profesional kesehatan  yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian yang merupakan tim dalam pelayanan kesehatan primer untuk ditempatkan di Puskesmas selama 2 tahun. Evaluasi Pasca pelatihan pada Desember 2019 ditemukan beberapa poin penting untuk pertimbangan lebih lanjut yang terkait materi Pelatihan yaitu materi belum optimal menunjang kompetensi Tenaga Kesehatan, waktu pelatihan yang terlalu lama, modul pelatihan tidak tersedia, dan pelaksanaan evaluasi pelatihan yang  belum optimal. Untuk itu perlu dilakukan kajian mendalam secara akademis dengan metode kualitatif terhadap data evaluasi pasca Pelatihan tentang kesesuaian materi yang diberikan pada saat pelatihan  dengan kebutuhan aplikatif di Puskesmas, implementasi materi yang diperoleh saat pelatihan, implementasi Rencana Usulan Kegiatan Nusantara Sehat (RUKUNS), faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi materi pelatihan di Puskesmas dan .gambaran manfaat keberadaan tim Nusantara Sehat terhadap performa Puskesmas. Hasil penelitian  menyatakan bahwa sebagian besar materi pelatihan sudah sesuai dan dapat diimplementasikan  di Puskesmas, RUKUNS: sebagian besar 19 Puskesmas belum melaksanakan, sementara 12 Puskesmas sudah  melaksanakan dgn variasi 20% s.d 72%, ada faktor pendukung dan penghambat, yaitu Puskesmas mendapatkan materi pelatihan yang uptodate, dan hanya Sebagian kecil  yg menemukan hambatan dalam implementasi Materi Pelatihan,dan Tim Nusantara Sehat dinilai membawa kontribusi positif terhadap performa dan sangat membantu Puskesmas. Saran untuk penelitian ini diharapkanBalai Besar pelatihan Kesehatan Ciloto bersama program terkait dari Kementerian Kesehatan yang merencanakan Program Pelatihan Nusantara Sehat Tim ini dapat memperbaharui struktur program Pelatihan dengan memprioritaskan materi yang sudah sesuai dan dapat diaplikasikan di Puskesmas DTPK. Untuk materi Pelatihan yang kurang  diimplementasikan di Puskesmas, dapat dipertimbangkan untuk di kurangi jam pelajarannya dan ditelaah kembali untuk kemanfaatannya. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas untuk bisa mempertimbangkan dan membantu pelaksanaan Rencana Usulan Kegiatan Nusantara Sehat RUKUNS yang sudah dibuat oleh Tim Nusantara Sehat, dengan cara melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan RUKUNS. Kementerian Kesehatan dapat memfasilitasi Tim Nusantara Sehat ini di setiap Puskesmasnya sejak di mulai saat Pelatihan berlangsung sampai dengan penghantaran ke Lokasi penempatan Puskesmas DTPK oleh pendamping yang berasal dari Tim Fasilitator dan Widyaiswara, sehingga dapat terus memotivasi para individu dalam tim untuk bisa nantinya beradaptasi di lokasi Puskesmas DTPK Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-09-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/262 10.56259/jwi.v5i02.262 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 02 (2024): Juni 2024; 11-22 2721-2440 10.56259/jwi.v5i02 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/262/188 Copyright (c) 2024 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/270 2024-11-10T13:30:05Z iwi:ORI driver

Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Entitas Pelatihan Aparatur Pemerintah Kahfi, Muhammad Implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD Peran BPSDM Beberapa masalah yang dihadapi BPSDM secara umum termasuk kurangnya sinkronisasi perencanaan pengembangan kompetensi ASN dan mekanisme proses pengadaan barang dan jasa yang tidak efisien. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menjawab tantangan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kesiapan BPSDM dalam berbagai hal, termasuk teknis pembentukan BLUD; peran BPSDM dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD dan cara yang fleksibel dalam pengelolaan keuangan BLUD. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa observasi dan wawancara dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan studi kasus. Kemudian, analisis data yang digunakan adalah dengan mereduksi data, kemudian disajikan dan terakhir disimpulkan. Sebagai hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses teknis yang diperlukan untuk mendirikan BLUD harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, substantif, dan teknis. Selanjutnya, pasal 209 PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah membahas peran BPSDM dalam pengelolaan pendapatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD adalah dasar untuk menjalankan pengelolaan keuangan BLUD. Peraturan ini memberikan BLUD fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, utang, piutang, investasi, barang, SDM, dan remuneran.   Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2024-11-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/270 10.56259/jwi.v5i02.270 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 02 (2024): Juni 2024; 35-48 2721-2440 10.56259/jwi.v5i02 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/270/191 Copyright (c) 2024 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/323 2025-02-21T06:29:51Z iwi:RIS driver

Evaluasi Reaksi Peserta Pelatihan Teknis pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta Tambunan, Parlin Nurcahya , Abbima Indra Putranto , Kristo Muhammad Rizky Illahi Evaluasi, komponen reaksi, model Krikpatrick Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis reaksi peserta pada penyelenggaraan pelatihan teknis di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan model evaluasi Kirkpatrick. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner data yang diinput ke sibangkoman. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi pengajar dan evaluasi manajemen pada penyelenggaraan pelatihan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta sudah Tinggi atau Baik tetapi masih perlu ditingkatkan untuk kedua aspek tersebut karena belum mencapai kategori Sangat Baik. Pada aspek materi pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan masih dalam kategori Tinggi atau Baik. Kepuasan peserta pelatihan menjadi penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelatihan karena peserta akan termotivasi apabila proses pelatihan berjalan sangat memuaskan yang pada akhirnya akan memunculkan reaksi dari peserta yang menyenangkan. Sebaliknya, apabila peserta tidak merasa puas terhadap proses pelatihan yang diikutinya maka peserta tidak akan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan lebih lanjut. The purpose of this study was to analyze the participants' reactions to the implementation of Technical Training at the PUPR Competency Development Center Region III Jakarta, from January to December 2022. The method used in this research is a quantitative descriptive method using the Kirkpatrick evaluation model. Data collection was carried out using a data questionnaire which was inputted to Sibangkoman. The results showed that the Teacher Evaluation and Management Evaluation in the implementation of the PUPR Competency Development Center Region III Jakarta training were High or Good but still needed to be improved for these two aspects because they had not yet reached the Very Good category. In the aspect of training material and training implementation it is still in the High or Good category. The satisfaction of the training participants is important in determining the success of the training because the participants will be motivated if the training process runs very satisfactorily which in the end will elicit pleasant reactions from the participants. Conversely, if the participants are not satisfied with the training process they are participating in, then the participants will not be motivated to take part in further training activities. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2025-02-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/323 10.56259/jwi.v5i02.323 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 02 (2024): Juni 2024; 49-58 2721-2440 10.56259/jwi.v5i02 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/323/192 Copyright (c) 2025 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/327 2025-07-18T07:39:36Z iwi:ORI driver

Strategi Optimalisasi Implementasi Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ABDUL HAKIM Optimization Strategy Policy Impelementation Merit System Talent Management Bureaucratic Reform ASN Sistem merit merupakan salah satu bagian penting dari agenda reformasi birokrasi untuk membangun birokrasi yang professional dan berintegritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun strategi optimalisasi implementasi sistem merit dalam pengelolaan  Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada pencarian fakta aktual, selanjutnya data dianalisis dengan model Edward III dan matriks analisis model SOAR. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa ada tiga aspek penerapan sistem merit yang belum mencapai nilai optimal (100%), yaitu  aspek pengembangan karier (82%), aspek promosi dan mutasi (75%), dan  aspek manajemen kinerja (90%). Hal ini disebabkan beberapa hambatan, antara lain, 1) road map sistem merit KLHK belum tersusun secara lengkap dan regulasi pengaturan pola karier belum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, 2) pemetaan profil seluruh ASN KLHK belum terselesaikan sepenuhnya (belum terbangun talent pool KLHK), 3) manajemen talenta ASN KLHK belum dapat dilaksanakan sesuai amanat Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, 4) pengembangan kompetensi ASN KLHK belum sepenuhnya berdasarkan pada hasil pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja, 5) struktur birokrasi KLHK yang kompleks dengan jumlah pegawai di atas 15.000 pegawai memengaruhi pelaksanaan penilaian kinerja dan pengukuran kompetensi pegawai,   6) regulasi terkait  promosi dan mutasi belum disusun dan ditetapkan, termasuk NSPK dan SOP penerapan sistem merit secara rinci, 7) penyebaran informasi implementasi sistem merit belum optimal dilakukan oleh pemangku kepentingan, serta belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi  informasi berupa e-government dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini dikelola Pusat Data dan Informasi KLHK (kelemahan faktor komunikasi, dan 8) parsialitas pengeloaan data kepegawaian menghambat percepatan penyelesaian pemetaan talenta atau profil ASN KLHK, sehingga menjadi kendala penerapan sistem manajemen talenta di KLHK. Ada beberapa strategi dalam upaya optimalisasi implementasi kebijakan sistem merit dalam pengelolaan ASN KLHK, yaitu 1) penyusunan road map sistem merit KLHK, 2) pengembangan karier ASN KLHK berbasis kompetensi dan kinerja,   3) penerapan sistem manajemen talenta ASN KLHK, 4) pengembangan kompetensi ASN KLHK,  5) penerapan sistem manajemen kinerja ASN, 6)  penyusunan dan penetapan sistem promosi dan mutasi, 7)  pengoptimalan penggunaan Personal Assesment Center  KLHK, 8)  penerapan transformasi digital. Dengan menerapkan strategi tersebut, pencapaian nilai penerapan sistem merit KLHK diharapkan akan optimal.   Merit system is one of the part important from the bureaucratic reform agenda for build professional and integrity bureaucracy. The purpose of this study is to develop a strategy for optimizing the implementation of the merit system in ASN management at the Ministry of Environment and Forestry. This research method is qualitative research with a descriptive approach that focuses on finding actual facts, then the data is analyzed using the Edward III model and the SOAR model analysis matrix. The results of this study illustrate that there are three aspects of the implementation of the merit system that have not reached optimal values (100%), namely career development aspects (82%), promotion and mutation aspects (75%), and  performance management aspects (90%). This is due to several obstacles, including, 1) the road map of the KLHK merit system has not been completely prepared and the regulations governing career patterns have not been determined by the authorized official, 2) the mapping of the profiles of all KLHK ASN has not been fully completed, 3) KLHK ASN talent management has not been implemented according to the mandate of PermenLHK Number 7 of 2021, 4) the development of KLHK ASN competencies has not been fully based on the results of competency measurements and performance assessments, 5) the complex bureaucratic structure of KLHK with the number of employees above 15,000 employees affect the implementation of performance assessments and employee competency measurements, 6) regulations related to promotions and transfers have not been prepared and determined, including the NSPK and SOP for the implementation of the merit system in detail, 7) the dissemination of information on the implementation of the merit system has not been optimally carried out by stakeholders, and has not fully utilized Information Technology in the form of e-Government in the Electronic-Based Government System (SPBE) which is currently managed by the KLHK Data and Information Center (Weaknesses in communication factors, and 8) partiality in personnel data management hinders the acceleration of the completion of talent mapping or KLHK ASN profiles, thus becoming an obstacle to the implementation of the talent management system at KLHK. There are several strategies in an effort to optimize the implementation of the merit system policy in the management of ASN LHK, as follows, 1) preparation of the road map of the KLHK merit system, 2) career development of KLHK ASN based on competency and performance, 3) implementation of the KLHK ASN talent management system, 4) development of KLHK ASN competencies, 5) implementation of the ASN performance management system, 6) preparation and determination of the promotion and mutation system, 7) optimization of the use of the KLHK Personal Assessment Center, 8) implementation of digital transformation. By implementing these strategies, it is possible to achieve the optimal value of the implementation of the KLHK merit system. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2025-07-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/327 10.56259/jwi.v5i03.327 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 03 (2024): September 2024; 1-12 2721-2440 10.56259/jwi.v5i03 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/327/194 Copyright (c) 2025 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/328 2025-12-29T12:54:31Z iwi:RIS driver

Efektivitas In-House Training Berbasis AI dalam Meningkatkan Kompetensi Widyaiswara di BPSDM Sulawesi Selatan DJAJADI, MUHAMMAD Pelatihan in-house kompetensi Widyaiswara bahan ajar digital kecerdasan buatan pengembangan profesional     Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan in-house dalam meningkatkan kompetensi Widyaiswara di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam pengembangan bahan ajar berbasis kecerdasan buatan (AI). Di era transformasi digital, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam memanfaatkan teknologi menjadi kebutuhan mendesak. Namun, masih banyak Widyaiswara yang menghadapi keterbatasan literasi digital serta belum terbiasa menggunakan AI dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-test dan post-test yang melibatkan 25 peserta. Instrumen tes telah divalidasi oleh pakar dan diuji reliabilitasnya. Hasil analisis menggunakan uji paired sample t-test menunjukkan adanya peningkatan skor signifikan dari rata-rata 65,48 menjadi 85,20 (p < 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa in-house training yang dirancang secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan peserta efektif dalam membangun keterampilan baru, khususnya dalam menyusun bahan ajar berbasis AI. Pelatihan juga memperkuat kolaborasi dan refleksi sejawat. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, dan belum adanya kebijakan internal mengenai integrasi AI menjadi tantangan yang perlu ditangani. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi pelatihan berkelanjutan, penguatan kebijakan internal, serta penyediaan dukungan teknologi yang memadai agar transformasi digital dalam pendidikan ASN dapat berjalan efektif. Pelatihan in-house dapat menjadi model pembelajaran yang kontekstual, berkelanjutan, dan memberdayakan Widyaiswara sebagai agen perubahan dalam era pembelajaran berbasis teknologi. This study aims to evaluate the effectiveness of in-house training in enhancing the competencies of Widyaiswara (government trainers) at the South Sulawesi Human Resource Development Agency (BPSDM), particularly in developing AI-based instructional materials. In the digital transformation era, equipping civil servants with technology-integrated teaching skills is increasingly essential. However, many trainers still face challenges in digital literacy and lack practical experience in applying AI tools to learning processes. Employing a quantitative method with a pre-test and post-test design, this study involved 25 purposively selected participants. The assessment instrument was validated by experts and tested for reliability. Statistical analysis using paired sample t-tests showed a significant increase in average scores, from 65.48 to 85.20 (p < 0.05). The findings suggest that contextually designed in-house training is effective in building applied competencies, especially in designing AI-enhanced instructional content. It also fosters peer collaboration and reflective learning. Nevertheless, challenges persist, including limited access to technological infrastructure, disparities in digital proficiency, and the absence of formal policies on AI integration. This study recommends the implementation of continuous professional development strategies, the formulation of supportive institutional policies, and the provision of adequate technological resources. These measures are essential to advance digital transformation in public sector training. In-house training emerges as a relevant, sustainable, and empowering model to support Widyaiswara in becoming agile facilitators in the era of technology-driven learning.   Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2025-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/328 10.56259/jwi.v5i03.328 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 03 (2024): September 2024; 13-26 2721-2440 10.56259/jwi.v5i03 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/328/195 Copyright (c) 2025 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/330 2026-01-22T07:50:53Z iwi:RIS driver

Importance Performance Analysis Terhadap Model Evaluasi Reaksi Kirkpatrick dengan Model SERVQUAL pada Pelatihan di Bidang Pemerintahan Desa Widianto, Heru Halimah , Nur ADDIE Kirtpatrick Model Reaction SERVQUAL Importance Performance Analysis Dalam Model Pengembangan Desain Pelatihan ADDIE (Analysis, Desaign, Develop, Implement, Evaluate), evaluasi merupakan salah satu tahapan penting yang berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Salah satu model evaluasi program pelatihan adalah model Kirkpatrick yang secara konseptual berpedoman pada tahapan belajar (reaction, learning, behaviour, result). Evaluasi reaksi pelatihan di Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. Selama ini, evaluasi reaksi yang telah dilakukan hanya bersifat normatif dan belum dapat menyajikan sebuah analisis yang dapat digunakan sebagai langkah kebijakan. Model SERVQUAL yang menitikberatkan pada 5 dimensi (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy) diadopsi sebagai kerangka penelitian untuk mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan. Kuesioner disebarkan kepada 90 orang peserta pelatihan untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) guna mengetahui atribut apa saja yang perlu menjadi perhatian utama untuk dikaji dan diperbaiki dalam rangka meningkatkan pelayanan pelatihan. Dari hasil IPA diperoleh bahwa terdapat 3 atribut yang termasuk dalam kuadran I (concentrate here) meliputi TG.1 (Tangible) dengan pernyataan Ruangan kelas selama proses pelatihan dirasakan nyaman oleh peserta, TG.3 (Tangible) dengan pernyataan Pengajar menggunakan media pembelajaran yang modern dan menarik, dan AS.4 (Assurance) dengan pernyataan Pelatihan ini berdampak menumbuhkan rasa percaya diri peserta dalam menjalankan tugas kerja. Dari ketiga atribut tersebut ditelurusi kondisi riil di lapangan untuk dianalisa guna menghasilkan rekomendasi yang tepat.  In the ADDIE Training Design Development Model (Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate), evaluation is one of the important stages that functions as a benchmark for the success of implementing training activities. One of the training program evaluation models is the Kirkpatrick model which is conceptually guided by the learning stages (reaction, learning, behavior, result). Evaluation of training reactions at the Balai Besar Pemerintahan Desa in Malang has not been fully implemented optimally. So far, reaction that have been carried out has only been normative and has not been able to present an analysis that can be used as a policy step. The SERVQUAL model which emphasizes 5 dimensions (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy) was adopted as a research framework to measure the level of satisfaction of training participants. The questionnaire was distributed to 90 training participants to then be analyzed using Importance Performance Analysis (IPA) to find out what attributes need to be the main focus to be reviewed and improved in order to improve training services. From the results of IPA, it was obtained that there were 3 attributes included in quadrant I (concentrate here) including TG.1 (Tangible) with the statement The classroom during the training process was felt comfortable by the participants, TG.3 (Tangible) with the statement The teacher used modern and interesting learning media, and AS.4 (Assurance) with the statement This training has an impact on increasing participants' self-confidence in carrying out work tasks. From these three attributes, real conditions in the field were traced to be analyzed in order to produce appropriate recommendations. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2026-01-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/330 10.56259/jwi.v5i04.330 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 04 (2024): Desember 2024; 36-49 2721-2440 10.56259/jwi.v5i04 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/330/254 Copyright (c) 2026 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

oai:ojs2.ejournal.iwi.or.id:article/331 2025-12-17T07:02:23Z iwi:RIS driver

Pengembangan Model Mentoring Sesama Jabatan dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara Arbi, Sadek Mentoring Pegawai Kinerja Organisasi mentoring sesama jabatan pengembangan kompetensi Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan mandat strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Salah satu bentuk pengembangan kompetensi nonklasikal yang relevan adalah mentoring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mentoring sesama jabatan serta persepsi ASN terhadap efektivitas mentoring dalam meningkatkan kinerja organisasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku Utara. Metode penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, kuesioner, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 18 orang yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mentoring sesama jabatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis mampu mengatasi kesenjangan kompetensi, meningkatkan kepercayaan diri pegawai, dan berdampak positif pada kinerja organisasi. Persepsi responden terhadap proses mentoring berada pada kategori baik hingga sangat baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mentoring sesama jabatan efektif dijadikan sebagai model pengembangan kompetensi berkelanjutan di lingkungan birokrasi pemerintah. Competency development of civil servants is a strategic mandate to improve public sector organizational performance. One relevant form of non-classical competency development is mentoring. This study aims to analyze the implementation of peer mentoring and civil servants’ perceptions of its effectiveness in improving organizational performance at the Human Resources Development Agency of North Maluku Province. The research employed a mixed-methods approach using observation, in-depth interviews, questionnaires, and documentation. A total of 18 informants were selected through purposive sampling. The findings indicate that well-planned and systematically implemented peer mentoring can reduce competency gaps, increase employee self-confidence, and positively impact organizational performance. Respondents’ perceptions of the mentoring process ranged from good to very good. This study concludes that peer mentoring is an effective and sustainable model for competency development in government organizations. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia 2025-12-17 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/331 10.56259/jwi.v5i04.331 Jurnal Widyaiswara Indonesia ; Vol. 5 No. 04 (2024): Desember 2024; 18-22 2721-2440 10.56259/jwi.v5i04 eng http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/331/213 Copyright (c) 2025 Jurnal Widyaiswara Indonesia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 e9f7878d5944c05ca151e699ccc39316