Efektifitas Pengelolaan Dana Hibah Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Abstract
Permasalahan realisasi dana hibah relatif lebih rendah dibandingkan dengan bantuan sosial dan bantuan keuangan, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana hibah di Pemprov DKI Jakarta belum efektif. Berdasarkan data penyampaian laporan penggunaan dana hibah tidak tepat waktu yang akan berdampak negatif dan menjadi temuan aparat pengawasan internal/pemeriksa eksternal serta akan menjadi catatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Shubungan hal tersebut penulis akan meneliti Efektifitas Pengelolaan Dana Hibah di Pemprov DKI Jakarta. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana hibah di Pemprov DKI Jakarta ditinjau dari aspek : 1) Ketepatan waktu. 2) Pencapaian tujuan. 3) Program dan sasaran. 4) Anggaran. 5) Prosedur/Mekanisme. Metodologi penelitian mengguna kan penelitian Mixed Method yaitu metode penelitian yang mengkombinasikan/menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder dengan tehnik pengumpulan data melalui kuisioner, wawancara dan study dokumentasi. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa 1) Pada ketepatan waktu bahwa lembaga yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sebanyak 35,73% diberikan surat tegoran dan/atau penundaan pencaiaran berikutnya. 2) Pencapaian tujuan yang dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat sebesar 87,22% 3) Program dan sasaran untuk urusan masyarakat yang peduli, urusan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama dan menjunjung persatuan kelompok masyarakat sebesar 83% 4)Anggaran untuk lembaga penerima dana hibah disesuaikan dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada sistem e budgeting dan tidak duplikasi anggaran OPD/UKPD 5) Untuk mekanisme/prosesdur administrasi pelaksanaan survey kelayakan dan monitoring evaluasi oleh OPD/UKPD sesuai dengan SOP namun dilakukan secara konvensional sehingga sering terbentur dengan keterbatasan SDM dan memerlukan waktu untuk peninjauan kebeberapa lokasi. Kesimpulan bahwa pelaporan, monitoring dan evaluasi serta survey ke lembaga penerima dana hibah agar menggunakan sistem elektronik (tekhnologi digital)
The problem of the realization of grant funds is relatively lower than social assistance and financial assistance, this indicates that the management of grant funds in the DKI Jakarta Provincial Government has not been effective. Based on the data on the submission of reports on the use of grant funds that are not timely which will have a negative impact and become the findings of the internal supervisory apparatus/external examiner and will be recorded in the Regional Government Financial Report (LKPD). In this connection the author will examine the Effectiveness of Grant Fund Management in the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of the study was to determine the effectiveness of the management of grant funds in the DKI Jakarta Provincial Government in terms of aspects: 1) Timeliness. 2) Goal achievement. 3) Programs and targets. 4) Budget. 5) Procedure/Mechanism. The research methodology uses Mixed Method research, which is a research method that combines / combines quantitative research methods with qualitative research methods. Sources of data in the form of primary and secondary data with data collection techniques through questionnaires, interviews and study documentation. In this study, it was shown that 1) On timeliness that institutions that were not punctual in submitting reports on the use of grant funds as much as 35.73% were given warning letters and/or postponement of the next disbursement. 2) Achievement of objectives that can be realized in the form of government concern for the community by 87.22% 3) Programs and targets for caring community affairs, religious affairs, fostering religious harmony and upholding community group unity by 83% 4) Budget for recipient institutions grant funds are adjusted to the availability and financial capacity of the region and refers to the e-budgeting system and does not duplicate the OPD/UKPD budget 5) For administrative mechanisms/procedures for the implementation of feasibility surveys and evaluation monitoring by OPD/UKPD in accordance with SOPs but carried out conventionally so that they often collide limited human resources and requires time for a review of several locations. The conclusion is that reporting, monitoring and evaluation as well as surveys to grant recipient institutions use electronic systems (digital technology)
Copyright (c) 2021 Jurnal Widyaiswara Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang menerbitkan naskahnya pada jurnal ini setuju dengan beberapa hal berikut ini:
- Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama pada jurnal ini dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan memberikan pengakuan kepengarangan publikasi awal pada jurnal ini.
- Penulis dapat mengadakan perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan mencatumkan sumber publikasi awal pada jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (misalnya dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman naskah pada jurnal ini, karena hal itu dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.
