Hubungan antara Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah: Studi Kasus Unit Kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan
Abstract
Reformasi Birokrasi di Indonesia telah memberikan dampak signifikan pada manajemen Pemerintahan, terutama komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi Pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari berbagai penelitian pada Instansi Pemerintah melalui survei dan kuisioner diketahui kompetensi pegawai merupakan variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja organisasi Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi hubungan antara kompetensi manajerial dan sosial kultural terhadap akuntabilitas kinerja organisasi dengan menggunakan data keluaran (output) implementasi kebijakan dan peraturan dalam manajemen kompetensi dan manajemen kinerja organisasi Pemerintah pada 11 Unit Kerja di BPOM. Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil pemetaan kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagai data variabel kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan data evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai data variabel akuntabilitas kinerja organisasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kuantitatif melalui analisis statistik deskriptif dan korelasi dengan menggunakan korelasi pearson product moment. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan variabel akuntabilitas kinerja organisasi pada 11 Unit Kerja di BPOM yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan publik bidang manajemen kompetensi dan manajemen kinerja organisasi sebagai bahan dalam meningkatkan kualitas implementasi peraturan dan kebijakan pada organisasi Pemerintah.
References
Hafiz, M., Rasuli, M., & Kurnia, P. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pad. Riau University.
Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
Hartajunika, G., Edy Sujana, S. E., Atmadja, A. T., & SE, A. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 3(1).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.22.04.19.1407 tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. 2017. Dasar-Dasar Statistik Penelitian. Cetakan Pertama. Sibuku Media dan Universitas Mercu Buana.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
Palan, R. 2003. Competency Management, A Practioner’s Guide (Nat, R. Joseph, & A. Peter (eds.)). Rosetta Solutions, Inc.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pituringsih, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Sap Berbasis Akrual Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). Jurnal Akuntansi Aktual, 3(1), 62–73.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan. 2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP/LAPKIN). http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2019/LAKIP
Ramadhania, S., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, 11(1), 807–813.
Riantiarno, R., & Azlina, N. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis), 3(03).
Rinaldi, A., Novalia, & Syazali, M. 2020. Statistika Inferensial untuk Ilmu Sosial dan Pendidikan. Cetakan 1. PT Penerbit IPB Press.
Saputra, B. W. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penilaian Kinerja. Finance & Accounting, 2(2).
Sukarno, S. A., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. J. (2020). Pengaruh kompetensi aparat dan komitmen organisasi terhadap implementansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara). Indonesia Accounting Journal, 2(2), 110–117.
Sutrisno, T., & Purnomosidhi, B. (2013). Pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan kompetensi terhadap kinerja pemerintahan daerah (Studi empiris pada Kabupaten Bangkalan). InFestasi, 9(2), 123–136.
Suyoto, S., & Sodik, A. 2015. Dasar Metodologi Penelitian, cetakan I. Literasi Media Publishing.
Tahir, H. K., Poputra, A. T., & Warongan, J. D. L. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. ACCOUNTABILITY, 5(2), 37–51.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Wardhana, G. A. S., Rasmini, N. K., & Astika, I. B. P. (2015). Pengaruh kompetensi pada akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 4, 571–598.
Yanti, C. A., & Akhri, I. J. (2021). Perbedaan Uji Korelasi Pearson, Spearman, dan Kendall Tau dalam Menganalisis Kejadian Diare. Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan, 6(1), 51–58.
Copyright (c) 2022 Jurnal Widyaiswara Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang menerbitkan naskahnya pada jurnal ini setuju dengan beberapa hal berikut ini:
- Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama pada jurnal ini dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan memberikan pengakuan kepengarangan publikasi awal pada jurnal ini.
- Penulis dapat mengadakan perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan mencatumkan sumber publikasi awal pada jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (misalnya dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman naskah pada jurnal ini, karena hal itu dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.
