Jurnal Widyaiswara Indonesia

Tenaga Kesehatan sebagai Sumber Stigma dalam Pelayanan Kesehatan: Perspektif Antropologi Kesehatan

Eddy Siswanto — 2026-11-05

Stigma dalam pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan mutu pelayanan melalui berkurangnya akses layanan, melemahnya hubungan terapeutik, serta rendahnya kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Selama ini stigma lebih banyak dipahami sebagai sikap negatif masyarakat terhadap kelompok tertentu, sedangkan peran tenaga kesehatan sebagai sumber stigma masih relatif kurang mendapat perhatian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tenaga kesehatan dapat menjadi sumber stigma dalam pelayanan kesehatan, menjelaskan dampaknya terhadap mutu pelayanan kesehatan, serta merumuskan model konseptual pengurangan stigma melalui perspektif antropologi kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan narrative literature review dengan menelaah berbagai artikel ilmiah, buku akademik, dan dokumen organisasi internasional yang membahas stigma kesehatan, antropologi kesehatan, psikologi sosial, budaya organisasi, dan mutu pelayanan kesehatan. Analisis dilakukan melalui sintesis konseptual terhadap berbagai teori dan hasil penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa stigma terbentuk melalui interaksi antara bias implisit tenaga kesehatan, konstruksi sosial mengenai penyakit, budaya organisasi pelayanan kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan. Stigma berdampak pada menurunnya akses pelayanan, melemahnya komunikasi terapeutik, rendahnya kepatuhan pasien, meningkatnya risiko keselamatan pasien, serta memperbesar kesenjangan pelayanan kesehatan. Artikel ini menawarkan Model Transformasi Multilevel Pelayanan Kesehatan Bebas Stigma yang menempatkan perubahan pada tingkat individu, organisasi, dan sistem pelayanan kesehatan sebagai strategi utama dalam mengurangi stigma. Model tersebut diharapkan menjadi dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan, pendidikan tenaga kesehatan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang lebih inklusif serta berpusat pada pasien.

Health-related stigma has become an important determinant of healthcare quality by limiting access to healthcare services, weakening therapeutic relationships, and reducing treatment adherence. While stigma has traditionally been viewed as negative attitudes held by society toward particular groups, the role of healthcare professionals as potential sources of stigma has received comparatively less attention. This article aims to analyze the factors that lead healthcare workers to become a source of stigma within healthcare services, explain the impact of this on the quality of healthcare, and formulate a conceptual model for stigma reduction through the perspective of medical anthropology. The study employed a narrative literature review by synthesizing evidence from peer-reviewed articles, academic books, and international policy documents concerning health-related stigma, health anthropology, social psychology, organizational culture, and healthcare quality. The findings indicate that stigma emerges through the interaction of healthcare professionals' implicit bias, social constructions of illness, organizational culture, and healthcare system factors. These interactions reduce healthcare access, weaken therapeutic communication, decrease treatment adherence, increase patient safety risks, and widen health inequities. This article proposes a Multilevel Transformation Model for Stigma-Free Healthcare, emphasizing simultaneous transformation at the individual, organizational, and healthcare system levels. The proposed model provides a conceptual foundation for developing policies, health professional education, and quality improvement initiatives aimed at creating more inclusive and patient-centered healthcare services.

Desain Pembelajaran Adaptif pada Pelatihan Sertifikasi Petugas Iradiator: Mengakomodasi Keragaman Peserta dalam Pencapaian Kompetensi

Pramaning Tri Hastari — 2026-11-06

Kompetensi teknis pekerja di industri yang memakai teknologi radiasi pengion dibangun salah satunya lewat Pelatihan Sertifikasi Petugas Iradiator. Keragaman latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya menuntut desain pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan belajar tanpa menurunkan standar kompetensi. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik latar belakang pendidikan peserta, penerapan model pembelajaran, tingkat kelulusan ujian sertifikasi, serta hubungan antara latar belakang pendidikan dan model pembelajaran dengan kelulusan peserta, sekaligus merumuskan rekomendasi penyempurnaan desain pembelajaran adaptif. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-analitik. Data sekunder dari 64 peserta Pelatihan Sertifikasi Petugas Iradiator periode 2025 – 2026 dianalisis menggunakan statistik deskriptif, tabulasi silang, dan uji Chi-Square, serta dilengkapi analisis hasil evaluasi pelatihan. Sebanyak 78,1% peserta mengikuti pembelajaran bauran dan 21,9% mengikuti pembelajaran tatap muka penuh. Tingkat kelulusan ujian sertifikasi mencapai 51,6%, sementara 48,4% peserta belum lulus. Uji Chi-Square menunjukkan tidak terdapat hubungan signifikan antara latar belakang pendidikan dan kelulusan (χ² = 1,081; p = 0,298), maupun antara model pembelajaran dan kelulusan (χ² = 0,000; p = 1,000). Namun, evaluasi peserta menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka dinilai lebih membantu pemahaman materi teknis dibandingkan pembelajaran daring. Berdasarkan temuan tersebut, diusulkan Model Desain Pembelajaran Adaptif yang mempertimbangkan karakteristik peserta dan kompleksitas materi dalam menentukan proporsi pembelajaran daring dan tatap muka. Model ini diharapkan mendukung penyempurnaan pelatihan sertifikasi teknis yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajar peserta dan tetap berorientasi pada pencapaian standar kompetensi.

The technical competence of workers in industries that use ionizing radiation technology is developed, one of which is through the Irradiator Officer Certification Training. The diversity of educational backgrounds and work experiences requires a learning design that can accommodate differences in learning needs without lowering competency standards. This study aims to analyze the characteristics of the educational background of participants, the application of learning models, the pass rate of the certification exam, and the relationship between educational background and learning models with participant pass rates, while also formulating recommendations for improving the adaptive learning design. The study used a quantitative approach with descriptive-analytical methods. Secondary data from 64 participants of the Irradiator Officer Certification Training for the 2025-2026 period were analyzed using descriptive statistics, cross-tabulations, and Chi-Square tests, and supplemented by analysis of training evaluation results. A total of 78.1% of participants participated in blended learning and 21.9% participated in full face-to-face learning. The pass rate for the certification exam reached 51.6%, while 48.4% of participants did not pass. The Chi-Square test showed no significant relationship between educational background and graduation (χ² = 1.081; p = 0.298), nor between learning model and graduation (χ² = 0.000; p = 1.000). However, participant evaluations indicated that face-to-face learning was considered more helpful in understanding technical material than online learning. Based on these findings, an Adaptive Learning Design Model is proposed that considers participant characteristics and material complexity in determining the proportion of online and face-to-face learning. This model is expected to support the improvement of technical certification training that is more suited to participant learning needs and remains oriented towards achieving competency standards.

Peran Experiential Learning dalam Optimalisasi Keterampilan Praktik Pedagogis Guru SMP untuk Program Kokurikuler STEM Kontekstual

Asep Agus Sulaeman — 2026-11-06

Perencanaan program dan implementasi pembelajaran kokurikuler STEM yang difasilitasi oleh guru dapat mendukung pencapaian kompetensi bernalar siswa sebagai bekal dalam kehidupan pada abad ke-21. Pada kenyataannya, pembelajaran ini belum optimal dilaksanakan disekolah karena berbagai tantangan dalam pengembangan program yang belum sepenuhnya teratasi oleh guru. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan kognitif yang mendukung keterampilan praktik pedagogis guru dalam pembelajaran kokurikuler STEM kontekstual melalui pelatihan dengan strategi experiential learning. Pelatihan dilaksanakan selama 42 jam pelajaran tatap muka, dengan melibatkan 21 guru SMP dari 17 kabupaten/kota di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan mixed method dengan desain Explanatory Sequential. Pengumpulan data kuantitatif meliputi: 1) nilai pretes dan postes untuk mengukur kesiapan kognitif; 2) penilaian dokumen perencanaan untuk mengukur keterampilan praktis pedagogis; dan 3) kuesioner untuk mengukur respons guru. Adapun data kualitatif diperoleh melalui respons guru terhadap pertanyaan terbuka. Hasil kajian menunjukkan adanya peningkatan kesiapan kognitif yang ditandai dengan perbedaan signifikan antara nilai pretes dan postes, serta didukung oleh persepsi positif guru terhadap peningkatan kesiapan kognitifnya. Keterampilan praktis pedagogis guru secara umum mencapai kategori baik dan sangat baik. Sebagai tindak lanjut, pelatihan di masa mendatang memerlukan penambahan durasi pembelajaran serta pendampingan intensif bagi guru dalam menyusun rencana program STEM beserta instrumen asesmennya.

The planning and implementation of teacher-facilitated STEM co-curricular learning can support the achievement of students' reasoning competencies to prepare them for 21st-century life. In reality, this learning process has not run optimally in school due to various challenges in program development that teachers have yet to fully overcome. Therefore, this study aims to improve cognitive readiness supporting teachers' practical pedagogical skills for contextual STEM co-curricular learning through an experiential learning strategy. The training was conducted over 42 face-to-face lesson hours, involving 21 junior high school teachers from 17 districts/cities in West Java. This study employed a mixed-methods approach with an Explanatory Sequential design. Quantitative data collection included: 1) pretest and posttest scores to measure cognitive readiness; 2) planning document assessment rubrics to evaluate practical pedagogical skills; and 3) questionnaires to measure teacher responses. Qualitative data were obtained through teachers' responses to open-ended questions. The results indicated an increase in cognitive readiness, evidenced by a significant difference between pretest and posttest scores, which was corroborated by teachers' positive perceptions of their cognitive improvement. Furthermore, teachers' practical pedagogical skills generally achieved good and excellent categories. As a follow-up, future training requires an extension of learning duration and intensive mentoring for teachers in designing STEM program plans alongside their assessment instruments.

Pangkat Istimewa sebagai Career Recognition: Analisis Konseptual Komitmen Normatif Widyaiswara Berbasis Integrative Literature Review

Firman Nugraha — 2026-11-07

Reformasi pengelolaan jabatan fungsional melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan penilaian kinerja berbasis ekspektasi dan membuka ruang pemberian penghargaan karier melalui mekanisme kenaikan pangkat istimewa. Meskipun mekanisme tersebut dirancang untuk mengakui kontribusi kinerja, kajian mengenai makna pangkat istimewa sebagai career recognition dan potensinya dalam membangun komitmen organisasi Widyaiswara masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual posisi pangkat istimewa sebagai penghargaan berbasis karier serta menjelaskan potensinya dalam membentuk komitmen normatif Widyaiswara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain integrative literature review yang diperkaya wawancara ahli. Literatur dipilih secara purposif relevan dengan pengembangan karier, career recognition, reward, organizational commitment, manajemen kinerja ASN, dan jabatan fungsional Widyaiswara. Wawancara dilakukan terhadap dua informan kunci yang terlibat dalam pengelolaan kinerja dan penghargaan ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Data dianalisis menggunakan qualitative content analysis untuk mengidentifikasi tema dan membangun sintesis konseptual berdasarkan Three Component Model of Organizational Commitment. Hasil sintesis menunjukkan bahwa pangkat istimewa lebih tepat dipahami sebagai career recognition yang memiliki dimensi non-financial reward, meskipun dapat menimbulkan konsekuensi finansial sebagai implikasi karier. Data wawancara memperkuat bahwa pemberian penghargaan dikaitkan dengan pencapaian ekspektasi kinerja, kontribusi terhadap target organisasi, dan penilaian 360 derajat. Analisis konseptual selanjutnya mengindikasikan adanya jalur penilaian kinerja berbasis ekspektasi; perceived reward fairness; career recognition; komitmen normatif. Model tersebut merupakan proposisi konseptual yang belum membuktikan hubungan kausal dan karena itu memerlukan pengujian empiris pada Widyaiswara. Temuan ini merekomendasikan pengembangan mekanisme penghargaan karier yang transparan, berbasis kontribusi organisasi, dan konsisten dengan prinsip keadilan kinerja.

The reform of functional-position management through Ministerial Regulation of Administrative and Bureaucratic Reform No. 1 of 2023 introduced expectation-based performance assessment and expanded opportunities for career recognition through special promotion. However, limited attention has been given to special promotion as career recognition and its potential relationship with organizational commitment among government trainers (Widyaiswara). This study conceptually examines special promotion as a career-based reward and its potential contribution to normative commitment. A qualitative approach was employed through an integrative literature review enriched by expert interviews. Relevant literature on career development, rewards, performance management, organizational commitment, and Widyaiswara functional positions was purposively selected. Interviews were conducted with two key informants involved in performance management and civil-service reward administration in West Java Province. Data were analyzed using qualitative content analysis guided by Meyer and Allen’s Three-Component Model of Organizational Commitment. The synthesis indicates that special promotion is best understood as a career-based reward with a career-recognition dimension rather than simply a non-financial reward, as career advancement may entail financial consequences. Interview evidence indicates that reward recommendations are linked to performance expectations, organizational contributions, and 360-degree assessment. The analysis proposes a conceptual pathway linking expectation-based performance assessment, perceived reward fairness, career recognition, and normative commitment. This pathway is a conceptual proposition, not evidence of causality, and requires empirical testing. The study highlights the importance of transparent, contribution-oriented, and fair career-recognition mechanisms for Widyaiswara career management.

Kajian Epistemologis Evaluasi Psikomotorik pada Pelatihan Vokasi Balai Diklat Industri Yogyakarta

Mila Anggraini — 2026-11-07

Evaluasi psikomotorik dalam pelatihan vokasi sering diperlakukan sekadar sebagai pengisian nilai keterampilan, padahal secara epistemologis evaluasi mencakup cara lembaga membangun bukti dan membenarkan klaim bahwa peserta telah kompeten melakukan pekerjaan. Artikel ini bertujuan mengkaji dasar epistemologis evaluasi psikomotorik pada pelatihan vokasi di Balai Diklat Industri Yogyakarta. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen dengan empat sumber utama, yaitu artikel proses Diklat 3-in-1, dokumen Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Operator Stitching/Operator Jahit, formulir evaluasi peserta, serta lembar evaluasi pengajar dan penyelenggara. Data pendukung diperoleh dari laman resmi BDI Yogyakarta, LSP P1 BDI Yogyakarta, dan standar pelayanan Diklat 3-in-1. Analisis meliputi reduksi data, pengodean tematik, pemetaan bukti performa, serta pembacaan epistemologis terhadap sumber pengetahuan, objek evaluasi, validitas, dan justifikasi keputusan kompeten. Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi psikomotorik memiliki fondasi dokumenter yang kuat pada standar dan tugas melalui kriteria unjuk kerja, praktik kerja, penerapan K3, mutu hasil jahitan, dan sertifikasi kompetensi. Namun, dokumen yang tersedia belum sepenuhnya menampilkan rubrik operasional, pembobotan indikator, standar toleransi mutu, dan mekanisme kalibrasi penilai. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif epistemologi untuk memetakan rantai standar, tugas, bukti, penskoran, dan keputusan kompeten dalam evaluasi psikomotorik pada pelatihan vokasi industri. Secara teoretis, penelitian ini menempatkan evaluasi psikomotorik sebagai proses pembentukan dan pembenaran pengetahuan tentang kompetensi; secara praktis, hasilnya menyediakan dasar pengembangan matriks keterlacakan dan rubrik analitik berbasis performa agar evaluasi lebih transparan, konsisten, dapat diaudit, dan selaras dengan kebutuhan industri.

Psychomotor evaluation in vocational training is often treated as skill-score recording, although epistemologically it concerns how institutions construct evidence and justify competence claims. This article examines the epistemological basis of psychomotor evaluation in vocational training at the Yogyakarta Industrial Training Center. The study used qualitative document analysis of four main sources: an article on the 3-in-1 training process, the competency-based training program for stitching/sewing operators, the participant evaluation form, and the instructor and organizer evaluation form. Supporting data came from the official BDI Yogyakarta and LSP P1 BDI Yogyakarta websites and the public service standard for 3-in-1 training. The analysis included data reduction, thematic coding, performance-evidence mapping, and epistemological interpretation of knowledge sources, objects of evaluation, validity, and competence decisions. The findings show that psychomotor evaluation has a strong documentary foundation in standards and tasks through performance criteria, workplace practice, occupational safety and health, stitching quality, and competency certification. However, the available documents do not fully present operational rubrics, indicator weighting, quality-tolerance standards, or rater-calibration mechanisms. The novelty of this study lies in using an epistemological perspective to map the chain linking standards, tasks, evidence, scoring, and competence decisions in psychomotor evaluation within industrial vocational training. Theoretically, the study positions psychomotor evaluation as a process of constructing and justifying knowledge about competence; practically, it provides a basis for developing a traceability matrix and an analytic performance-based rubric to make evaluation more transparent, consistent, auditable, and aligned with industrial needs.